Solidaritas

Siaran Pers: Aksi Bersama Menyikapi Rencana Pengosongan Lahan Karena Bandara NYIA

By  | 

Kami selaku warga penolak rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) mengundang rekan-rekan jurnalis dan media pada hari Senin, 4 Desember 2017 jam 6.30 pagi di Masjid Al Hidayah, Palihan.

Pada tanggal tersebut, rumah-rumah kami direncanakan untuk dibongkar tanpa seizin kami sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan. Rencana pembongkaran rumah-rumah kami sudah santer di media rekan-rekan jurnalis sekalian. Maka dari itu, kami bermaksud menyiarkan posisi dan sikap kami yang sejak awal rencana pembangunan sudah menolak tanpa syarat.

Angkasa Pura, pemerintah RI dari pusat sampai kecamatan, TNI, dan aparat bahu membahu melaksanakan rencana mereka yang menyebabkan pengusiran kami dari tanah yang diwariskan pada kami turun temurun.

Puncaknya kata media, akan berlangsung 4 Desember 2017. Meskipun begitu nyatanya kami sudah mengalami intimidasi dan kekerasan terkait yang namanya pengosongan lahan sejak 27 November 2017.

Tidak sedikit warga kami yang disakiti fisik, rusak rumahnya, dan mati tanamannya karena AP, PP, SKS, juga dibantu aparat dan TNI. Konon katanya mereka diizinkan negara merusak rumah dan mengusir kami karena surat perintah dari Kejaksaan. Padahal, kami tidak pernah sekalipun menerimanya, apalagi sampai tiga kali.

Pada gelombang pembongkaran tanggal 27-30 November 2017, AP dan pasukan yang dibawa memaksa kami mendengarkan pembacaan surat perintah pengosongan dan menempel stiker yang menyebut terakhir pengosongan 4 Desember 2017. Saat warga menolak, mereka mengancam dan buru-buru mencabut meteran listrik. Intimidasi yang langsung ke rumah-rumah kami tersebut membuat anak-anak takut dan orang tua sakit.

Apalagi tanggal 27 November, keluarga-keluarga yang ditekan adalah orang-orang yang vokal menolak tanpa syarat. Jadi jelas untuk kami kalau AP dan pasukan berniat menjatuhkan mental warga yang menolak tanpa syarat.

Omongan yang paling sering jadi dasar AP dan pasukan untuk menekan kami adalah bahwa rumah dan tanah kami sudah putus nilainya di pengadilan, atau sudah dikonsinyasi. Putusan nilai ini sama sekali tidak ada dasarnya karena: (1) Kami tidak pernah menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan seperti SHM dan tanda bukti bayar PBB (2) Tanah dan bangunan kami tidak pernah di appraisal, diukur, dan sebagainya (3) Kami tidak pernah menghadiri acara sosialisasi atau negosiasi penjualan tanah yang diadakan AP atau pemerintah.

Yang kami tahu tentang konsinyasi dan pengadilan itu hanya informasi dari LBH Yogyakarta setelah ada daftar tak beridentitas beredar di tengah warga. Konon katanya daftar itu disebarkan oknum polisi atau makelar tanah. Dalam daftar itu ada nama-nama warga, luas tanahnya, dan nilai sejumlah uang.

Kami tidak mau terpancing karena datanya banyak yang tidak sesuai dengan sertifikat.

Meskipun kami tidak paham apa itu konsinyasi, setelah membaca peraturannya kami tahu kalau dengan konsinyasi pemerintah tidak peduli dengan surat bukti kepemilikan kami. Padahal sertifikat dan pajak yang kami selalu bayarkan adalah peraturan negara. Kami adalah warga negara Indonesia sah yang haknya tidak bisa dicatut begitu saja untuk diberikan pada AP atau perusahaan lain.

Karena itu kami bersyukur sudah menolak sejak awal sehingga posisi kami kuat. Tidak pernah ada warga yang sungguh-sungguh menolak tanpa syarat terlibat lobi ganti rugi. Jadi kami semakin paham kalau AP hanya ingin membuat proyek tanpa peduli siapa yang menempati tanah tersebut. Tanah tempat hidup kami ini adalah tumpah darah kami, tanah air Indonesia yang diwariskan nenek moyang kami sejak masih sulit ditanami sampai subur sekarang ini. Kami tidak akan meninggalkan tanah kami hanya karena sejumlah uang yang akan habis bahkan sebelum anak-anak kami lulus sekolah. Apalagi banyak cerita tetangga dan keluarga kami yang uang ganti ruginya sudah habis dan belum lunas dibayarkan.

Sekarang yang menerima ganti rugi banyak dililit hutang ditambah tidak punya tanah untuk digarap. Tanah desa habis dibayari AP dan perangkat desa tidak dapat gaji bulanan. Tanah desa itu dibeli untuk dijadikan relokasi dan belum keluar sertifikatnya. Padahal tanah dibeli warga dari pemerintah yang setuju ganti rugi. Jadi kalau pemerintah bilang tanah dan bangunannya gratis, itu bohong. Untuk membangun warga harus keluar uang banyak, lebih mahal daripada membangun rumah mereka dulu. Sedangkan di musim hujan badai seperti sekarang, kawasan relokasi banjir dan tanahnya ambles karena terburu-buru menguruknya.

Kami sedih mendengar banjir di mana-mana, apalagi di kawasan relokasi yang isinya bekas tetangga dan masih saudara. Siksa alam akan datang untuk yang merusaknya tapi siapapun akan mengalaminya. Amalan kami sebagai manusia juga tergantung pada amalan kami untuk lingkungan alam. Kami tinggal di pesisir selatan yang anginnya kencang dan ombaknya besar. Untuk hidup dan menyekolahkan anak, kami bertani di lahan pasir.

Hal itu tidak mudah tapi karena ditanami, daerah pesisir menjadi ramah. Penghuni pesisir yang kasat mata maupun tidak sama-sama tidak mau mengkhianati alam. Kalau ada yang jahat, penguasa laut selatan tidak akan tinggal diam dan bencana pasti datang. Kami di sini bertahan menjaga alam dan daerah bersejarah, yakni situs stupa, gunung lanang, dan gunung putri.

Singkat kata, kami warga yang menolak tanpa syarat tidak terima dan tidak tunduk pada keinginan AP. Kalau dibilang melawan pemerintah, kami hanya mau tanya apakah hak kami sebagai warga negara Indonesia yang sah sudah tidak bernilai lagi. Kalau dibilang melawan Keraton, kami tidak ambil pusing karena sejak dulu tanah dan warga kami tidak pernah dianggap ada oleh Keraton atau Paku Alam. Kulon Progo itu jauh untuk orang Yogya. Naik kendaraan bermotor bisa sampai 1,5 jam lebih. Maka pasti kami tidak diperhitungkan oleh Keraton atau Paku Alam.

Terbukti mereka hanya ingin menjual tanah tumpah darah kami, tanah leluhur kami. Dan yang seperti itu akan kena azab Allah SWT karena serakah merampas apa yang menjadi hak anak cucu kami.

Kulon Progo, 3 Desember 2017

Paguyuban Warga Penolak Penggusuran (PWPP-KP)

Sofyan (085729827248)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *