Berita

PT Angkasa Pura I Bertemu Sultan HB X Bahas Bandara NYIA

By  | 

Yogyakarta (02/08). Sekitar pukul 11.05 terlihat rombongan Angkasa Pura I datang ke Kepatihan untuk bertemu Gubernur provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan dilakukan secara tertutup itu berlangsung selama hampir tiga jam. Obrolan utama kedatangan Angkasa Pura I untuk membahas desain bandara yang direncanakan akan tetap menggunakan kearifan lokal Jogja.

Setelah pembicaraan berlangsung, Faik Fahmi Selaku Direktur  PT. Angkasa Pura I yang keluar dari ruang pertemuan memberikan tanggapan atas apa yang menjadi prioritas utama pertemuan dengan Sultan. Faik menceritkan saat bertemu Sultan yang dibahas hanya desain bandara yang akan diselaraskan dengan nilai filosofi yang telah ada di Jogja.

“Kita mengharapkan desain bandara tetap menggunakan kearifan lokal yang menjadi ikon jogja,” ujar Faik

Saat ditanya perihal warga yang masih menolak, ia menjelaskan tidak ada pembicaraan khusus terkait itu. Faik justru menegaskan jika target operasional bandara akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yakni bulan april tahun 2019.

“Tidak bahas itu (waga penolak-red), kita tetap targetkan april 2019 mulai dengan operasi terbatas,“ ujarnya.

Bagi Faik urgensi bandara ini untuk kepentingan masyarakat, sehingga akan memunculkan nilai ekonomi yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bandara. Pembangunan infrastruktur nasional ini menurutnya sebuah keharusnya untuk dapat diselesaikan.

“Ini kepentingan masyarakat jogja, kita bangun ini kan bukan lapangan golf, apartemen tapi satu bandara yang mendesak dibutuhkan masyarakat,” terang Faik.

Jika ada masyarakat yang masih menolak untuk pindah dan masih ingin tetap bertani, Faik menyatakan pemerintah akan memberikan alternatif bagi warga untuk bertani di lokasi lain, baginya hal tersebut tidak akan mengubah cara warga mencari kehidupan.

“Pemerintah akan memberikan alternatif bertani di tempat lain, tidak mengubah pertanian mereka, yang bertani masih bertani, yang berdagang masih berdagang,” ujarnya.

Konsinyasi kemudian menjadi jalan utama untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan yang sampai saat ini terkendala karena adanya penolakan dari Panguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 terkait tata cara pengajuan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dianggap sebuah regulasi yang mendukung pembangunan inftasruktur strategis nasional di masa pemerintahan Jokowi.

Sultan HB X selaku Gubernur menyatakan proses warga yang masih menolak ganti rugi sudah dititipkan di pengadilan,”Kan sudah di pengadilan, karena yang punya hak membatalkan sertifikat pengadilan” Kata Sultan saat memberikan keterangan setelah melakukan pertemuan dengan Angkasa Pura I.

Sultan menambahkan jika sertifikat yang selama ini sudah dibatalkan guna menunjang pembangunan untuk kepentingan umum akan beralih menjadi kepemilik negara, “Sertifitkat sudah dibatalkan utuk kepentingan umum, jadi beralih jadi milik negara,” ujar Sultan.

Mendengar hal tersebut, Sarli selaku kuasa Hukum Panguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) saat diminta tanggapan terkait penitipan uang di pengadilan menyatakan jika sejauh ini prosedur yang dilakukan oleh Angkasa Pura I dalam melakukan konsinyasi kepada warga yang masih menolak sudah salah. Menurutnya pihak Angkasa Pura justru telah melanggar prosedur Perma nomor 3 tahun 2016. Sebab dalam pelaksanaanya Angkasa Pura I hanya memberikan berita acara penolakan bandara, bukan berita acara besaran ganti rugi.

“Ada prosedur yang dilanggar oleh Angkasa Pura, harusnya ada berita acara penolak besaran ganti rugi, bukan berita acara penolak bandara, Pengadilan Negeri Wates juga diam saja ada pelanggaran,” kata Sarli.

Ia juga mengungkapkan dalam proses konsinyasi tidak bisa langusung ada pemutusan hak tanpa ada putusan hukum tetap, satu sisi menurutnya warga masih menolak dan masih menyimpan sertifikat hak milik sehingga tidak bisa dialihkan.

“Dikonsinyasi lalu tanahnya berlaih menjadi milik negara? Dalam kasus ini tidak bisa berfikir normatif seperti itu,” Kata Sarli.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.