Lipsus

Sendi: Potret Perjuangan Masyarakat Adat Jawa Timur Menyelamatkan Rimba Terakhir

By  | 

Sabtu (11/8) siang itu, sekitar jam 2, suhu udara kampung adat Sendi, yang terletak di lereng gunung Welirang, Pacet, Mojokerto terasa sangat dingin. Untuk menghangatkan tubuh, selain mencoba melapisi kaos dan kemeja yang saya kenakan dengan jaket tebal, saya juga berusaha melakukan berbagai gerakan tubuh sejauh yang saya mampu.

Dalam kunjungan kedua ke kampung adat Sendi ini, saya memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah seorang pemangku adat Sendi. Namanya Mbah Toni. Ia memiliki perawakan tubuh yang tegap dan masih terlihat bugar, walaupun umurnya sudah melewati usia 60-an.

Toni bukanlah nama sebenarnya, melainkan nama anak sulungnya. Nama aslinya adalah Supardi. Dalam tradisi di sebagian masyarakat wilayah Jawa Timur, biasanya nama si anak sulung akan menjadi nama panggilan si bapak. Dan nama bapak (suami), akan menjadi nama panggilan untuk sang istri di dalam pergaulan antar anggota masyarakat.

Menurut penuturan Mbah Toni, kampung adat Sendi sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, sebelum kolonial Belanda datang. Bahkan menurut penuturan leluhurnya, kampung adat Sendi sudah ada sejak jaman Majapahit.

Untuk menguatkan penuturannya itu, ia menambahkan bahwa terdapat beberapa bukti situs di Sendi yang sangat terkait erat dengan Majapahit, dan tetap memiliki hubungan spritual dan budaya dengan masyarakat adat Sendi hingga saat ini.

“Di Sendi, ada 3 tempat yang cukup sakral dan dihormati oleh masyarakat Sendi hingga kini. Pertama, bernama gunung Kursi. Gunung ini dulunya merupakan tempat pengangkatan dan pemberhentian para pejabat Majapahit. Kedua, bernama Sanggar. Tempat itu dikenal sebagai tempat adu ilmu, atau mengolah kanuragan. Dan ketiga, bernama Kucur Tabut. Tempat itu berfungsi sebagai tempat penyucian. Tiga tempat yang saya sebutkan tadi merupakan segitiga yang tak terpisahkan”, tuturnya.

Dari penelusuran yang ia lakukan bersama rekan-rekannya, didapatkan keterangan lanjutan dari para leluhur Sendi bahwa hingga tahun 1918, saat kolonial sudah bercokol di pulau Jawa, kampung adat Sendi masih tetap bertahan.

“Hingga tahun 1918, Sendi masih bertahan dengan sistem pemerintahan dan hukum adat yang kami percayai.” tuturnya.

Saat itu ada sekitar 18 Kepala Keluarga (KK) yang masih mendiami Sendi, dengan tetap mempertahankan sistem nilai dan kepercayaan adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun.

Akan tetapi, pada tahun 1925, masyarakat adat Sendi mulai bergesekan dengan kekuatan kolonial Belanda. Dan bahkan serangan yang dilancarkan oleh pihak kolonial, telah menyebabkan sebagian besar tanah dan tanaman warga diklaim sepihak menjadi milik pemerintah kolonial.

Peristiwa perampasan ini dikuatkan pada tahun 1932, saat Boschweezen (Jawatan Kehutanan Belanda) mengklaim telah melakukan tukar guling wilayah adat Sendi dengan pemerintah setempat (pemerintah yang dibangun oleh kolonial). Selanjutnya berdasarkan berita acara Tata Batas tanggal 27 Maret 1935 Sendi ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Pegunungan Anjasmoro dan disahkan pada tanggal 23 Agustus 1935 oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan Belanda di Bogor.

Akibatnya, pasca peristiwa penetapan wilayah adat Sendi menjadi kawasan hutan, sebagian besar masyarakat Sendi mulai mengungsi ke wilayah desa sekitarnya. Yakni, Sajen, Pajek, dan Padusan.

Situasi itu semakin pelik, saat memasuki masa Agresi Militer Belanda II (1948). Menurut Mbah Toni, saat itu wilayah adat Sendi dijadikan markas oleh para pejuang gerilya. Mengetahui hal tersebut, Belanda lantas meluluhlantakkan wilayah Sendi.

Peristiwa itu kembali mengakibatkan tanah di wilayah Sendi menjadi terlantar dan kosong hingga tahun 1960an.

Sialnya, pada tahun 1971, pasca 26 tahun Indonesia merdeka dari jajahan kolonial, wilayah Sendi dikuasai oleh Perum Perhutani. Anehnya, klaim Perhutani tersebut merujuk pada berita acara No. 3 tahun 1932 tanggal 10 Oktober 1932 tentang tukar menukar dan ganti rugi yang diterbitkan oleh Boschweezen. Klaim itulah yang mendorong bibit konflik atas ruang hidup warga Sendi menjadi berkepanjangan hingga sekarang.

Penguasaan tersebut selain mempersempit akses masyarakat Sendi untuk menduduki kembali wilayahnya, juga membawa dampak negatif lainnya, berupa terjadinya penyeragaman tanaman di wilayah Sendi.

Menurut penuturan Mbah Toni dkk, pada tahun 1971, keragaman tanaman hutan di wilayah Sendi telah diubah oleh Perum Perhutani menjadi kawasan padat produksi, dengan menjadikannya sebagai perkebunan pinus untuk kebutuhan ekspor.

Pasca peristiwa tersebut, seiring menguatnya kekuasaan rejim Orde Baru yang berwatak militeristik, peluang bagi masyarakat Sendi untuk dapat mengelola wilayahnya kembali menjadi semakin menyempit. Tak ada pilihan lain, para generasi masyarakat Sendi tetap harus bermukim di desa-desa sekitar.

Era Kebangkitan

Tahun 1999, 1 tahun pasca runtuhnya rejim Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto, muncul wacana perjuangan untuk menduduki kembali wilayah adat Sendi di tingkat generasi keturunan penduduk Sendi. Menurut Mbah Toni, para keturunan Sendi masih banyak yang tinggal di desa-desa sekitar Sendi. Jumlahnya kira-kira 236 KK.

Walaupun sudah dikuasai oleh Perhutani, semangat perjuangan mereka untuk tetap memasuki wilayah Sendi tetap tak tergoyahkan. Hal itu terbukti dengan lahirnya wadah konsolidasi perjuangan yang mereka namai dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR).

Dalam kesepakatannya, perjuangan mereka di wadah FPR, seluruh anggota perjuangan warga Sendi akan mendapatkan hak lahan pertanian dan tempat tinggal dengan jumlah yang sama.

“pimpinan dan anggota di FPR semua mendapat hak yang sama”, ungkap Mbah Toni.

Namun, perjuangan yang mereka bangun tersebut tidak selalu berbuah manis. Pertama, beberapa pimpinan FPR mengalami patah arang. Alias melakukan pengkhianatan dengan menyeberang ke kubu Perhutani. Kedua, walaupun di tahun 2005 perjuangan dapat kembali dikonsolidasikan, akan tetapi pada tahun 2006 Mbah Toni dkk dituduh menduduki dan menyerobot lahan Perhutani.

Menghadapi rintangan yang sulit itu, Mbah Toni dkk tak kehilangan akal. Mereka berusaha membawa persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Mereka mendesak agar kasus Sendi segera diselesaikan dengan cara negara harus mengakui status wilayah Desa Sendi. Mbah Toni dkk mengatakan bahwa dengan hak asal usul dan sistem nilai yang mereka punyai, mereka berhak menuntut kepada negara untuk mendapatkan pengakuan identitas mereka sebagai desa tersendiri.

Dalam audensi dan jajak pendapat yang dilakukan bersama DPRD dan pemerintah kabupaten Mojokerto tersebut, akhirnya pada tahun 2008 dibentuklah sebuah panitia khusus.

Oleh Mbah Toni dkk, terbentuknya Pansus kasus Sendi tersebut dianggap membuka peluang untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Karena menurutnya, Pansus yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif tersebut telah menyepakati dan mengakui keberadaan dan status Desa Adat Sendi.

Adapun menurut keterangan Mbah Toni, beberapa hasil keputusan Pansus tersebut adalah: Pemerintah kabupaten Mojokerto menyetujui pembentukan desa Sendi, dan berhak memiliki lahan seluas 11,5 hektar untuk desa, 69 kektar untuk ladang dan pertanian, dan 80 hektar untuk kawasan resapan dan hutan rakyat.

Dalam perkembangannya terkini, Mbah Toni mengatakan bahwa perjuangan pembentukan desa Sendi yang mereka perjuangkan didorong untuk diubah menjadi desa adat Sendi. Namun hingga kini masih terganjal di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, dua lembaga negara tersebut dianggap cukup lamban dalam menyikapi keputusan hasil Pansus Pemkab Mojokerto.

Mengapa Ingin Menjadi Desa Adat?

“Kami ingin kembali ke sistem desa adat agar wilayah Sendi ini tidak digerogoti pengusaha. Sekaligus meneruskan sejarah leluhur kami yang sempat hilang”. Ungkap Mbah Toni.

Dalam tata kelola pemerintahannya sebagai desa adat, Sendi dipimpin oleh Kasepuhan, yang jumlahnya 9 orang.

Baginya, dengan berlakunya sistem adat, setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga tanah dengan sebaik-baiknya. Dan tidak dapat melangsungkan proses jual beli tanah kepada siapapun. Hanya bisa diturunkan ke anak cucu masing-masing anggota masyarakat.

Sistem nilai adat di Sendi, juga mengatur bagaimana pola dan relasi antara manusia dan alam. Salah satunya adalah, adanya keyakinan bahwa setiap tumbuhan juga memiliki ruh, yang dinamai dengan nabi Ilias.

Dengan keyakinan itu, setiap anggota masyarakat adat Sendi tidak bisa sembarangan melakukan penebangan pohon. Untuk mengetahui apakah pohon tersebut boleh ditebang, dan digunakan untuk kebutuhan membangun rumah, maka harus dilakukan beberapa ritual tertentu.

Caranya adalah dengan terlebih dahulu memohon kepada Nabi Ilias dengan beberapa sesaji, lalu menggores halus secara keliling di pohon yang kita pilih. Selanjutnya, biarkan selama 7 hari. Jika ia layu, maka pohon tersebut boleh ditebang. Dan sebaliknya jika tidak layu, maka pohon tersebut dilarang untuk ditebang.

“Itu tanda dari alam.”, tutur Mbah Toni.

Proses ini tidak berhenti sampai disitu. Menurut Mbah Toni, setelah ditebang, pohon tersebut harus dibiarkan selama 15 hari di tempat penebangan. Hal ini diyakini agar ruh pohon kembali ke akarnya. Proses ini diyakini oleh masyarakat adat Sendi untuk menyempurnakan ruh pohon, dan selanjutnya agar tidak terjadi bencana yang berdampak buruk bagi pengguna pohon dan masyarakat Sendi.

Setelah proses tersebut selesai, maka selanjutnya pohon yang ditebang dapat digunakan untuk membangun rumah. Dan itupun harus diikuti dengan beberapa ritual tertentu, misalnya upacara “selamatan” agar si pemilik rumah tidak mendapatkan hal-hal buruk.

Secara khusus Mbah Toni mengatakan bahwa itu ditujukan agar hubungan manusia dan alam tetap terjaga. “Cara itu untuk menjaga keseimbangan alam”, tambahnya.

Untuk menguatkan sistem nilai tersebut, juga berlaku beberapa sangsi. Misalnya, jika terjadi kasus pencurian 1 pohon bambu yang dilarang untuk ditebang, maka si pencuri akan didenda dengan kewajiban menanam sebanyak 2 pohon bambu. Dan jika si pencuri kembali ketahuan tertangkap melakukan tindakan serupa untuk kedua kalinya, maka denda berupa kewajiban penanaman pohon akan menjadi semakin bertambah menjadi 4 pohon.

Dan jika perbuatan tersebut terus berlangsung hingga ketiga kalinya, maka si pencuri akan dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat Sendi.

“Hal itu untuk membuat jerah si pencuri, dan agar tetap fungsi hutan tetap terjaga”, ungkap Mbah Toni.

Selain itu ia juga mengungkapkan beberapa jenis sangsi lainnya yang berlaku di masyarakat adat Sendi. Misalnya dalam kasus yang ia sebut sebagai kasus perselingkuhan. Menurutnya jika terdapat kasus perselingkuhan, maka kedua pelaku akan di arak keliling desa dan disidang secara adat serta dikenakan denda berupa penyediaan bahan bangunan.

Akan tetapi, jika kasus tersebut terulang kembali, maka si pelaku akan diserahkan kepada aparat negara, dan kasusnya juga akan diselesaikan melalui mekanisme hukum negara.

Hingga kini, walaupun negara belum mengabulkan permohonan Mbah Toni dkk untuk menyetujui terbentuknya desa Adat Sendi, seluruh anggota masyarakat desa adat Sendi terus menjalani kehidupan mereka dengan prinsip dan nilai-nilai adat yang mereka yakini.

Setiap tahunnya beberapa ritual penyucian tempat-tempat tertentu yang dianggap suci oleh masyarakat adat Sendi terus dilaksanakan secara rutin. Ritual itu juga diiringi berbagai upacara syukuran dengan membawa hasil bumi sebagai bentuk wujud syukur kepada alam. Dan biasanya seluruh rangkaian ritual itu ditutup dengan pagelaran wayang kulit.

Menyelamatkan Rimba Terakhir

Untuk mendukung perjuangan masyarakat desa adat Sendi, pada tanggal 16-17 Agustus 2018 lalu, berbagai kelompok masyarakat sipil dari berbagai wilayah dan masyarakat Sendi, menyelenggarakan sebuah kegiatan bertajuk “Festival Rimba Terakhir”.

Tema Rimba Terakhir tersebut dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, Sendi adalah salah satu tempat yang tersisa di Jawa Timur, yang masih mempertahankan tata kelola wilayah dan hutan dan pranata sosialnya, dengan prinsip-prinsip hukum adat. Kedua, sebagai ruang dialog dan kolaborasi antara masyarakat hukum Adat Sendi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong perluasan kampanye dan solidaritas perjuangan masyarakat adat Sendi.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim), pagelaran Festival Rimba Terakhir diharapkan mampu mengkampanyekan tentang situasi krisis sosial ekologis Jawa Timur terkini, khususnya terkait dengan semakin tingginya laju kerusakan hutan di Jatim.

Selain itu WALHI Jatim juga menambahkan bahwa pagelaran tersebut juga ingin menunjukkan ke publik secara luas bahwa di dalam kelompok-kelompok masyarakat telah terbangun sebuah sistem pengaturan fungsi layanan alam yang berjalan selaras dengan kelestarian hutan rimba tempat mereka tinggal dan sanggup memberikan kesejahteraan bagi warganya. Diharapkan pagelaran ini dapat meluaskan kampanye penguatan wilayah kelola rakyat dan memastikan terjaganya wilayah-wilayah kelola rakyat, khususnya pada masyarakat hukum Adat Sendi yang bisa disebut sebagai: Para Penjaga Rimba Terakhir di Jawa Timur.

Dalam rilisnya atas pagelaran tersebut, WALHI Jatim menyatakan bahwa saat ini, lebih dari 800.000 ribu hektar kawasan hutan di Jatim telah mengalami kerusakan (250.638 Ha di DAS Brantas, 286.102,12 Ha di DAS Sampean, 270.296,79 Ha di DAS Bengawan Solo).

Pagelaran acara ini selain menyuguhkan penampilan dan atraksi grup jatilan karya masyarakat Sendi, dan orasi politik dari budayawan, juga turut diramaikan oleh seniman-musisi yang berasal dari Malang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Sore (17/8) yang berkabut itu, menjelang penghujung acara, alunan musik dari para musisi sangat terasa mampu mengalirkan energi positif bagi setiap pengunjung yang hadir. Semua seolah saling memberi pernyataan bahwa akan turut serta dalam perjuangan Sendi.

Untuk melengkapi pagelaran ini, usai adzan magrib, beberapa sesepuh adat Desa Sendi memimpin rombongan pengunjung menuju ke sebuah tempat penyucian, Kucur Tabut.

Satu persatu dari seluruh rombongan, secara bergantian membasuh sebagian tubuh mereka dengan air suci yang bersumber dari Kucur Tabut dengan cara tertentu yang dipimpin oleh Sesepuh Desa.

Suhu dingin desa Adat Sendi pun kembali terasa sembari mengiringi ucapan doa dari para sesepuh yang mengalir halus, memohon kepada sang pemberi kehidupan, ruh leluhur, dan materi semesta alam agar seluruh peserta rombongan dapat kembali pulang dengan selamat, dan selalu memelihara energi positif untuk kehidupan yang lebih baik.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.