Berita

Sambut lebaran, Satpol PP Bantul lakukan pendataan calon gusuran

By  | 

Parangkusumo – Senin (20/6), sekitar pukul 09.00, serombongan Satpol PP begerak dari Tempat Pelelangan Hasil Laut (TPHL) Pantai Depok menuju kawasan hunian penduduk di sekitar Gumuk Pasir Barkhan, Parangkusumo. Mereka terdiri atas 15 sepeda motor dan dua mobil. Terbagi menjadi tiga unit kerja yang masing-masing melakukan pendataan di tiga wilayah sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai zona inti konservasi oleh pemerintah, dengan patok Sultan Ground (SG) sebagai penandanya, yaitu sebelah utara (hingga batas Jalan Parangtritis), barat (hingga TPHL), dan timur (pemukiman).

Petani Parang Kusumo persiapan menyiram ladang.

Aktifitas sebagian warga Parang Kusumo di pagi hari: Keluarga Petani sedang persiapan menyiram ladang. Selbum-Af.

Sementara itu, di area pemukiman yang hendak didata, beberapa pengurus Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) telah bersiaga menyambut beberapa petugas Satpol PP yang dikawal Polisi dan TNI.

Saat baru saja memasuki lahan yang hendak didata, dari depan kerumunan warga yang menghadang kedatangan aparat itu terdengar suara lantang, “Selamat siang, Pak!”, ucap Bu Kawit, salah seorang pegiat ARMP yang turut membantu suaminya menafkahi keluarga dengan membuka warung soto kecil-kecilan di salah satu sudut Parangkusumo. Seakan dikagetkan oleh suara itu, rombongan Satpol PP itu tak menjawab ‘salam’ yang disampaikan. “Apa keperluan bapak-bapak di sini, mau apa?!”, lanjut Bu Kawit. Atas pertanyaan itu, salah seorang petugas dengan spontan menjawab, “Kami sekedar mau mendata saja”. Mendengar jawaban yang dilontarkan tersebut, Mbah Watin, Koordinator ARMP menimpali dengan keras, “Untuk keperluan apa?! Awas kalau untuk gusuran!”. Merasa terpojok oleh gugatan yang disampaikan oleh Bu Kawit dan Mbah Watin, petugas tersebut dengan terbata-bata menjawab, “Ee, ya, tidak tahu. Pastinya ada rencana dari Pemerintah”.

Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik, Pak? Apakah bapak-bapak ini disertai surat tugas?”, lanjut Mbah Watin. “Oh, bisa. Ada Pak. Nanti malam kami tunjukkan, atau besok”, jawab Komandan Lapangan Satpol PP saat itu. “Kami ingin salinan surat itu bukan hanya dari Bupati, tetapi juga Gubernur!”, tegas mbah Watin dengan nada menuntut. Selanjutnya, setelah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak (warga dan petugas), akhirnya rombongan dipersilakan untuk memasuki area dengan disertai beberapa warga.

Pagi itu, para petugas tersebut mendata 57 rumah dari sekitar 100 bangunan yang masuk kawasan zona inti Gumuk Pasir seluas 141 ha, yang direncanakan akan digusur. Artinya, jumlah itu jauh lebih banyak dari yang diberitakan oleh media massa sebelumnya, yaitu 36 rumah. 100-an lebih bangunan yang termasuk ke dalam kawasan zona inti tersebut terdiri atas hunian, usaha karaoke rumahan, penginapan, maupun kandang ternak. Pemerintah dan Kasultanan selalu membantah rencana penggusuran, mereka berdalih jika kebijakan yang diambil tersebut adalah untuk melakukan penataan dan penertiban atas dasar tanah SG.

Pethet, seorang penduduk yang mengelola usaha karaoke rumahan, bercerita bahwa ia ditanyai perihal  berapa jumlah hunian, siapa yang menghuni, status tanah dan bangunan (sewa atau milik), jika sewa siapa pemilik sesungguhnya, dan alamat pemilik. Dengan jujur ia menjawab, jika selama ini ia menyewa tanah dari pembuka lahan yang tinggal di Dusun Grogol. Di tempat itu, pembuka lahan lazim dianggap dan diperlakukan sebagai ‘pemilik’ tanah, meskipun menempati tanah negara. “Kemungkinan besar pemilik tanah yang akan diberi ganti rugi, bukan penyewa, asalkan punya sertifikat hak milik”, ujar Joko, pegiat ARMP yang berprofesi sebagai paranormal, seolah memupus harapan Pethet dan ‘pemilik’.

Menghadapi pendataan terhadap calon korban gusuran itu, ARMP memilih bersikap menolak penggusuran dengan dalih apapun. “Meski kami dipecah-belah, ganti rugi bukan pilihan bagi kami sebab tanah adalah penghidupan”, ujar Sarijan seorang petani gurem yang pekarangannya kini tertancap patok SG, “Kami akan melawan!”.

Menurut sumber yang dapat dipercaya, eksekusi lahan akan dilakukan setelah lebaran ini, mengikuti serah terima sertifikat Hak Milik Kasultanan (sebanyak 500 bidang) dan sertifikat Hak Milik Pakualaman (sebanyak 150 bidang) oleh BPN yang diterbitkan tanpa dasar hukum pada 16 Juni 2016, dan pematokan SG terhadap tanah negara di Parangkusumo pada September 2015 lalu.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.