Berita

Sidang Perdana Pejuang Lingkungan Tumpang Pitu Ditunda

By  | 

Banyuwangi – Heri Budiawan, seorang pejuang lingkungan Tumpang Pitu yang dikiriminalisasi dengan tuduhan melakukan tindak pidana menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme di muka umum dengan media tulisan (spanduk) dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi akan menjalani sidang perdananya pada hari Kamis (14/9), pukul 09.40 WIB.

Namun, dalam praktiknya ia disidangkan oleh PN Banyuwangi lebih awal, yakni sekitar pukul 09.15 WIB. Mendengar perubahan ini, sebelum memasuki ruang persidangan, Budiawan sempat menyampaikan kepada panitia sidang agar dirinya diberi kesempatan untuk menghubungi tim kuasa hukumnya (tim advokasi Tekad Garuda) dan keluarganya. Hal ini ia lakukan agar sidang perdananya didampingi oleh tim kuasa hukum dan dapat disaksikan oleh keluarga.

Akan tetapi permintaannya tersebut tidak diindahkan, dan sidang tetap dipercepat. Menghadapi situasi itu, Budiawan menyampaikan keberatannya kepada majelis hakim dan menolak untuk disidang. Atas permintaannya tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan, dan akan dilanjutkan pada Rabu, 20 September 2017 mendatang.

Atas peristiwa ini, tim kuasa hukum Budiawan yang berasal dari organisasi Tekad Garuda (Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria) menyatakan sangat kecewa. “Seharusnya jika ada perubahan jadwal persidangan, tim kuasa hukum diberitahu terlebih dahulu oleh panitia sidang. Ataupun minimal pihak keluarga mendapatkan informasi ini”, ungkap Yasin, salah satu anggota tim kuasa hukum Budiawan.

Pernyataan kekesalan serupa juga dilontarkan Rifai, anggota tim kuasa hukum Budiawan lainnya. “Biasanya persidangan kasus pidana di PN Banyuwangi digelar pada siang hari. Namun, mengapa dalam kasus pidana yang menimpa Budiawan kok sangat berbeda, digelar pada pagi hari”, tegasnya.

Seperti yang diketahui, Heri Budiawan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi pada tanggal 4 September 2017, karena keterkaitannya dengan aksi menolak tambang emas di hutan Tumpang Pitu yang diselenggarakan pada tanggal 4 April 2017 di Pesanggaran, Banyuwangi.

Ia ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana melakukan penyebaran dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme di muka umum dengan media tulisan (spanduk). Ia dijerat dengan pasal 170a UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Jika dirunut kembali ke belakang, pasal ini dituduhkan pasca berlangsungnya aksi pemasangan spanduk tolak tambang di Tumpang Pitu oleh warga Sumberagung-Pesanggaran dan sekitarnya di sepanjang jalan pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor kecamatan Pesanggaran pada 4 April 2017. Aksi warga tersebut dituduh oleh pihak aparat keamanan telah menggunakan logo mirip palu arit di spanduk aksinya.

Dengan tuduhan tersebut, sedikitnya 22 warga Sumberagung diperiksa oleh pihak kepolisian Resor Banyuwangi (lihat Melawan Tambang, Puluhan Warga Banyuwangi Dikriminalisasi: http://selamatkanbumi.com/id/melawan-tambang-puluhan-warga-banyuwangi-dikriminalisasi/).

Menurut pengakuan warga yang diperiksa, tak sedikit pula yang juga diinterogasi oleh pihak militer setempat. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap 22 orang warga tersebut, berujung kepada penetapan 4 orang menjadi tersangka (salah satunya adalah Heri Budiawan).

Situasi di Luar Kantor PN Banyuwangi

Dalam sidang perdananya ini, Budiawan mendapatkan dukungan solidaritas dari ratusan warga Sumberagung dan desa-desa sekitar Tumpang Pitu. Situasi itu dapat terlihat dari kehadiran ratusan warga Sumberagung dan sekitarnya yang sudah tiba di PN Banyuwangi dari sejak pagi. Mereka tiba dengan mengendarai 3 bus sewaan dan beberapa kenderaan pribadi.

Atas penundaan sidang perdana Budiawan ini, ratusan warga tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya, karena juga tidak sempat melihat secara langsung peristiwa penundaan sidang. “Kami juga tidak diberitahu kalau sidangnya ditunda, dan dipercepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Padahal kami sudah mempersiapkan solidaritas dukungan ini secara matang”, ungkap beberapa warga kepada tim selamatkanbumi.com.

Di lain pihak, selain mendapatkan dukungan dari ratusan warga Tumpang Pitu, sidang perdana Budiawan ini juga dihadiri oleh puluhan massa yang berasal dari Pemuda Pancasila(PP) Banyuwangi. Puluhan massa PP tersebut terlihat mendukung penetapan status Budiawan sebagai tersangka.

Foto: Massa Pemuda Pancasila di Depan Kantor PN Banyuwangi (14/9). Sumber: Primer

Atas adanya aksi massa PP tersebut, warga Tumpang Pitu tidak mau ambil pusing. Karena bagi warga, penetapan status tersangka Budiawan sangat tidak beralasan, dan tidak didukung dengan bukti yang kuat. “Lah bukti spanduk yang dituduhkan saja tidak ada kok bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat aksi itu, spanduk yang kami bikin juga tidak ada logo seperti yang dituduhkan”, ungkap beberapa warga.

Warga juga menambahkan, kriminalisasi yang menimpa Budiawan dan 3 warga Tumpang Pitu lainnya ini, diduga hanya untuk mengalihkan isu kerusakan yang terjadi di Tumpang Pitu, dan perjuangan tolak tambang yang sedang mereka lakukan.

Rencananya, dalam sidang kedua Rabu depan, warga Tumpang Pitu akan tetap kembali memberi dukungan kepada Budiawan. “Aksi dukungan ini, bukan cuma sekedar untuk Budiawan, tapi untuk keselamatan Tumpang Pitu dan seluruh anak cucu kami”, tegas seorang warga.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *