Lipsus

Rezim Infrastruktur Tanpa Memperhatikan Sisi Kemanusiaan

By  | 

Proses pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan luas 637 Hektar masih menyisakan persoalan. Salah satunya berkaitan dengan ganti rugi dalam skema konsinyasi. Proses ini dianggap janggal sebab tidak menggunakan prosedur yang sah. Menyikapi aduan warga, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Wilayah DIY melakukan investigasi terhadap PT. Angkasa Pura I (Persero).

Dari laporan itu mereka menyebutkan ada maladministrasi dalam kerja Angkasa Pura I, khususnya tentang mekanisme konsinyasi. ORI menilai prosesnya tidak sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.

Melihat hal itu, Selamatkanbumi.com menemui Totok Dwi Diantoro selaku akademisi yang fokus pada kajian ilmu Hukum Lingkungan. Menurutnya proses konsinyasi yang dilakukan Angkasa Pura I merupakan bentuk kesewenang-wenangan dengan dalih percepatan pembangunan. Ia menilai proyek pembangunan yang dilakukan pemerintahan di era Jokowi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali gaya pembangunan orde baru yang selalu mengatasnamakan kepentingan umum dan kepentingan nasional.

“Ini model orde baru lagi, pembangunan tanpa perasaan. Ini persis karakternya orde baru dengan menjustifikasi semua untuk kepentingan umum, kepentingan nasional,” kata Totok saat ditemui di Universitas Gajah Mada (UGM).

Mengunakan konsinyasi untuk mempercepat bandara NYIA, Bagaimana menurut Anda?

Rezim konsinyasi bagian dari rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2012 yang di situ dinyatakan konsinyasi itu dilakukan atau ditempuh manakala tidak ketemu kesepakatan musyawarah yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh pihak yang ingin menguasai lahan. Ketika tidak ketemu kesepakatan, maka kemudian konsinyasi ditempatkan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan kendala itu. Meskipun konsinyasi tidak semata-mata kasus itu (bandara-red). Bisa juga untuk kasus pemilik tidak diketahui domisili sehingga bisa melalui mekanisme pengadilan, atau yang kita sebut konsinyasi.

Hanya saja yang menjadi masalah, seringkali konsinyasi jadi jalan pintas, ketika upaya musyawarah tidak pernah ditempuh. Seolah-olah tidak pernah tercapai (tidak pernah musyawarah–red), kemudian langsung pakai konsinyasi. Ini rezim yang represif yang tidak melihat secara mutual, seharusnya dilakukan dengan cara dialogis antara dua pihak. Pada konteks ini (bandara-red), seolah-olah masyarakat harus menerima kondisi apa yang terjadi, apalagi dengan alasan dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Apakah memang bertujuan mempercepat pembangunan bandara?

Kalau kemudian tekanannya adalah untuk mempercepat infrastruktur, maka konsinyasi menjadi langkah pragmatis paling relevan untuk menjawab percepatan.

Tapi problemnya akan merugikan. Dia akan represif dia tidak akan cermat dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dipaksa “menyerahkan” property right, kepada pihak yang membutuhkan lahan untuk pembangunan.

Tidak ada dialog, penyerahan sertifikat juga tidak ada, apakah konsinyasi bisa dilakukan?

Mestinya tidak boleh dilakukan, sebelum tahapan sebelumnya ditempuh, yakni dialog atau mufakat itu. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 kan jelas konsinyasi bisa dilakukan ketika tidak ketemu mufakat antara pihak yang membutuhkan lahan dan pemilik lahan. Itu dulu yang ditempuh baru melakukan konsinyasi.

Kalau kemudian untuk mufakat tidak pernah ditempuh lalu tiba-tiba melakukan konsinyasi, iya itu sangat sepihak, secara keadilan itu menyalahi nilai-nilai keadilan. Hemat saya, se-represif Undang Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, masih memberikan ruang dialogis.

Menurut saya sebenarnya peluang ketemu untuk dialogis terlebih dahulu untuk mufakat celahnya cukup lebar, artinya tergantung keluwesan dari pihak pembutuh lahan. Kecuali kalau memang konteksnya untuk membebaskan lahan, ada tawaran tunggal kemudian tidak pernah kompromis. Misalnya dalam pembebasan lahan melalui mekanisme musyawarah, tawarannya tidak ada lain kecuali menyerahkan property right, itu ya susah.

 Semua yang dikonsinyasi uangnya dititipkan di pengadilan, dasar itu kemudian menjadi bukti Angkasa Pura I berhak mengosongkan lahan sampai mengisolasi warga. Bagaimana tanggapan Anda?

Iya akhirnya mereka punya justifikasi. Itu dianggap sebagai satu pembenaran, walaupun dalam nilai etis dan keadilan itu betul-betul tidak memadai, itu melanggar semua. Apalagi ini berkaitan dengan konstitusional. Property right itu kan hak konstitusional. Saya melihat itu perampasan sewenang-wenang melalui lembaga konsinyasi, ketika sudah menitipkan uang di pengadilan itu dianggap bahwa kewajiban dia membebaskan lahan sudah selesai. Itu penyelesaian persoalan pragmatis, menggampangkan, tetapi kemudian tidak melihat aspek yang mendasar berkaitan dengan hilangnya property right seseorang.

Menutup akses jalan untuk warga, secara hukum bagaimana menurut Anda?

Kalau sisi hukum lingkungan itu pelanggaran terhadap keadilan lingkungan, akses terhadap lingkungan dan sumber daya. Akses dibatasi, warga dibuat tidak kerasan, dihalang-halangi. Sekali lagi ini menunjukan model wajah pembangunan yang tidak berperasaan, satu justifikasi atas nama pembangunan umum dianggap sudah cukup menjalankan pembangunan.

Ini model orde baru lagi, pembangunan tanpa perasaan. Ini persis karakternya orde baru dengan menjustifikasi semua untuk kepentingan umum, kepentingan nasional.

Pembangunan bendungan di Jawa Barat, Jati Gede, itu kan ceritanya sama dengan Kedung Ombo, kan mirip. Orang yang tidak mau pindah dipaksa, lalu ditenggelamkan. Sama kayak bandara, dipaksa, diintimidasi, akses ditutup, ruang ditutup sampai dibatasi.

AP mencoba mengintervensi warga dengan cara mendatangi sampai membujuk untuk menyerahkan sertifkat warga yang masih menolak. Bagaimana tanggapan Anda?

 Itu intimidasi, ini menunjukan bagaimana keserakahan modal kapitalisme atas nama pembangunan untuk kepentingan umum bekerja, salah satunya mengorbankan hak mendasar warga.

Di lapangan, kami melihat warga dipaksa untuk menandatangani berkas dari pengadilan atas nama konsinyasi. Bagaimana menurut Anda?

Dalam perspektif hukum itu bentuk kesewenang-wenangan, dalam arti itu model penegakan hukum secara represif dan sepihak. Mestinya kita melihatnya proses transaksional. Berpindahnya kepemilikan atau property right kan sifatnya keperdataan. Dalam konteks ini, karena ada dimensi publik, karena ada atas nama atau justifikasi dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, maka kemudian seolah-olah sifatnya subordinatif. Mestinya kan equal, artinya menempatkan pada suatu hubungan kontraktual atau transaksional yang benar-benar setara, ketemu pada satu kesepakatan.

Kalau pemaksaan, saya melihat ini sebagai tindakan sewenang-wenang dengan mengunakan hukum negara dengan justifikasi konsinyasi. Mestinya kan kalau lebih aware dengan problem kemanusiaan, harus diupayakan musyawarah dengan berbagai pilihan, tidak pilihannya tunggal, tanah diserahkan kasih ganti rugi. 

Bicara soal AMDAL, Bagaimana anda melihat AMDAL Bandara NYIA?

AMDAL itu outputnya terhadap sebuah rencana proyek, layak secara lingkungan atau tidak. Ketika layak baru ditindaklanjuti dengan izin lingkungan, kemudian disusul izin melakukan kegiatan proyek. Sayangnya dalam banyak kasus AMDAL itu dipatuhi sebagai kebutuhan administrasi formal saja, tapi tidak substansi menggambarkan dampak yang akan timbul. Kemudian banyak juga AMDAL belum ada, tetapi proyek sudah dilakukan. Ini sebuah tindakan menyalahi aturan perundang-undangan

Kalaupun rencana bandara sudah berlangsung aktivitas land clearing sementara dokumen amdal saja belum ada. Atau kemudian ternyata diragukan keberadaanya, tapi aktivitas kegiatan berjalan, itu mestinya tidak dibenarkan.

Penolakan terus dilakukan, satu sisi target bandara April 2019. Bagaimana menurut Anda?

 Secara hukum jaminan hukumnya tidak memadai. Agak susah juga, salah satu cara mengantisipasi berulang di tempat lain adalah dengan melakukan peninjauan ulang UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini akan tergantung politik hukum pembangunan ke depan, ketika masih pragmatis, semua diukur dalam rangka pembangunan kepentingan umum yang secara sepihak, pemerintah atau perusahaan negara. Ukuran-ukuran perubahan kemajuan penilaiannya dilakukan secara sepihak, ya tetap susah.

Peninjauan ulang, maksudnya bagaimana?

Iya bisa dilakukan (tinjau ulang-red). Pertama-tama UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tadi, harusnya menempatkan masyarakat kuat secara hukum, sebagai pihak yang terdampak kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Apa yang perlu ditinjau ulang menurut Anda?

Bisa dengan isu krusial, isu dengan mekanisme musyawarah, konsinyasi, itu harus ditinjau ulang. Sebisa mungkin pihak yang membutuhkan pengadaan tanah lebih fair dengan masyarakat yang terdampak.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.