Berita

Suara Kaum Perempuan dalam Peringatan 12 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo

By  | 

Sidoarjo – Selama 3 hari berturut-turut, dari sejak Jumat (25/5) hingga Minggu, puluhan perempuan korban lumpur Lapindo berkumpul untuk mendiskusikan perkembangan kesehatan dan sosial-ekonomi mereka di Taman Dwarakerta, Porong, Sidoarjo. Diskusi yang difasilitasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim) tersebut mencatat beberapa temuan penting terkait dampak pencemaran lumpur Lapindo yang sudah berjalan selama 12 tahun.

Pertama, Dampak Kesehatan. Para peserta diskusi mengemukakan bahwa sejak terjadinya tragedi lumpur Lapindo tahun 2006, kesehatan warga korban Lapindo terus menurun akibat buruknya kualitas lingkungan hidup mereka. Penyakit-penyakit seperti gangguan pernafasan, kanker, dan gatal-gatal terus menjangkiti mereka.

Hal senada juga muncul dari hasil riset yang diterbitkan oleh WALHI Jatim tahun 2016 tentang 10 tren jenis penyakit di kawasan terdampak lumpur Lapindo, yang bersumber dari Puskesmas Porong.

Catatan riset tersebut mengungkapkan bahwa penyakit dalam saluran pernafasan atas, atau infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) menempati rangking pertama. Jumlahnya pada tahun 2016 tercatat mencapai 16.700 orang. Bahkan pada tahun 2010 jumlahnya tercatat mencapai 63.750 orang.

Selain penyakit ISPA, penyakit lainnya yang dimaksudkan sebagai jenis penyakit yang sering muncul dalam hasil riset tersebut adalah: penyakit pada sistem otot dan jaringan, tukak lambung dan usus, diare, darah tinggi primer, tifus, infeksi kulit dan pulpa.

Sumber: WALHI Jatim

Terkait dampak tersebut, menurut beberapa peserta yang hadir dalam diskusi ini dikatakan bahwa ribuan perempuan dan keluarga korban lumpur Lapindo merasa bahwa negara tidak pernah bertanggung jawab secara serius atas nasib kesehatan mereka. Jikapun ada program BPJS, menurut mereka hal tersebut bukanlah bentuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara terhadap mereka. Karena BPJS sendiri menurut mereka adalah anggaran kesehatan yang juga berasal dari pendanaan yang berasal dari warga, bukan sepenuhnya dari negara.

Persoalan kesehatan warga korban lumpur Lapindo ini semakin pelik karena negara juga tidak mempunyai agenda pemulihan lingkungan secara sistematis. Sehingga dengan demikian, jikapun seandainya jaminan kesehatan warga telah terpenuhi, kualitas lingkungan mereka yang juga menjadi prasyarat utama penjamin kesehatan tetap tidak terselesaikan.

Seperti yang diketahui dari catatan rangkuman riset WALHI Jatim 2006-2008 tentang kandungan logam berat dan polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) di dalam air dan lumpur Lapindo, didapatkan keterangan kesimpulan bahwa secara umum pada area luberan lumpur dan sungai Porong telah tercemar oleh logam kadmium (Cd) dan timbal (Pb) yang cukup berbahaya bagi manusia karena kadarnya jauh di ambang batas. Bahkan dalam kesimpulan tersebut dicatatkan bahwa kadar timbalnya mencapai 146 kali dari ambang batas yang telah ditentukan.

Temuan tersebut juga menambahkan bahwa kadar PAH (Chrysene dan Benz (a) anthracene) dalam lumpur Lapindo mencapai ribuan kali dalam ambang batas yang membahayakan manusia dan lingkungan. Dan dapat memicu bioakumulasi dalam jaringan lemak manusia, iritasi dan kulit merah, melepuh dan kanker kulit jika kontak langsung dengan kulit, kanker, permasalahan reproduksi, dan membahayakan organ tubuh seperti liver dan paru-paru.

