Berita

Suparno kembali disurati PTUN Yogyakarta

By  | 

Yogyakarta-Suparno (44) anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PLLP KP), unit Desa Karangwuni, Wates, mendapatkan surat kedua dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta pada Selasa (3/5). Surat bernomor W3.TUN 5/59/HK.06/V/2016 itu menjelaskan bahwa Suparno diminta oleh PTUN Yogyakarta untuk bersedia bergabung sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara antara Pakualam X (penggugat) dengan Badan Pertanahan Nasional (tergugat) Kabupaten Kulon Progo.

Sebelumnya, ia telah mendapatkan surat serupa pada tanggal 12 April 2016. Atas datangnya surat tersebut, ia dan PPLP KP menyatakan tidak akan bersedia bergabung menjadi pihak tergugat intervensi. Alasannya adalah bahwa perkara tersebut merupakan “drama” hukum yang tidak bisa diterima akal sehat. “Lah wong sudah jelas bahwa Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) telah dihapus dengan Keppres Nomor 33 Tahun 1984 dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984, kok malah ini ada gugatan dari pihak Pakualaman tentang tanah PAG. Kalau saya bergabung dengan pihak BPN, sesuai dengan keinginan BPN, itu namanya sama saja menghidupkan legitimasi bahwa PAG masih ada”, terangnya.

Suparno juga menambahkan bahwa tentang tanah SG dan PAG di Yogyakarta, sikap BPN juga sudah jelas mengakui adanya keberadaan SG dan PAG tersebut. Hal ini jika dikaitkan dengan perkara yang berlangsung antara PA X dan BPN saat ini menurutnya, sama saja menguatkan bahwa perkara antara Paku Alam X dan BPN itu cuma dagelan hukum. “Kalau BPN ikut pada peraturan yang sudah ada, seperti UUPA, Keppres 33 dan Perda DIY 33 Tahun 1984, pasti BPN bisa mengatakan kepada Paku Alam X, bahwa PAG sudah dihapuskan”, tegasnya.

  • Surat panggilan dari PTUN ke Suparno (1)
    Surat panggilan dari PTUN ke Suparno (1)
    Surat yang memperlihatkan gugatan Paku Alam X kepada Kantor BPN Kulon Progo.
  • Surat panggilan dari PTUN ke Suparno (2)
    Surat panggilan dari PTUN ke Suparno (2)
    Suparno, petani tergabng PPLP, diminta menghadap Hakim PTUN untuk menjadi tergugat dua (intervensi).

Kedepan, Suparno mengingatkan kepada seluruh penduduk Yogyakarta, “jika hal ini tetap dibiarkan, maka perampasan tanah atas nama SG dan PAG akan terus meluas di Yogyakarta”. Terkait dengan hal itu, PPLP berencana akan menggalang solidaritas antar kelompok rakyat, terutama kelompok yang paling rawan digusur oleh SG dan PAG, baik di wilayah pesisir maupun perkotaan.

“Bila perlu, kita akan menggugat Negara untuk mencabut Undang-undang Keistimewaan (UUK), karena sejak lahirnya UUK, dalil untuk menghidupkan kembali SG dan PAG menjadi semakin kuat. Jadi sudah jelas, bahwa UUK itu bukan dibuat untuk mengatur tentang kebudayaan, namun ditumpangi untuk kepentingan menghidupkan SG dan PAG”, ungkap salah seorang pengurus PPLP KP.

Jauh sebelum datangnya surat dari PTUN, Suparno dan tiga orang lainnya sepanjang kurun waktu 2014-2015 pernah mendapatkan somasi dari pihak Pakualam sebanyak tiga kali. Surat somasi itu menjelaskan bahwa Suparno dkk dituduh menempati lahan yang diklaim milik Kadipaten Pakualaman di Desa Karangwuni. Ia diharuskan mengosongkan lahan dalam tempo 60 hari sejak surat somasi diterbitkan. Seperti yang diketahui, bahwa lahan yang diklaim milik Pakualaman di Karangwuni adalah areal yang akan dikelola oleh PT. Jogja Magasa Iron (PT. JMI) menjadi kawasan pertambangan pasir besi. PT. JMI sendiri adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang keluarga keraton, yang kemudian mendapatkan kontrak karya pertambangan dari Menteri ESDM pada tahun 2008 di sepanjang pesisir Kulon Progo.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.