Berita

Selembar Surat Sakti Untuk Mendiskriminasi

By  | 

Yogyakarta (22/02). Selembar surat instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 tentang “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi”, tertanggal 5 Maret 1975 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Seluruh DIY, dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah DIY Paku Alam VIII, menjadi penghalang bagi keturunan WNI nonpribumi untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat ini dikenal dengan beberapa istilah, antara lain: Instruksi Kepala Daerah DIY 1975, Surat Edaran Wakil Gubernur DIY 1975, Instruksi Wakil Gubernur DIY 1975 (mengacu pada pihak penandatangan-red), atau Surat Instruksi Gubernur DIY 1975.

Di dalam surat itu diatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) nonpribumi yang membeli tanah hak milik dari rakyat (pribumi-red) harus melepaskan haknya kepada negara dengan memohon Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Kepala Daerah DIY. Dalam prosesnya HGB akan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Aturan ini tidak mencantumkan alasan, melainkan menggunakan tafsir pemerintah bahwa pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 merupakan affirmative action yang bertujuan menyelamatkan hak rakyat kecil dari pemodal besar.

Pemerintah Provinsi DIY berpendapat bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 merupakan bagian dari proses hukum pertanahan di DIY, yang dikuatkan hukum adat dan kearifan lokal dengan melanggengkan Sabda yang pernah diucapkan Sultan HB II, “Kalian kaum Cina saya ijinkan menempati tanah-tanah yang berpotensi ekonomi tinggi/strategis untuk berdagang tapi tidak saya ijinkan untuk memiliki,” Sabda Sultan HB II.

Melalui Sabda itu pula, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dianggap enggan memproses peralihan hak atas tanah di DIY, yang dilakukan oleh etnis keturunan Cina, India, dan lain-lain. Tuduhan diskriminasi lebih gencar disampaikan etnis Cina di DIY, misalnya melalui gugatan GRANAD (Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi) tahun 2015. Bagi mereka, sebagai bagian dari warga negara yang taat pada aturan perundangan, pembatasan kepemilikan tanah di DIY untuk WNI nonpribumi tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA); UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di DIY; Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998; dan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 520-1609 (17 November 1999).

Selama rentang waktu Agustus 2014 – Agustus 2015, Handoko (35) yang berprofesi pengacara menggugat Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 dalam wilayah uji materi. Pada Februari 2015 dia melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung. Gugatannya diketahui NO sejak April 2015, namun salinan putusan MA No. 13 P/HUM/2015 baru diterima Handoko pada April 2016, setelah melayangkan surat permohonan.

Diketahui bahwa isi putusan itu berbunyi “Permohonan keberatan Hak Uji Materiil pemohon tidak dapat diterima karena Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil,” dikutip dari laporan persidangan Mahkamah Agung.

Merasa kurang puas, Handoko menempuh jalur peradilan. Ia kembali mengajukan gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta bernomor 132/Pdt.G/2017/PN.Yyk. Ia menggugat Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY. Menurut Handoko, instruksi nomor 1975 tersebut sudah dicabut melalui Peraturan Daerah nomor 590/516 dan instruksi Presiden, “Saya ajukan gugatan ke PTUN. Tapi juga tidak diterima karena disebut perbuatan. Makanya saya gugat lewat PN terkait perbuatan melawan hukum,” paparnya.

Hampir enam bulan proses persidangan dilakukan, terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018. Sempat dilakukan mediasi antara kedua belah pihak namun gagal. Penggugat (Handoko) beserta Tergugat I (Sultan HB X selaku Gubernur) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah BPN) gagal menemukan titik temu. Pengadilan kemudian melakukan proses selanjutnya. Pengadilan meminta para penggugat dan tergugat mendatangkan para ahli. Saksi ahli yang diajukan Handoko adalah Ni’matul Huda, pengajar senior di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Sedangkan pihak tergugat mengajukan Suyitno, pakar agraria Universitas Gajah Mada (UGM) dan anggota tim hukum Kraton, sebagai saksi ahli.

Setelah itu, sidang dilanjutkan pengambilan keputusan. Namun sayang, jadwal pengambilan keputusan yang awalnya diagendakan pada tanggal 6 Februari 2018 ditunda. Majelis Hakim beralasan berkas laporan belum dikumpulkan, sehingga pembacaan putusan belum bisa dilakukan.

“Pembacaan putusannya ditunda sampai tanggal 20 Februari besok,”Kata Hendro Cokro Mukti selaku hakim ketua yang memimpin jalannya sidang.

Mendengar hal itu, Handoko kecewa. Ia beranggapan keputusan harusnya segera dibacakan mengingat ada batasan waktu penyelesaian kasus. Terlebih menurutnya waktu sidang sudah terlalu lama.

“Hari ini (6/02/2018-red) seharusnya putusan. Kasus sepele ini, putusannya kok dua minggu lagi, apa kesulitan memutuskan atau bagaimana? Seharusnya kan seminggu dua minggu sudah putus,” kata Handoko.

Hari demi hari berlalu, waktu sidang yang ditunda pun tiba. Pada 20 Februari 2018 pukul 11.35 WIB, peserta sidang, penggugat, serta tergugat I dan II memasuki ruang sidang. Keputusan pengadilan mengenai gugatan terhadap terbitnya kebijakan yang mendiskriminasi golongan tertentu karena selembar surat akan dibacakan. Sepuluh menit kemudian, dari pintu depan terlihat Majelis Hakim berjalan memasuki ruangan, Semua peserta berdiri sejenak sebagai bentuk penghormatan, lalu duduk kembali.

Putusan yang ditunggu-tunggu tiba. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta membacakan eksepsi dan menyatakan menolak gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Non Pribumi.
“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 407,000,00,” kata Hakim Ketua Condro Hendro Mukti di PN Yogyakarta.

Ada Pertimbangan Ekonomi dan Keistimewaan dalam Putusan Hakim

Handoko seorang pengacara yang menggugat intruksi Gubernur nomor K. 898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non pribumi

Penolakan gugatan bukan tanpa pertimbangan. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hendro Cokro Mukti sebagai ketua, didukung oleh Hakim Sri Harsiwi sebagai wakil ketua, dan Nuryanto sebagai wakil ketua, membacakan pertimbangan dari putusan tersebut, salah satunya terkait faktor ekonomi dan keistimewaan DIY.

Majelis Hakim menyampaikan bahwa persidangan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hakim menunjuk kepentingan umum berdasarkan masyarakat ekonomi lemah. Majelis Hakim juga menyampaikan dalam pertimbangannya, pembatasan pemberian surat hak milik atas tanah menjadi hanya HGB, terkait erat dengan Keistimewaan yang diterjemahkan menjadi pembangunan

“Hal ini berkaitan dengan keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan, serta menjaga kebudayaan, khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta, dan juga menjaga keseimbangan pembangunan, dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang,” kata Sri Harsiwi membacakan hasil persidangan.

Mendengar penyampaian itu, Handoko kaget. Ia merasa dalam proses persidangan para ahli tidak pernah menyampaikan pandangan keistimewaan. Baginya keputusan ini tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2012. Kalaupun menggunakan dasar UUK, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminasi terhadap warganya dengan dasar pribumi-nonpribumi.

“Saya kaget, lho apa hubungannya dengan keistimewaan? Padahal pasal 16 UUK sendiri (menyebutkan bahwa -red) Gubernur dilarang mendiskriminasi warganya,” kata Handoko saat ditemui setelah sidang selesai.

Ia juga mengungkapkan bahwa yang ia persoalkan adalah tanah hak milik, bukan tanah Kasultanan. Baginya tidak relevan menggunakan dasar hukum UUK. Putusan hakim dianggap pengacara yang berdomisili di Jalan Taman Siswa ini, tidak tepat.

“Yang saya persoalkan ‘kan tanah biasa? Hubungannya ‘kan nggak ada dengan UUK. Dikit-dikit keistimewaan itu kan alasan saja,” ujarnya.

Saat dihubungi terkait hasil putusan, anggota tim hukum Kraton, Suyitno, mengungkapkan hal tersebut ada hubungannya dengan hukum adat. Ia menyatakan hakim memutuskan tidak mengacu pada hukum tertulis saja, sebab ada hukum pertanahan di DIY. Suyitno yang kini menjabat sebagai penasehat Gubernur, yakni bagian dari Parampara Praja, hal tersebut masih berlaku.

“Artinya apa? Putusan itu tidak hanya mendasarkan hukum tertulis, bahwa hukum adat, hukum pertanahan kita itu sumber hukumnya ada, masih mengakui hukum,” kata Suyitno saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia juga menjelaskan di balik semuanya, yang perlu dipahami adalah instruksi yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualaman VIII tersebut bersifat kebijakan yang relevan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di DIY.

“Perlu diperhatikan, itu instruksi ‘kan sifatnya kebijakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengatasi tingginya Rasio GINI, kesenjangan yang tajam, di DIY itu (angka Rasio GINI -red) 0,432 ‘kan berbahaya,” kata Suyitno.

