Solidaritas

Press Rilis Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) 2017

By  | 

HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP WARGA DAN AKTIFIS DI KULONPROGO

Kekerasan terhadap warga terdampak pembangunan proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo semakin memprihatinkan. Aparat kepolisian yang semestinya melindungi, melayani, dan mengayomi, justru melakukan tindakan kekerasan terhadap warga dan anggota Jaringan Solidaritas Anti Penggusuran di daerah Palihan, Temon, Kulonprogo. Teridentifikasi 3 (tiga) warga mengalami luka-luka, 15 (lima belas) orang anggota jaringan solidaritas ditangkap dan dipukuli oleh aparat.

Proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo sejak awal rencana pembangunan memang sudah bermasalah. Setidaknya, ada tiga masalah yang sampai hari ini melingkupi pembangunan NYIA. Pertama, sebagian besar warga yang tinggal di lokasi terdampak menolak rencana pembangunan. Alasannya, tanah yang mereka tempati adalah tanah milik sendiri dan merupakan lahan produktif untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, peresmian pembangunan NYIA yang dilakukan Presiden Jokowi pada Januari 2017 dilakukan tanpa dasar adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang itu semestinya menjadi dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketiga, lokasi NYIA dinilai tidak layak dibangun karena telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 46 ayat (9) huruf d Perpres No. 28/2012 tentang RTR Jawa-Bali, Pasal 51 huruf g Perda No.1/2012 tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo, dan penyataan beberapa pakar Geoteknologi yang menyatakan bahwa lokasi proyek NYIA atau bandara baru di Kulonprogo adalah kawasan rawan tsunami.

Kasus pembanguan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini menyita banyak perhatian publik. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia warga negara yang sifatnya berlapis. Selain telah terjadi perampasan hak, negara juga bersikap represif atas dalam merespon berbagai protes yang dilakukan oleh warga. Padahal, negara adalah gerbang terakhir bagi warga mendapatkan perlindungan seperangkat haknya yang dijamin di dalam konstitusi. Menurut catatan kami, dalam kasus ini negara tidak saja telah melanggar HAM karena berdiam diri (by omission) atas penderitaan warga negara, bahkan negara telah berperan aktif (by comission) turut serta melakukan pelanggaran tersebut.

Dari permasalahan di atas, telah terbentuk Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo, dan para warga masih tinggal di rumahnya masing-masing. Setidaknya masih terdapat 45 unit rumah yang masih berpenghuni dan masih bekerja di lahan pertanian masing-masing. Perwakilan warga juga telah melaporkan ke lembaga Ombudsman terkait ancaman pihak PT Angkasa Pura 1 yang mencongkel paksa daun jendela dan pintu rumah warga. Ombudsman menilai tindakan PT Angkasa Pura disebut sebagai tindaka represif dan melanggar hak asasi manusia. Ombusman telah menyurati PT Angkasa Pura 1 agar menunda pembongkaran paksa bangunan milik warga terdampak proyek NYIA.

Dalam perjalanan waktu, PT Angkasa Pura 1 tidak menghiraukan himbauan Ombudsman dan tetap bertindak represif terhadap warga terdampak. Tindakan PT Angka Pura yang bermasalah ternyata didukung oleh pihak kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan, dan

situasi pemerintah daerah yang membiarkan warganya diberlakukan secara sewenang-wenang. Kami menilai, tindakan kepolisian dan pemerintah daerah, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan jaminan hukum HAM yang terdapat dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dan beberapa Konvensi yang telah berlaku di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kami Pusham UII ingin menyatakan sikap berikut :

1. Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar membatalkan dan mengevaluasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo.

2. Mendesak kepolisian agar menghentikan praktek kekerasan dan kesewenang-wenangan karena itu termasuk pelanggaran HAM yang tidak dapat ditolerir.

3. Mendesak Kapolda agar mengusut dan menangkap pelaku kekerasan dari pihak PT. Angkasa Pura 1 terhadap warga.

4. Mendesak Kapolda agar memeriksa anggota kepolisian yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga dan Jaringan Solidaritas Anti Penggusuran.

Demikian rilis ini kami sampaikan, terimakasih

Yogyakarta, 6 Desember 2017

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *