Berita

Sepucuk Surat dari Mahkamah Agung yang Menunda Bebasnya Heri Budiawan

By  | 

Banyuwangi – Heri Budiawan, warga desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, tak pernah menduga jika aksi menolak kehadiran industri tambang di gunung Tumpang Pitu yang dilakukannya bersama rekan-rekannya pada 4 April 2017 di desanya akan berbuntut panjang. Pasalnya, pasca aksi tersebut, ia bersama 3 rekan lainnya, dituduh telah menyebarkan ajaran komunisme.

Mereka dijerat pasal 107 huruf a, UU Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Adapun bunyi pasal 107a dalam UU ini adalah: Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Atas tuduhan itu, Heri Budiawan divonis hukuman 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi pada Selasa, 23 Januari 2018.

Menurut keterangan warga Sumberagung yang berhasil dihubungi oleh selamatkanbumi.com, bahwa kasus ini semakin mencuat saat muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri) bahwa di dalam spanduk “tolak tambang” yang dipasang pada tanggal 4 April 2017 di beberapa titik di Sumberagung tersebut, terdapat logo yang diduga mirip palu arit.

Padahal menurut keterangan warga tidak satupun spanduk yang terpasang terdapat logo yang dituduhkan oleh pihak aparat keamanan. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim), tuduhan tersebut juga diduga memiliki tujuan untuk melemahkan gerakan penolakan tambang yang sedang berlangsung yang terus bertahan hingga saat ini.

Meluasnya aksi penolakan terhadap kehadiran industri tambang di gunung Tumpang Pitu dari seluruh lapisan masyarakat di Sumberagung dan desa-desa sekitarnya, sebenarnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut mereka sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di Tumpang Pitu, yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) dari sejak tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologis dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat terus menggempur desa mereka. Salah satu diantaranya adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 silam.

Menurut ingatan kolektif warga Sumberagung, selain telah merusak sebagian besar kawasan pertanian warga, bencana lumpur tersebut juga telah menimbulkan beberapa persoalan penting lainnya, yakni telah membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah dan sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan.

Bahkan baru-baru ini, menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh Walhi Jatim, karena kerusakan tersebut ditemukan sejumlah fakta bahwa beberapa jenis kerang, ikan dan beberapa biota laut lainnya mulai menghilang dari pesisir desa Sumberagung dan sekitarnya. Dan sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kijang mulai turun memasuki lahan pertanian warga karena rusaknya habitat mereka. Begitu juga dengan beberapa sumur milik warga diduga mulai tercemar dan terasa kecut karena penurunan kualitas lingkungan.

Bencana tersebut, menurut Walhi Jatim, telah membawa dampak ekonomi yang cukup serius, karena akibat kerusakan ini pendapatan nelayan, petani dan pegiat pariwisata rakyat Desa Sumberagung dan sekitarnya mengalami penurunan secara drastis.

Surat Sakti dari Mahkamah Agung

Pasca putusan PN Banyuwangi, tim kuasa hukum Heri Budiawan, yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda), melakukan upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Namun, dalam perkembangannya, majelis hakim PT Surabaya, juga memutuskan perkara tersebut dengan hukuman yang sama (10 bulan penjara).

Melihat perkembangan tersebut, Tekad Garuda kini sedang melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Dan hingga saat ini, menjelang habisnya masa hukuman yang dijatuhkan oleh PN Banyuwangi dan PT Surabaya terhadap Heri Budiawan, yang berakhir pada tanggal 1 Juli 2018, MA juga belum mengeluarkan putusan atas kasus tersebut.

Walaupun kasus ini sedang berjalan di tingkat kasasi, namun terhitung sejak masa awal penahanannnya (4 September 2017), dan merujuk pada putusan PN Banyuwangi dan PT Surabaya, Heri Budiawan seharusnya akan bebas pada tanggal 1 Juli 2018.

Namun, tanpa disangka, hari ini, Senin (25 Juni 2018), Heri Budiawan mendapatkan surat perpanjangan penahanan yang berasal dari MA. Ia mengatakan bahwa MA telah melakukan perpanjangan penahanan selama 60 hari.

Saat dihubungi oleh tim selamatkanbumi.com, keluarga Heri Budiawan merasa cukup kaget dengan datangnya surat dari MA tersebut, karena sebelumnya mereka telah mendapatkan keterangan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi, bahwa Heri Budiawan akan bebas pada tanggal 1 Juli 2018.

Atas peritiswa ini, tim kuasa hukum Heri Budiawan, dalam siaran persnya yang diterbitkan Senin (25/6) menyatakan mendesak MA untuk segera memutuskan perkara Heri Budiawan, dan segera membebaskannya. Mereka juga menambahkan telah mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi terhadap seluruh gerakan rakyat yang berjuang demi terwujudnya keadilan agraria dan keselamatan ruang hidup.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.