Hal berbeda diungkapkan oleh Ni’matul Huda. Menurutnya sebuah kebijakan yang lahir tahun 1975, kemudian menggunakan dasar hukum UUK untuk memutuskan persidangan, tidak saling berhubungan. Menurutnya keistimewaan menurunkan kebijakan terkait Tanah Kasultanan (SG) dan Pakualaman (PAG), sehingga tidak ada hubunganya dengan instruksi yang disengketakan.

“Keistimewaan DIY itu ‘kan terkait Sultan Ground dan Pakualaman Ground (PAG). Yang terkait dengan Tionghoa apa? gak nyambung to?” ujar Ni’matul Huda.

Ia menjelaskan bahwa UUK hanya mengatur tanah Keprabon dan Non Keprabon, tidak ada kaitannya langsung dengan warga keturunan atau WNI nonpribumi. Sehingga tidak tepat menggunakan UUK untuk mempertimbangan keputusan penolak atas perkara. Bagi Ni’matul, sudah sangat jelas dalam sebuah regulasi bahwa aturan diskriminasi pertanahan tidak diatur di dalam UUK itu sendiri.

“Kalau menggunakan UUK sebagai putusan, tidak ada kaitannya dengan diskriminasi yang dilakukan oleh Wakil Gubernur,” kata Ni’matul Huda.

PN Yogya Tolak Gugatan Soal Diskriminasi Tanah, Ada yang Janggal?

Dalam proses sidang, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyampaikan, bahwa instruksi tersebut tidak bisa diuji di pengadilan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, karena bukan merupakan peraturan perundangan, melainkan peraturan kebijakan setelah berlakunya UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk jelas mengetahui apakah penerapan produk peraturan kebijakan merupakan perbuatan melawan hukum, hanya bisa diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Jika diuji dengan asas-asas umum pemerintahan baik, maka menurut Majelis Hakim, pemberlakuan instruksi tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan, (kebijakan tersebut -red) baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum, yaitu masyarakat ekonomi lemah,” kata Sri Harsiwi.

Walaupun demikian, bagi Ni’matul putusan tersebut harusnya tidak sepenuhnya ditolak, karena butuh kajian yang lebih untuk bisa menguji regulasi yang dilahirkan pada tahun 1975 itu. Ni’matul menilai ada ukuran relevan dan tidak sebuah pemberlakuan kebijakan di setiap daerah. Menurutnya, pengadilan harusnya memberikan solusi dengan menaikkan status kebijakan tersebut menjadi sebuah produk perundang-undangan, agar bisa diuji.

“Peraturan ini relevan atau tidak digunakan saat ini? Pengadilan harusnya memberi solusi, bukan menolak keseluruhan,” katanya lagi.

Putusan pengadilan ini kemudian dianggap janggal oleh Indonesian Court Monitoring (ICW). Mereka menganggap kebijakan yang berbasis Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak diuraikan dengan lengkap dan cermat.

“Majelis Hakim tidak menguraikan secara cermat dan menyeluruh apa kaitan AUPB dengan instruksi tahun 75 itu,” ujar Tri Wahyu selaku Direktur Indonesian Court Monitoring.

Hal lain yang juga dianggap janggal adalah pemutusan hukum dengan mengunakan dalil UUK. ICW mengungkapkan tidak ada hubungan pamanfaatan UUK dengan sebuah kebijakan, menurut mereka ketika majelis hakim yang merujuk UU Keistimewaan 13 tahun 2012 sebagai “pembenar” atas instruksi 1975 tidaklah tepat. Sehingga tidak bisa menggunakan dasar UUK sebagai bagian dalam pengambilan keputusan sebuah perkara.

merasa ada yang janggal, ICM mencoba untuk berkomunikasi ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, bahkan ICW akan mengirim pengaduan resmi ke KY dalam rangka penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

“Kami berkomunikasi ke KY dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim utamanya butir profesional dan berdisiplin tinggi,“ kata Tri Wahyu

Selembar surat ini seperti mempunyai kekuatan sakti, warga keturuan non pribumi tak akan pernah memiliki hak atas tanah karena belum ada upaya untuk mencabutnya. Aturan ini akan terus menjadi momok untuk mendiskriminasi golongan tertentu di daerah istimewa.

”Selama aturan itu diperlukan aturan itu belum bisa dicabut, kalaupun dicabut atau tidak dicabut perlu pertimbangan yang matang,” kata Suyitno.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.