Solidaritas

Rilis Aliansi Peduli Petani (API)

By  | 

Tolak Kriminalisasi Petani, Lawan Penggusuran

Sejak digagasnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang direvisi oleh Presiden Joko Widodo dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah membentuk zonasi antar pulau, misalnya Kalimantan sebagai kawasan perkebunan dan batubara, Jawa-Bali sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Kalau kita baca penjabaran TRISAKTI Jokowi dalam bidang ekonomi disebutkan yang berdaulat mengambil keputusan ekonomi rakyat adalah pemimpinnya. Hal ini sangat berbahaya kalau pemimpinnya menghamba pada modal karena berdampak pada penyingkiran petani dari tanah dan ruang hidupnya.

Gelagat Pemerintahan Joko Widodo menghamba modal dalam rangka mewujudkan ambisi pembangunan juga nampak dalam paket kebijakan ekonominya Menjaga Momentum, Meningkatkan Kepercayaan yang dirilis 18 Agustus 2016 yang salah satu isinya memangkas peraturan (deregulasi) yang ada agar pengusaha dapat berinvestasi dengan mudah. Kebijakan ini mengabaikan sistem sosial, kultural, kedaulatan petani atas tanah dan efek ekologis bagi kelangsungan hidup manusia. Alih-alih mau melindungi petani Indonesia, kebijakan presiden justru merampas ruang hidup, melakukan kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan serta merusak ekosistem yang ada.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tercatat pada tahun 2015 ada 252 konflik agraria. Namun di tahun 2016 meningkat menjadi 450 konflik dengan luas wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kalau dikalkulasikan dari tahun 2014-2016 sudah terjadi 1.174 konflik dengan luas wilayah 4.526.435 ha dan melibatkan 301.346 KK. Selama tahun 2016 saja sudah 134 petani yang dikriminalisasi. Jumlah ini belum termasuk kriminalisasi petani di tahun 2017 seperti para petani di Tulang Bawang Lampung, para petani di Langkat Sumatera Utara, petani di Sukamulya Jawa Barat, para petani di Surokonto Wetan, masyarakat adat Talonang di NTB, masyarakat adat di Halmahera, masyarakat adat Lembah Klaso Papua Barat, Amisandi di Seko Sulawesi Selatan, Trisno di Kalimantan Selatan, Joko Prianto di Rembang, Budi Pego dan 3 warga Sumberagung di Banyuwangi. Rencana proyek PLTPB Gunung Slamet, eksploitasi pegunungan Kendeng, pembangunan di kawasan lindung geologi di Pegunungan Seribu juga telah menambah konflik agraria dan penghancuran nasib petani di Indonesia.

Di Jogja sendiri ada rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo yang memakan luas kawasan pengembangan 5,84 Km2; luas kawasan terbangun 2,51 Km2; luas kawasan tidak terbangun 2,51 Km2 dengan konsep airportcity. Rencana pembangunan ini bukan hanya menerobos peraturan yang ada tapi juga mengabaikan bahaya tsunami dan sosio-ekonomis masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.

Untuk itu, Aliansi Peduli Petani mendesak Presiden Joko Widodo untuk;

1. Laksanakan reforma agraria sejati
2. Stop merampas tanah milik para petani
3. Hentikan kriminalisasi petani dan pejuang lingkungan
4. Batalkan pembangunan bandara di Kulonprogo

Cp: 085231261731 (Heronimus kordinator

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *