Berita

Putusan Mahkamah Agung terhadap Pejuang Lingkungan Tumpang Pitu

By  | 

Banyuwangi – Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) dari sejak tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologis kini terus meningkat di daerah ini. Salah satu diantaranya yang masih membekas cukup kuat dalam benak warga Sumberagung adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 silam.

Menurut warga Sumberagung, bencana lumpur tersebut telah menimbulkan beberapa persoalan penting, yakni telah membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah-Sumberagung dan sekitarnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Dampak secara ekonomi akibat kerusakan kawasan pesisir ini adalah pendapatan nelayan Dusun Pancer, Sumberagung dan sekitarnya mengalami penurunan secara drastis. Jika sebelumnya pendapatan tiap nelayan mampu menembus angka 500 ribu rupiah perhari, pasca bencana lumpur hanya mencapai 150 ribu rupiah. Itupun para nelayan harus melaut hingga ke tengah.

Menurut keterangan Ahmad, salah seorang nelayan yang bermukim di Sumberagung, banjir lumpur yang berasal dari kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran laut di Dusun Pancer dan sekitarnya.

Lumpur menutupi laut hingga 4 km dari bibir pantai. Ini sejarah pertama kalinya terjadi di Pancer. Kini karang-karang telah rusak, dan ikan-ikan pun telah pergi. ungkapnya. 

Selain itu, kelompok warga yang bergiat di bidang pengelolaan pariwisata Pantai Pulau Merah-Sumberagung juga terkena imbasnya. Pendapatan mereka mengalami penurunan, karena sebagian besar wisatawan enggan untuk kembali. Begitu juga dengan lahan pertanian warga tak luput dari bencana banjir lumpur tersebut. Akibatnya, sebagian besar pertanian milik warga Sumberagung terendam banjir dan gagal panen.

Bagi umat Hindu yang bermukim di Banyuwangi, Tumpang Pitu juga dianggap sebagai tempat sakral dan istimewa. Pasalnya, di kawasan ini terdapat beberapa pura yang dianggap memiliki nilai historis tinggi, terkait penyebaran agama Hindu di Banyuwangi pada masa silam. Bahkan belakangan ini, karena faktor historis tersebut, banyak warga Hindu yang berasal dari Bali melakukan kunjungan rutin ke pura di Tumpang Pitu dan sekitarnya.

Dalam liputan investigasi yang dilakukan oleh Wahana Lingkugan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim) kepada pengurus pura di sekitar Tumpang Pitu pada awal Mei 2017, didapatkan sejumlah informasi bahwa Tumpang Pitu adalah pusat kehidupan, karena tempat tersebut merupakan pertemuan antara laut, darat, dan gunung. Dengan keyakinan ini, maka jika kawasan Tumpang Pitu dirusak, menurut mereka bencana akan segera datang.

Gunung Tumpang Pitu merupakan kawasan penting bagi penduduk Sumberagung dan sekitarnya. Selain berfungsi sebagai pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian dan konsumsi rumah tangga, di sanalah sebagian besar penduduk, khususnya kaum perempuan, mencari beberapa tanaman obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

Namun, pasca beroperasinya PT. BSI dan PT. DSI, yang keduanya adalah anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold Tbk, relasi antara warga dan Gunung Tumpang Pitu menjadi terputus. Apalagi sejak ditetapkannya kawasan pertambangan Tumpang Pitu menjadi Objek Vital Nasional pada 2016 melalui SK Menteri Nomor: 631 K/30/MEM/2016.

Dengan ditetapkannya sebagai kawasan objek vital nasional, kini Tumpang Pitu menjadi kawasan eksklusif yang seolah tak dapat tersentuh oleh siapapun, khususnya warga sekitar dan masyarakat sipil lainnya. Situasi ini selain menunjukkan secara terang-terangan bagaimana kuasa modal melakukan penghilangan secara paksa hubungan, sejarah sosial dan memori warga terhadap gunung Tumpang Pitu, juga sekaligus memberi peluang besar terjadinya tindakan represi terhadap warga yang menolak kehadiran tambang.

Rentetan Kriminalisasi

Selasa (16/5/2017) pertengahan tahun 2017 lalu, puluhan warga Sumberagung mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Kedatangan kedua itu tak lain bertujuan untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan hukum atas kasus kriminalisasi yang menimpa mereka.

Dalam pertemuan ini, didapatkan keterangan bahwa sejak beroperasinya PT. BSI dan PT. DSI di desa mereka, puluhan warga telah menjadi korban kriminalisasi karena menolak kehadiran pertambangan.

Adapun kriminalisasi yang dimaksud adalah:

Pertama: Pertengahan November 2015, 1 orang warga dituduh merusak drone milik perusahaan tambang. Akibat tuduhan ini warga tersebut menjadi tersangka.

Kedua: Akhir November 2015, 8 orang warga dituduh merusak fasilitas perusahaan. Saat ini kasus tersebut berstatus 4 orang divonis bebas murni, dan 4 warga lain, kasusnya masih berjalan di tingkat kasasi.

Ketiga: Awal April 2017, 22 orang warga dituduh membawa spanduk aksi tolak tambang yang diduga mirip logo palu arit. Atas tuduhan tersebut, 4 orang warga ditetapkan menjadi tersangka.

Keempat: Akhir April 2017, 1 orang warga dituduh melakukan penghadangan terhadap pekerja PT. DSI (pemegang konsesi eksplorasi pertambangan di Tumpang Pitu). Atas tuduhan tersebut, 1 orang warga juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima: Mei 2017, 1 orang kuasa hukum (pengacara) warga dituduh melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Kasus ini bermula saat pengacara warga tersebut mengatakan kepada media bahwa aktivitas kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah mencemari lingkungan. Atas kasus ini, pengacara warga tersebut ditetapkan menjadi tersangka.

Dalam memuluskan kegiatan pertambangannya di Tumpang Pitu, PT. Merdeka Copper Gold, Tbk mendapatkan perjanjian fasilitas kredit dengan konsorsium tiga bank internasional, yakni: HSBC, BNP Paribas, dan Society Generale, tertanggal 19 Februari 2016. Jumlahnya cukup fantastis, mencapai 130 juta dolar Amerika Serikat.

Kini, dibalik kerasnya represi yang selalu datang bertubi-tubi, warga Sumberagung tetap meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan sosial-ekologi mereka adalah tetap tidak mundur dari perjuangan. Warga tidak peduli bahwa semangat dan tekad mereka akan dihadapkan lagi dengan berbagai bentuk represi lainnya. 

“Tak ada jalan mundur”, ungkap salah seorang warga.

Jalan Berliku Kriminalisasi Heri Budiawan

Senin (4/9/2017) pagi, Heri Budiawan, seorang warga pejuang lingkungan Tumpang Pitu asal desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi kembali mendatangi kantor kepolisian Resor Banyuwangi (Polres Banyuwangi). Kedatangannya guna memenuhi surat panggilan Polres Banyuwangi sehubungan dengan perkara tuntutan yang ia hadapi sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana melakukan penyebaran dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme di muka umum dengan media tulisan (spanduk). Ia dijerat dengan pasal 107a UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Tanpa terduga sebelumnya, pasca pemeriksaan itu di Polres Banyuwangi, Heri Budiawan langsung digiring ke mobil kepolisian untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi. Setibanya di Kajari, ia kembali menjalani beberapa pemeriksaan selama 1 jam.

Usai itu, ia yang didampingi oleh 2 orang pengacara dari Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda) mendapatkan keterangan dari pihak Kajari Banyuwangi bahwa dirinya akan langsung ditahan.

Mendapatkan informasi tentang penahanan ini, puluhan warga Sumberagung yang turut serta dalam pemeriksaan ini langsung mendadak histeris. Mereka tidak terima dan berusaha untuk menghalang-halangi penahanan tersebut. Bahkan warga mengatakan jika Heri Budiawan ditahan, maka seluruh warga yang ikut juga bersedia untuk ditahan bersama.

Atas penahanan ini, Subagio, selaku anggota tim kuasa hukum warga yang turut mendampingi Heri Budiawan mengatakan bahwa penahanan terhadap Heri Budiawan adalah bentuk upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Ia menambahkan hal itu dikuatkan dengan lemahnya bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penyidik. “Pihak penyidik tidak bisa menunjukkan di mana letak barang bukti spanduk yang dituduhkan”, ungkapnya.

Jika dirunut kembali ke belakang, pasal ini dituduhkan pasca berlangsungnya aksi pemasangan spanduk tolak tambang oleh Heri Budiawan bersama warga Sumberagung dan sekitarnya di sepanjang jalan pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor kecamatan Pesanggaran pada 4 April 2017.

Aksi warga tersebut dituduh oleh pihak aparat keamanan telah menggunakan logo mirip palu arit di spanduk aksinya. Kasus itu semakin mencuat, saat salah seorang petinggi perusahaan melaporkan aksi warga tersebut ke pihak kepolisian.

Patut ditambahkan, spanduk aksi tolak tambang tersebut memang dibuat di rumah Heri Budiawan pada Selasa pagi, 4 April 2017. Dan dalam pembuatannya, disaksikan oleh aparat keamanan (TNI/Polri) serta beberapa orang jurnalis.

Maka, ia menjadi terheran-heran saat muncul kasus tersebut, karena ia yakin tak ada satupun spanduk yang ia buat bersama rekan-rekannya terdapat logo palu arit, sebagaimana yang dituduhkan oleh aparat keamanan.

“Jika kami membuat spanduk ada logo palu aritnya, maka dari sejak pagi kami sudah ditangkap. Karena aparat keamanan turut menjadi saksi saat kami membuat spanduk aksi tolak tambang. Bahkan ikut mengawal aksinya juga,” ungkapnya.

Menurut pengakuan Heri Budiawan kasus itu telah menyebabkan 22 orang warga Sumberagung diperiksa secara marathon, dan berujung kepada penetapan 4 orang menjadi tersangka (salah satunya adalah dirinya).

Menariknya, 1 hari sebelum penahanan dirinya, Heri Budiawan mengatakan kepada WALHI Jatim ia mendapatkan kabar bahwa pihak kepolisian setempat menemukan sebuah barang yang mencurigakan di sekitar lokasi perusahaan tambang.

Barang tersebut dari kabar yang ia dapatkan diduga sebuah bom. Mendapatkan kabar ini, ia bersama rekan-rekannya mendadak kaget, dan berusaha untuk menggali informasi yang lebih lengkap.

Terkait hal tersebut, beberapa warga Tumpang Pitu mengatakan, bahwa bisa saja barang yang diduga bom itu diletakkan oleh orang-orang tertentu untuk menggeser isu perjuangan yang sedang mereka lakukan. Dan sekaligus memperbesar peluang bagi aparat keamanan negara untuk dapat melindungi kawasan industri pertambangan.

Dalam perjalanannya, walaupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Banyuwangi tidak pernah mampu menghadirkan bukti fisik spanduk yang dituduhkan dalam setiap persidangan, Heri Budiawan tetap divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Selasa, 23 Januari 2018.

Dirinya divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim PN Banyuwangi yang diketuai oleh Putu Endru Sonata. Atas putusan tersebut, Heri Budiawan dan tim kuasa hukum mengajukan upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi (PT). Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Banyuwangi juga mengajukan banding.

Akan tetapi, dalam perjalanan yang cukup berliku itu, pada tanggal 14 Maret 2018, majelis hakim PT Jawa Timur yang diketuai oleh Edi Widodo memutuskan menerima permintaan banding JPU Kajari Banyuwangi. Dan memutus pidana penjara selama 10 bulan terhadap Heri Budiawan. Atas putusan PT Jatim tersebut tim kuasa hukum Heri Budiawan mengajukan upaya hukum Kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Dalam penantian yang cukup panjang, putusan Kasasi yang dinanti pun datang. Akan tetapi, MA melalui amar putusannya, pada tanggal 16 Oktober 2018, memutuskan menolak permohonan kasasi Heri Budiawan. Bahkan MA mengubah putusan PN Banyuwangi dan PT Jawa Timur, mengenai pidana penjara Heri Budiawan menjadi 4 (empat tahun).

Terkait putusan MA tersebut, Heri Budiawan dan tim kuasa hukumnya tengah mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk perjuangan selanjutnya.

Cerita ini mengantarkan kita pada kisah pilu sang pejuang lingkungan di Indonesia. Sekaligus merobek-robek nilai dan semangat yang telah tertuang dalam pasal 66 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Sebagaimana diketahui bunyi pasal 66 tersebut adalah Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Selain itu patut ditambahkan, Heri Budiawan dan 3 rekannya tersebut merupakan korban pertama dari berlakunya UURI No. 27 Tahun 1999, produk hukum yang justru dikeluarkan pada eral awal reformasi.

Heri Budiawan, sang pejuang lingkungan hidup dari bumi Blambangan, yang pernah bekerja menjadi buruh migran bersama istrinya tersebut di Arab Saudi kini menantang moral seluruh pengurus negara terkait pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Baginya, penjara tidak akan pernah menghentikan langkahnya untuk mempertahankan kampungnya dari serbuan industri ekstraktif yang kerap menyebarkan racun bagi semesta alam dan seluruh makhluk hidup yang mendiaminya.

Pemilik dan Pengelola Tambang Tumpang Pitu dalam Pusaran Pilpres 2019

Di halaman website milik PT Merdeka Copper Gold Tbk, disebutkan terdapat 4 pemegang saham utama dalam indutri pertambangan di Tumpang Pitu. Yakni: PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Garibaldi Thohir, PT Provident Capital Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Menariknya, jika ditelesuri secara mendalam, para pemilik saham tersebut, juga memiliki relasi, kongsi bisnis, dan kepemilikan saham di perusahaan tambang ataupun bisnis lainnya, yang tersebar luas di beberapa provinsi di Indonesia.

Grup Saratoga, misalnya. Selain melakukan bisnis keruk pertambangan di Tumpang Pitu-Banyuwangi, dalam dokumen prospektus PT Merdeka Copper Gold Tbk 2015, grup Saratoga yang dimpin oleh Edwin Soeryadjaya ini juga menanamkan modalnya dalam bisnis keruk pertambangan di tempat lain dalam bendera Sihayo Gold Ltd (Sumatera Utara), Sumatra Copper and Gold (Bengkulu dan Sumatera Selatan), Finders Resouces Ltd (Pulau Wetar-Maluku), dan Pt Adaro Energy Tbk (pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan).

Patut dicatat, PT Adaro Energy Tbk tersebut, merupakan perusahaan yang juga digawangi oleh Garibaldi Thohir dan Edwin Soeryadjaya dan tercatat sebagai produsen batu bara terbesar di belahan bumi selatan dan keempat terbesar di dunia.

Dan satu hal lagi yang patut diingat Garibaldi Thohir adalah anak dari Teddy Thohir, salah satu pemilik (co-owner) dari grup Astra International bersama William Soeryadjaya (ayah Edwin Soeryadjaya-pendiri Astra Internasional).

Grup Saratoga ini juga memiliki bisnis lain di bidang perkebunan kelapa sawit (PT Provident Agro Tbk), pertambangan minyak dan gas (Interra Resources Ltd), infrastruktur telekomunikasi (PT Tower Bersama Infrastukture Tbk), energi (PT Medco Power Indonesia), jasa angkutan laut (Seroja Investment Ltd), Dll.

Tak mengherankan dengan gurita bisnis tersebut, Forbes (2017) mencatat Edwin Soeryadjaya sebagai orang nomor 42 terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai US$ 720 juta, dan Garibaldi Thohir sebagai orang nomor 23 terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai US$ 1,41 Milyar.

Selanjutnya Grup Provident Capital. Dalam dokumen prospektus PT Merdeka Copper Gold Tbk 2015, disebutkan bahwa Provident Capital juga berelasi bisnis dengan grup Saratoga, yakni dalam kongsi bisnis di bidang infrastruktur telekomunikasi di bawah bendera PT Tower Bersama Infrastukture Tbk, dan di bidang perkebunan kelapa sawit dalam bendera PT Provident Agro Tbk.

Bahkan dalam bendera PT Provident Agro, Michael W.P Soeryadjaya (anak Edwin Soeryadjaya) juga duduk sebagai sebagai komisarisnya. Di sisi lain, patut ditambahkan, posisi Michael W.P Soeryadjaya di grup Saratoga juga menduduki posisi penting yakni sebagai Presiden Direktur, yang sebelumnya diduduki oleh Sandiaga Uno.

Sebagaimana diketahui pendiri provident capital adalah Winato Kartono. Pada tahun 2013, dirinya sempat dinobatkan sebagai orang nomor 46 terkaya di Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 590 juta.

Kini dalam waktu dekat, terkait momentum Pilpres 2019, ternyata beberapa orang pemilik dan pengurus industri pertambangan di Tumpang Pitu ini memiliki hubungan istimewa dan unik.

Karena sebahagian dari mereka merupakan Timses calon Presiden yang juga duduk sebagai komisaris tambang di Tumpang Pitu, calon wakil presiden yang juga terhubung dengan kepemilikan saham di tambang Tumpang Pitu, ataupun sebagai Timses calon Presiden yang memiliki relasi keluarga dengan pemilik saham di Tumpang Pitu.

Dalam kubu Jokowi, misalnya:

  1. Sakti Wahyu Trenggono (Bendahara Umum Timses Jokowi). Dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang dikeluarkan tanggal 25 September 2018 lalu, disebutkan bahwa Sakti Wahyu Trenggono diangkat menjadi komisioner PT Merdeka Copper Gold Tbk (induk perusahaan tambang Tumpang Pitu).
  2. Erick Thohir (Ketua Timses Jokowi). Walaupun tidak disebutkan memiliki saham di bisnis tambang Tumpang Pitu, tapi tidak dapat dipungkiri dirinya adalah saudara kandung dari Garibaldi Thohir (pemilik saham utama PT Merdeka Copper Gold Tbk).

Selanjutnya di kubu Prabowo:

  1. Sandiaga Uno: Pasangan dari Prabowo ini, tercatat memiliki saham 27,79 persen per Maret 2017 di grup perusahaan Saratoga (pemilik saham utama di PT Merdeka Copper Gold Tbk). Bahkan Indra Uno, kakak Sandiaga Uno juga terhubung dengan Erick Thohir dalam berbagai bisnis, salah satunya sama-sama mengelola PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) bersama anak-anak Bakrie.
  2. Dhohir Farisi: Walaupun belum ada catatan yang menjelaskan dirinya sebagai pemilik saham di PT Merdeka Copper Gold Tbk, tapi politisi Gerindra (partai pendukung utama Prabowo), sekaligus suami Yenny Wahid (putri Alm. Gusdur) ini merupakan komisaris independen di PT Merdeka Copper Gold Tbk hingga saat ini. Dan menariknya, sang istri (Yenny Wahid), yang kini merapat ke kubu Jokowi juga pernah tercatat duduk sebagai komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Dengan relasi kuasa yang sedemikian kompleks dan istimewa ini, Heri Budiawan dan rekan-rekan seperjuanganya kini menjadi bertanya-tanya. Apakah Pilpres 2019 nanti akan membawa perubahan yang lebih baik terhadap dirinya, lingkungannya, dan perjuangannya.

Sedikit kegelisahaanya itu ternyata sudah terjawab lewat putusan pahit yang datang dari MA (vonisnya diperberat menjadi 4 tahun). Hal itu baginya sudah menunjukkan bagaimana pengurus negara memperlakukan dirinya di tengah kosa kata hukum yang selama ini tidak pernah dipelajarinya di bangku-bangku universitas.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.