Berita

Suara Warga Tumpang Pitu di Jakarta

By  | 

Jakarta – Setelah menempuh perjalanan panjang dari ujung Timur pulau Jawa, akhirnya puluhan warga Tumpang Pitu, Banyuwangi tiba di Jakarta pada hari Minggu pagi (15/7). Kedatangan warga tersebut langsung disambut oleh puluhan orang dari  berbagai organisasi masyarakat sipil, diantaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kontras, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Solidaritas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Kiara.

Dalam keterangannya, warga Tumpang Pitu mengatakan bahwa mereka akan melakukan audensi ke beberapa lembaga negara, terkait kasus krisis ekologi dan kriminalisasi yang mereka hadapi karena perjuangannya melawan industri pertambangan di tempat mereka.

Menurut mereka, sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu-Banyuwangi, yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) dari sejak tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologis dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat terus muncul di wilayah mereka, Desa Sumberagung, dan 4 desa tetangga sekitarnya, di wilayah kecamatan Pesanggaran. Salah satu diantaranya yang masih membekas cukup kuat dalam benak warga desa Sumberagung dan sekitarnya adalah bencana lumpur yang terjadi pada Agustus 2016 silam.

Selain telah merusak sebagian besar kawasan pertanian warga, bencana lumpur tersebut juga telah menimbulkan beberapa persoalan penting lainnya, yakni telah membuat kawasan pesisir pantai Pulau Merah dan sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan baru-baru ini, karena kerusakan tersebut ditemukan sejumlah fakta bahwa beberapa jenis kerang, ikan dan beberapa biota laut lainnya mulai menghilang dari pesisir desa Sumberagung dan sekitarnya.

Dan sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kijang mulai turun memasuki lahan pertanian warga karena rusaknya habitat mereka. Begitu juga dengan beberapa sumur milik warga diduga mulai tercemar dan terasa kecut karena penurunan kualitas lingkungan. Hal ini belum ditambahkan dengan sejumlah peningkatan pencemaran dan polusi tanah, udara, suara yang juga cukup signifikan.

Kriminalisasi yang Tak Kunjung Henti

Selain persoalan di atas, kehadiran industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu juga memicu sejumlah persoalan lainnya yang tak kalah penting, yakni meningkatnya tindak represi terhadap warga Sumberagung dan sekitarnya oleh aparat keamanan negara dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017) belakangan ini.

Menurut Walhi Jatim, telah terjadi sedikitnya 5 bentuk kasus kriminalisasi terhadap warga Sumberagung dan sekitarnya karena berusaha berjuang mempertahankan dan menyelamatkan lingkungannya dengan cara menolak hadirnya kegiatan industri tambang di Tumpang Pitu. Dari 5 bentuk kriminalisasi tersebut, salah satu diantaranya adalah kasus penetapan 4 warga Sumberagung sebagai tersangka yang terjadi pada awal April 2017 lalu.

Kasus ini bermula dari aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” yang dilakukan oleh warga desa Sumberagung dan sekitarnya pada tanggal 4 April 2017 di sepanjang pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Satu hari pasca aksi tersebut (5/4), muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di dalam spanduk “tolak tambang” milik warga itu terdapat logo yang diduga mirip palu arit.

Padahal menurut keterangan warga dan temuan lapangan yang berhasil  dikumpulkan oleh Walhi Jatim, bahwa tidak satupun spanduk yang terpasang terdapat logo yang dituduhkan oleh pihak aparat keamanan. Sejauh ini, Walhi Jatim dan warga menduga bahwa tuduhan tersebut memiliki tujuan untuk melemahkan gerakan penolakan tambang yang sedang berlangsung yang terus bertahan hingga saat ini.

“Tuduhan tersebut hanyalah untuk memecah belah persatuan perjuangan yang terus meluas. Ungkap pengurus Walhi Jatim.

Empat orang warga tersebut kini dikenakan pasal 107 huruf a, UU Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Adapun bunyi pasal 107a dalam UU ini adalah: Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Atas tuduhan itu, salah satu dari tersangka tersebut, yang bernama Heri Budiawan alias Budi Pego, divonis hukuman 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi pada Selasa, 23 Januari 2018.

Atas putusan PN Banyuwangi tersebut, selanjutnya, tim kuasa hukum warga yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda) melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Namun, dalam perkembangannya, majelis hakim PT Surabaya, juga memutuskan perkara tersebut dengan hukuman yang sama (10 bulan penjara).

Melihat perkembangan tersebut, Tekad Garuda kini sedang melakukan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Dan hingga saat ini, MA juga belum mengeluarkan putusan atas kasus tersebut.

Kedatangan kami ke Jakarta ini juga dalam rangka untuk mendesak aparat negara untuk segera menuntaskan kasus kriminalisasi yang menimpa rekan kami. Kami berharap rekan kami Heri Budiawan diputus bebas oleh MA” tutur delegasi warga Tumpang Pitu.

Suara Warga Tumpang Pitu

Senin (16/7), sekitar pukul 12.00 WIB, bersama puluhan delegasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang turut bersolidaritas, akhirnya warga Tumpang Pitu bergerak menuju Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam keterangannya kepada warga Tumpang Pitu, Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), mengatakan bahwa akan segera berkordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi lain terkait terus meluasnya krisis sosial ekologis yang terjadi di Tumpang Pitu.

Ditemui secara terpisah oleh selamatkanbumi.com, delegasi warga Tumpang Pitu mengatakan bahwa selain menemui anggota KSP, mereka juga memiliki sejumlah agenda audensi ke lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendesak sejumlah tuntutan.

“Kami rencananya akan berada di Jakarta selama satu minggu, untuk melakukan audensi ke sejumlah lembaga negara.” ungkap salah seorang delegasi.

Diantaranya adalah mendesak MA untuk segera memutuskan perkara Heri Budiawan dan membebaskannya dari segala tuntutan dan juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Menteri ESDM, untuk menghentikan segera dan mencabut ijin kegiatan industri pertambangan di Tumpang Pitu-Banyuwangi.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.