Berucap di twitter soal bencana, Jokowi dianggap tidak konsisten karena membangun bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di zona bencana.

 

Korban pembangunan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) bersama beberapa organisasi masyarakat sipil melayangkan surat keberatan kepada Presiden Republik Indonesia terpilih 2019-2024, Joko Widodo. Warga yang tergabung dalam Panguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Yogyakarta dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta mengirimkan surat resmi dengan stempel pos pada tanggal 29 Juli 2019.

 

Surat tersebut merespon pernyataan Jokowi dalam acara ulang tahun Badan Meteorologi, Klomatologi dan Geofisika (BMKG) Rabu (24/7/2019). Jokowi melalui akun twitternya mengimbau agar tidak membangun proyek besar di kawasan rawan bencana. “Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di suatu lokasi di daerah yang rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan jangan dibangun bandara, bendungan, perumahan,”, demikian cuit akun Jokowi, 24 Juli 2019.

 

Pernyataan Jokowi dianggap sebagai tindakan yang tidak konsisten. Karena pembangunan bandara Yogyakarta International Airport justru berada di kawasan zona merah rawan tsunami. “Sebagai orang yang lahir dan besar di tanah Jawa tentu saja tuan mengetahui dan memegang falsafah ajining diri dumunung ana ing lathi. Apakah tuan presiden sudah mencerminkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan?” ujar Sofyan mewakili PWPP-KP dalam surat yang dikirimkannya kepada Jokowi.

 

Sofyan menilai langkah Jokowi membangun bandara di kawasan zona merah dilakukan dengan sadar melalui beberapa regulasi. Jokowi membuat keputusan seperti melakukan perubahan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  26  tahun  2008  menjadi  PP  No.  13 tahun 2017 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara di Kulon Progo. Selanjutnya Jokowi juga membuat kebijakan Perpres No. 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. “Sejumlah kebijakan yang presiden keluarkan tersebut diduga merupakan instrumen dengan aroma yang tamak dan dibuat untuk melawan alam,” ungkapnya.

 

Direktur LBH Kota Jogjakarta, Yogi Zulfadhli, turut memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk tidak menjadikan kawasan pantai selatan sebagai ruang untuk membangun investasi. “Pemerintah tidak bisa mengatasnamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi, mendirikan infrastruktur di kawasan rawan bencana,” ujar Yogi dikutip dari HarianJogja.com.

 

Sementara itu, Himawan Kurniadi, Kepala Divisi Advokasi Kawasan WALHI Yogyakarta mengungkapkan pembangunan bandara YIA harus dibatalkan karena bertentangan dengan zonasi. Selain itu, ia juga menyinggung kerusakan lingkungan yang disebabkan dari pembangunan bandara. “Karena proses pembangunan kan belum sepenuhnya selesai, dibatalkan saja,” kata Himawan dikutip dari VOAIndonesia.com.

 

Kajian LIPI Akan Potensi Tsunami

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah melakukan kajian bencana tsunami yang berada di kawasan pantai selatan Jawa. Di berbagai kesempatan, LIPI menguatkan temuan Badan Meterologi Klimatologi Geofisika (BKGM) tentang potensi tsunami di kawasan tersebut. LIPI  mencatat di kawasan selatan Jawa pernah dihempas tsunami cukup besar. Pada tahun 1994 di Banyuwangi, Jawa Timur pernah mengalami gempa 6,4 SR yang  menyebabkan tsunami.  Di Pangandaran, Jawa Barat pada 2006 juga pernah terjadi gempa 7,7 SR dan juga mengakibatkan tsunami besar. Setidaknya 665 orang meninggal, hampir 10 ribu luka-luka dan 65 orang dinyatakan hilang akibat bencana ini.

Selain itu, LIPI juga menemukan deposit Tsunami di dekat bandara baru Yogyakarta yang diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat. Menurut LIPI, tsunami di Selatan Jawa diduga berulang terjadi yang menunjukkan zona kegempaan aktif.

Yogi Zulfadhli selaku Direktur LBH Kota Jogjakarta mengatakan telah berulangkali  mengingatkan pemerintah, jika YIA berada di lokasi rawan bencana. Menurutnya, kawasan  Temon merupakan kawasan lindung geologi yang berpotensi tsunami, tapi pemerintah abai dengan situasi ini dan justru meneruskan pembangunan.

Yogi menegaskan, pembangunan YIA (Yogyakarta International Airport) sudah dikaji oleh banyak ilmuan. Dan ternyata, menunjukkan kawasan bandara YIA tidak layak dibangun karena potensi tsunami tinggi. Dalam kajian tersebut semestinya menjadi rujukan untuk menentukan kelayakan sebuah bandara. “Rawan bencana bukan kami yang bicara. Tapi sudah banyak riset yang mengkaji. Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul rawan tsunami,” katanya.

Sofyan salah satu warga terdampak proyek YIA (Yogyakarta International Airport) menceritakan, bahwa dia bahkan nenek moyangnya dahulu mengetahui bahwa kawasan berdirinya YIA adalah zona merah tsunami. Pertimbangan itu pula yang menguatkan dirinya untuk menolak pembangunan bandara. Bentuk penolakan yang dilakukan dengan tidak menerima uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah melalui Angkasa Pura I. “Kami dengar gelombang yang terjadi bisa sampai 13 meter dengan kejauhan 4 sampai 5 Kilometer” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.