Sabtu (23/4) lalu, warga pinggiran Sungai Code, Desa Sinduhadi, Mlati, Sleman, menyelenggarakan acara pentas seni anak di lapangan yang terletak di sudut kampung. Menurut salah seorang warga, acara tersebut merupakan kegiatan rutin yang biasa diselenggarakan menjelang tutup akhir tahun anak sekolah. Untuk tahun ini, tema yang dipilih oleh panitia penyelenggara adalah tentang lingkungan.

Menjelang pukul 19.00 WIB, beberapa rombongan anak-anak dari beberapa RT sudah mulai berdatangan. Sebagian ada yang datang bersama teman, dan sebagian yang lain datang bersama orang tua masing-masing. Sekitar pukul 19.15 WIB acara sudah dimulai. Dengan penerangan lampu hias warna-warni, dan ditambah dengan lukisan karya anak-anak yang dipajang di bagian kanan panggung, kegiatan malam itu begitu tampak meriah serta diisi oleh banyak pertunjukan. Diantaranya adalah beberapa orang anak tampil secara bergantian membacakan puisi karangan mereka masing-masing. Begitu juga dengan para orang tua, juga turut membacakan puisi. Tak ketinggalan pula, beberapa mahasiswa dari kampus ISI turut “mentas”.

Acara ini diinisiasi oleh beberapa pengurus Paku Bangsa, sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan pendidikan alternatif dan lingkungan untuk masyarakat pinggiran sungai. Wignya, salah seorang pengurus Paku Bangsa, bercerita banyak pada selamatkanbumi. Ia menceritakan bahwa Paku Bangsa bukanlah organisasi semacam LSM yang memiliki funding dari luar negeri ataupun organisasi yang didirikan oleh warga luar kampung, melainkan dari warga kampung sendiri.

Ia menceritakan bahwa berdirinya Paku Bangsa tidak bisa dilepaskan dari sejarah ruang hidup orang-orang pinggiran sungai generasi tahun 1970-an yang hidup di kampungnya. Generasi yang dimaksud adalah generasi setingkat orang tuanya. Hal ini bermula saat kampung yang ditempatinya mulai ramai dan padat. Menurutnya, kampung yang ia tempati sekarang, pada masa tahun 1970-an tidak sebegitu ramai sekarang. “Tidak banyak yang tertarik untuk tinggal di pinggir sungai pada masa itu”, ucapnya.

Namun, memasuki awal tahun 1980-an, suasana menjadi berbeda. Banyak orang dari desa dan pinggiran kota mulai datang dan tinggal di kampungnya. Untuk tinggal di kampungnya, para warga pendatang hanya membayar semacam “uang paculan” kepada orang yang sebelumnya telah merawat dan membersihkan lahan. Menurut Wignya, tidak ada tradisi jual-beli lahan, hal itu dipengaruhi oleh warga yang tinggal di pinggiran sungai bukanlah kelas pemilik, melainkan kelas buruh. Faktor inilah yang mendorong transaksi jual-beli lahan tidak terjadi.

Baginya, migrasi penduduk yang terus semakin meningkat untuk tinggal di daerah pinggiran sungai merupakan fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan dan agraria. Hal ini dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor penyebab, yakni: 1) terjadinya kasus perampasan tanah, baik di desa dan kota, 2) masih kuatnya tradisi bagi waris tanah di pedesaan, sehingga mendorong terjadinya penyempitan luas lahan produktif untuk dikelola sebagai sumber penghidupan, dan 3) pada umumnya daerah pinggiran sungai di Yogyakarta pada masa lalu, merupakan daerah yang dapat dikategorikan sebagai lahan subur. Hal tersebut dipengaruhi oleh lumpur-lumpur vulkanik yang terbawa dari lereng Merapi. Dengan demikian dapat disimpulkan, “persoalan kemiskinan dan fenomena menempati kawasan pinggiran sungai adalah bagian dari persoalan agraria”, tegasnya.

Merintis Perjuangan Hak atas Ruang Hidup

Setelah lebih dari 20 tahun menempati daerah pinggiran sungai, pada awal tahun 1980-an, beberapa orang warga, tepatnya generasi “orang tua” mulai sering mendiskusikan tentang tanah yang mereka tempati. Hal ini bermula dari pengetahuan yang mereka dapatkan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pembelajarannya tentang UUPA, mereka mendapatkan informasi bahwa mereka yang telah tinggal lebih dari 20 tahun di suatu tempat/lahan, dapat memiliki hak atas tanah tersebut. Atas dasar itulah, lantas mereka mencoba untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa setempat. Beberapa perwakilan warga pun diutus untuk menanyakan kepastian tersebut kepada perangkat desa.

Tepat di pertengahan tahun 1980-an, kegelisahan yang mereka alami sedikit terjawab dengan keluarnya beban pajak yang disebut sebagai Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Bagi warga, beban pajak tersebut menandai adanya kepastian atas hak milik tanah yang mereka tempati. Karena dengan dikenakannya beban pajak bagi mereka, hal itu menandai bahwa hak atas kepemilikan tanah akan segera datang.

Seiring berjalannya waktu, penduduk yang bermukim di daerah pinggiran sungai terus semakin meningkat. Hal ini mendorong Wignya dkk mendirikan organisasi perjuangan, dan selanjutnya berdirilah Paku Bangsa. “Berdirinya Paku Bangsa merupakan tugas untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua kami, yaitu memastikan ruang hidup kami tetap tidak terancam untuk tergusur”, ungkapnya. Dalam perjalanannya hingga kini, Paku Bangsa telah berjejaring dengan 9 komunitas kampung pinggir sungai.

Namun bagi Wignya dkk, perjalanan perjuangan Paku Bangsa memiliki dinamika yang menarik. Hal itu dapat terlihat dari transformasi perjuangan yang dibangun. Jika pada masa tahun 2004-2010, gaya perjuangan Paku Bangsa masih bergaya “titip” kepentingan kepada elit-elit politik, tidak demikian dengan masa selanjutnya. Di masa tahun 2010-sekarang, mereka sudah belajar untuk mandiri dan tidak tergantung pada elit politik. Transformasi ini bermula saat mereka merefleksikan bahwa gaya perjuangan “titip” tidak menghasilkan kesadaran politik bagi seluruh anggota Paku Bangsa, dan seringkali berujung pada kekecewaan, karena kepentingan yang mereka titipkan seringkali disalahgunakan. Bentuk perjuangan tersebut menurutnya juga melahirkan ketergantungan yang tinggi pada orang lain yang bukan pengurus organisasi.

Kini, di tengah maraknya perampasan ruang hidup dan tanah yang terjadi di Yogyakarta, Paku Bangsa tidak merasa berjalan sendirian. Bagi Wignya dkk, perjuangan hak atas ruang hidup sudah mulai semakin meluas di Yogyakarta, baik di perkotaan maupun pedesaan. Jadi, ia dkk tidak terlalu khawatir jika sewaktu-waktu datang ancaman penggusuran terhadap mereka. Tuduhan yang sering dialamatkan kepada warga pinggiran sungai adalah perusak lingkungan, segera ia tepis dengan kalimat “Tidak mungkin warga pinggiran sungai merusak lingkungan, karena itu akan menimbulkan dampak langsung kepada mereka. Jikapun fenomena meningkatnya masyarakat yang hidup di pinggir sungai dianggap sebagai masalah, yang terjadi sebenarnya adalah ini akibat dari kebijakan agraria yang salah”, tutupnya.

Editor: Anto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.