Pada penelitian lanjutan yang dilakukan pada tahun 2016, level tinggi logam berat juga ditemukan dalam tubuh biota di sungai Porong yang dijadikan buangan untuk semburan lumpur Lapindo. Berdasarkan penelitian WALHI Jatim, di dalam tubuh udang ditemukan kandungan Timbal (Pb) 40-60 kali diatas ambang batas yang diperbolehkan, dan kandungan Kadmium (Cd) 2-3 kali diatas ambang batas yang diperbolehkan. Hal ini mengkonfirmasi penelitian lain yang juga menunjukkan adanya logam berat timbal dan kadmium diatas ambang batas yang diperbolehkan dalam tubuh ikan di tambak dan sungai Porong.

“Besaran angka kontaminasi logam berat dalam tubuh udang dan ikan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat dalam rantai makanan, akumulasi logam berat dalam tubuh biota akan semakin banyak terkumpul pada organisme yang lebih tinggi. Artinya jika pada tubuh biota sekitar semburan lumpur Lapindo ditemukan unsur logam berat yang tinggi, ancaman adanya logam berat yang terakumulasi dalam tubuh manusia juga akan tinggi” ujar Rere, Direktur WALHI Jatim.

Ia juga menambahkan kontaminasi logam berat juga terkonfirmasi di dalam sumur warga di desa-desa sekitar semburan lumpur Lapindo. Pada pembacaan dari dua desa: Gempolsari di Kecamatan Tanggulangin dan Glagaharum di Kecamatan Porong, ditemukan kandungan timbal (Pb) 2-3 kali diatas ambang batas yang diperbolehkan, dan kandungan kadmium (Cd) hingga 2 kali diatas ambang batas yang diperbolehkan. Ini mengakibatkan air sumur di sekitar semburan lumpur Lapindo tidak bisa dipakai sebagai konsumsi untuk air minum warga.

Kedua, Dampak Sosial dan Ekonomi. Selain melihat perkembangan terbaru tentang dampak kesehatan, diskusi yang berlangsung 3 hari tersebut, juga mencoba menggali dampak sosial-ekonomi warga pasca tragedi lumpur Lapindo. Seluruh peserta menyatakan, bahwa hampir seluruh warga terdampak, kini mengalami penurunan pendapatan ekonomi yang cukup tajam, karena kehilangan pekerjaan dan alat produksi.

Harwati dan Muanisah misalnya. 2 orang perempuan ibu rumah tangga tersebut kini terpaksa harus menjadi tukang ojek di sekitar kawasan lumpur Lapindo untuk sekedar menyambung hidup dan membiayai pendidikan anak-anaknya.

Tetap Melawan di Atas Lumpur

Atas situasi krisis sosial-ekologis ini, puluhan warga korban lumpur Lapindo, khususnya kaum perempuan, kembali angkat suara pada Senin (29/5) untuk memperingati 12 tahun tragedi lumpur Lapindo. Kaum perempuan mengambil posisi terdepan dengan melakukan aksi membawa sejumlah foto hasil pemeriksaan kesehatan mereka di titik 25 tanggul penahan lumpur Lapindo.

“Kami hendak mempertanyakan dimana tanggung jawab negara melihat situasi kesehatan korban Lapindo seperti sekarang ini. Munculnya berbagai gejala penyakit berat yang sebelumnya tidak pernah ada menunjukkan ada yang berubah pada tubuh kami. Negara harusnya hadir untuk memastikan ada jaminan keselamatan pada warganya, jika warga dibiarkan tinggal di wilayah yang telah rusak dan beracun tanpa jaminan kesehatan apapun, maka sama saja mereka membunuh kami perlahan-lahan” gugat Harwati, kordinator aksi peringatan 12 tahun tragedi lumpur Lapindo.

Harwati juga menegaskan bahwa sampai sekarang urusan kasus Lapindo selalu hanya berhenti di urusan penyelesaian ganti-rugi korban Lapindo, padahal urusan hak-hak korban yang hilang pasca semburan lumpur Lapindo hingga sekarang masih banyak yang belum terselesaikan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *