Solidaritas

Siaran Pers Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP)

By  | 

Pada 26 Maret 2018, rencananya Angkasa Pura I akan mengoperasikan portal di ujung pagar NYIA sisi Timur dan Barat. Selain pemortalan di Jalan Daendels, juga akan berlangsung pengalihan arus lalu lintas dari Tugu Brosot hingga Pasar Glaheng. Jalur aktif sepanjang pesisir selatan Kulon Progo ini akan dijaga dari lalu lintas umum menjadi lalu lintas khusus kendaraan proyek. Ditambah lagi, demi percepatan pembangunan NYIA, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan AP I akan melakukan pengamanan melalui pos-pos penjagaan.

Bagi kami, pengalihan arus lalu lintas dan pemortalan Jalan Daendels semakin menambah daftar panjang perampasan hak dan kesewenang-wenangan yang dilakukan PT. Angkasa Pura I (Persero), karena jalan tersebut adalah jalur penunjang ekonomi yang penting bagi masyarakat luas. Jalan Daendels juga jalan satu-satunya untuk anak-anak kami berangkat dan pulang sekolah. Tentunya yang dirugikan dari pengalihan arus lalu lintas dan pemortalan ini bukan hanya warga penolak NYIA, melainkan juga seluruh warga yang memanfaatkan Jalan Daendels.

Penyesatan informasi juga kami temui dari pernyataan pihak-pihak seperti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, dan Angkasa Pura I. Pernyataan pihak-pihak tersebut menunjukkan seolah-olah proses konsinyasi tetap berlangsung meskipun statusnya masih dalam penyelidikan oleh Ombudsman Republik Indonesia di DIY atas dugaan maladministrasi. Merujuk pada hasil penyelidikan awal ORI DIY yang menyatakan konsinyasi tidak sah karena kami tidak pernah berurusan dengan upaya pemberian besaran ganti rugi, maka proses konsinyasi seharusnya tidak lagi dilakukan terhadap kami.

Di sisi lain, Wakil Ketua PN Wates, Marliyus, telah bersikap tidak netral karena perilakunya menunjukkan adanya Salam Komando dengan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo setelah audiensi Tim Percepatan Pembangunan Bandara ke PN Wates. Marliyus juga telah memberikan komentar terkait perkara konsinyasi. Hal ini melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terkait larangan bagi hakim untuk memberikan komentar terhadap perkara yang sedang diproses di Pengadilan. Kami akan melaporkan Marliyus ke Komisi Yudisial lewat pengiriman surat melalui Kantor Pos.

Kami juga akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi tentang adanya dugaan korupsi dalam proses pembangunan NYIA. Kami pandang itu melanggar Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kami selaku Paguyuban Warga Penolak Penggusuran – KP, menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. PWPP-KP tetap menolak NYIA tanpa syarat.
  2. Kami tidak akan melepas sertifikat tanah, sesuai himbauan Presiden RI Joko Widodo, yang menyatakan bahwa sertfikat adalah bukti tertulis yang mendapat pengakuan hukum, sehingga memberikan rasa aman bagi pemiliknya.
  3. Kami menolak adanya pemortalan dan pengalihan arus lalu lintas jalan Daendels.
  4. Meminta pihak-pihak yang kami laporkan untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.
  5. Menuntut PLN karena hingga kini belum juga memperbaiki jaringan listrik di lingkungan kami, apalagi karena telah merusak meteran yang kami beli dan pasang di rumah kami.
  6. Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan proyek NYIA yang telah merampas ruang hidup warga.

CP :

087739289031 (Ekza)

081904041718 (Agus)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *