Opini

Selamat Memperingati Hari Lahir PWPP-KP, Panjang Umur Perlawanan!

By  | 

Perjuangan melawan kesewenang-wenangan adalah warisan tak ternilai.

Hari ini adalah hari bersejarah bagi Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Perjuangan orang-orang di dalamnya telah memasuki tahun keenam, di mana tahun lalu mereka membentuk PWPP-KP. Anggotanya kebanyakan petani dan profesi lain yang membutuhkan tanah sebagai alat produksi. Paguyuban dibentuk oleh wadah warga terdampak yang tak membutuhkan alih profesi. Sehingga, iming-iming memperoleh ganti rugi ratusan juta bahkan milyaran rupiah, tak digubris hingga hari ini.

15 April sebagai hari lahir PWPP-KP, layak dijadikan Hari Penolakan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), karena organisasi yang masih muda usia ini telah melalui derasnya intimidasi berbagai pihak, yang seluruhnya hanya punya satu niat: mengosongkan lahan subur pesisir Kulon Progo demi menjadikannya salah satu kawasan ekonomi strategis nasional.

Perjuangan yang sarat dengan rintangan senantiasa dijalani PWPP-KP dengan semangat yang membara. Mulai dari gugurnya para warga pejuang di organisasi sebelumnya, Wahana Tri Tunggal (WTT), hingga teror dan pemaksaan kolaboratif yang dilakukan oleh Aparat, Pemerintah Kabupaten, dan Perusahaan Listrik Negara, yang berkoordinasi dengan pihak pemrakarsa proyek, PT. Angkasa Pura I (Persero).

Gugurnya WTT membuat PWPP-KP semakin berani. Semakin keras tekanan, semakin kuat pula warga melawan. Pelanggaran hak bertubi-tubi atas ruang hidup yang aman, nyaman, dan bermanfaat, meneguhkan keyakinan mereka untuk berjuang. Dukungan mengalir dari segala penjuru. Mahasiswa, pekerja, petani, dari berbagai daerah di Indonesia dan kelompok-kelompok warga di luar negeri, bergiliran memberi penghiburan, bahkan ikut berjuang di lahan. Solidaritas tanpa batas untuk PWPP-KP adalah bukti bahwa, pembangunan yang didasari kebijakan demi mempercepat proses pembebasan lahan adalah kekerasan struktural.

Warga yang berjuang mempertahankan ruang hidup dianggap bebal. Kekerasan negara pada rakyatnya membawa aroma kental pemerintahan Orde Baru. Angkasa Pura I yang dikejar tenggat proyek mereka sendiri, membabi buta menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia masih mengandalkan bentuk-bentuk pemaksaan.

Kekerasan yang dilakukan pada warga penolak proyek NYIA, melampaui kejahatan kemanusiaan, karena proyek infrastruktur ini merusak keseimbangan ekologis dan hubungan harmonis manusia dengan alam. Potensi pelanggaran hukum ditemukan di lini perencanaan kebijakan hingga penyelenggaraan pembangunan fisik. Jika kita berkunjung ke pesisir Kulon Progo hari ini, niscaya kita tak bisa lagi menyaksikan bentukan alamiah gumuk pasir. Padahal, gumuk pasir dan bentukan pesisir selatan Pulau Jawa ini adalah pelindung dari hembusan angin kencang, dan bibir pantainya adalah situs transit migrasi burung yang melalui Samudera Hindia.

Kebutuhan adanya bandara baru di Propinsi Yogyakarta konon ada karena bandara Adi Sucipto kelebihan muatan. Ketika argumentasi bahwa semestinya Yogyakarta dan Surakarta bisa bekerja sama mengelola bandara Adi Sucipto dan Adi Sumarmo, karena jaraknya yang dekat dan telah dihubungkan jalur kereta api, disampaikan oleh banyak elemen masyarakat sipil, Rencana Tata Ruang buru-buru diubah. Ketika para peneliti kebencanaan menyatakan bahwa pesisir Kulon Progo ada di kawasan sangat rawan gempa dan tsunami, penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL) bisa mendahului pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Baru-baru ini, setelah IPL habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan segera Angkasa Pura I menantang warga untuk menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa proses penitipan uang di Pengadilan Negeri Wates tidak sah.

Kebijakan yang paling kontroversial terkait percepatan infrastruktur di Indonesia adalah senjata pamungkas Angkasa Pura I, Undang Undang No. 02 Tahun 2012. Kebijakan ini tak hanya mengancam pemilik tanah, tapi juga kontradiktif dengan himbauan Presiden RI Joko Widodo, untuk mensertifikatkan tanah. Rupanya sertifikasi tanah adalah upaya termudah untuk membentuk mental kita semua, bahwa tanah bukanlah situs sosio-kultural-ekologis, melainkan alat tukar ganti rugi jika tiba-tiba terdampak pembangunan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak berlaku di Kulon Progo. Penolakan yang konsisten karena warga terdampak hanya dianggap orang-orang yang kebetulan tinggal di sana, dan pemenuhan haknya dapat dipenuhi dengan sejumlah uang ganti rugi, adalah dasar menuduh warga sebagai pihak tak taat hukum. Intimidasi emosional hingga administratif yang selalu terjadi di tataran pelayanan masyarakat di tingkat desa, ditingkatkan kadarnya dengan menghadirkan ratusan aparat menyertai iming-iming perhitungan kompensasi ekonomi ala Angkasa Pura I. Ketika kekerasan struktural tak menyurutkan semangat juang warga, hadirlah kekerasan fisik. Salah satu peristiwa paling keji yang telah dilakukan adalah pengrusakan pintu dan jendela rumah warga penolak, diiringi pencabutan aliran listrik dan perampasan KwH meter di rumah-rumah.

Kekerasan fisik 27 hingga 29 November 2017 sempat dilaporkan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY). Pihak ORI DIY kemudian melaporkan hasil penyelidikan mereka pada 15 Januari 2018 bahwa pihak-pihak yang berkoordinasi untuk kegiatan pengosongan lahan untuk bandara NYIA telah melakukan tindakan tidak patut. Pihak-pihak yang terdiri dari Angkasa Pura I, PLN Wates, dan Kepolisian Temon dan Kulon Progo, semestinya melakukan tindakan korektif paling lambat 30 hari setelah laporan tersebut terbit dan disosialisasikan.

Namun hingga empat bulan setelahnya, PLN masih tidak mengakui ketidakpatutan kerja mereka, bahkan menolak memasang kembali listrik di ‘kawasan dalam pagar’. Lebih parah lagi, kegiatan pengosongan lahan yang selalu disertai aparat karena adanya MoU antara Angkasa Pura I dengan Kepolisian Resort Kulon Progo, terus memunculkan korban luka dan cedera di pihak warga dan jaringan solidaritas saat bertahan di lahan. Anehnya MoU tersebut menyebutkan sejumlah uang dibayarkan Angkasa Pura I pada Kepolisian Resort Kulon Progo, seolah-olah aparat adalah centeng proyek alih-alih pelindung warga negara.

Daftar kekerasan bertambah baru-baru ini karena kepanikan Angkasa Pura I jika tak berhasil mengikuti tenggat operasi NYIA, yakni per Maret 2019. Angkasa Pura I dan kontraktornya semakin berani mengurung warga di lingkungan rumah dengan mengalihkan arus lalu lintas Jalan Daendels, karena ruas ‘kawasan dalam pagar’ telah dibatasi portal yang dijaga 24 jam. Tak cukup memasang portal, Angkasa Pura I melanjutkan pemasangan pagar yang mengitari rumah dan lahan warga, bahkan setelah masa berlaku izin Angkasa Pura I membangun di lokasi tersebut telah habis, sedangkan izin lingkungan juga belum kunjung sah.

Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) tak asing lagi dengan tindak tanduk aparat yang tak sungkan memukul, menendang, menyeret, mencekik, menginjak, tanpa pandang apakah itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda atau anak-anak.

Robohkan!

Tutup!

Hadang!

Minggir!

Kamu orang mana?!

Penduduk gelap, ya!?!

86 Kepala Keluarga, 300 jiwa, hidup di 37 rumah dalam kawasan seluas lebih dari 637 Hektar, berjuang bukan hanya untuk diri dan keluarga mereka. Warga penolak bandara NYIA sesungguhnya sedang menyelamatkan kita semua.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.