Pandang Raya, pagi ini kembali bergejolak. Peringatan eksekusi di hari Jumat pagi (12/4) bukan isapan jempol semata. Sebelumnya, warga telah menerima surat pemberitahuan eksekusi yang diberikan pada hari selasa, (9/9) malam. hanya berselang tiga hari sebelum eksekusi berjalan. Setelah mendapat pemberitahuan eksekusi, warga melakukan aksi keesokan harinya (10/4) di pengadilan negeri setempat dan Polrestabes Makassar menuntut untuk meninjau ulang surat pemberitahuan eksekusi yang dinilai cacat hukum. Namun permintaan tersebut tidak mendapat balasan hingga eksekusi dilangsungkan.

Tepat pukul 07.00 pagi dua buah eskavator, 700 pasukan brimob, puluhan preman, 1 barracuda, 2 water cannon diturunkan oleh Pemkot Makassar yang disokong pengusaha bernama Goman Wisan. Saat itu warga tengah dalam tahap mempersiapkan diri dan berusaha untuk bernegosiasi. Namun ternyata, tidak ada proses negosiasi sama sekali, warga dan partisipan langsung diserang dengan dua buah water cannon yang telah disiapkan. “Mereka menyerang secara membabi buta, ketika pasukan datang mereka langsung menyembur water cannon pada warga, mereka tidak memberi ruang negosiasi, sejak mereka hadir hanya untuk menyikat habis kita,“ terang salah seorang warga. Selain menggunakan water cannon, mereka juga menyerang warga menggunakan gas air mata dengan frekuensi yang sangat intens. “Setiap lima menit, gas air mata dilemparkan, membuat kita kewalahan,” tambah warga tersebut.

Warga terus mencoba bertahan dan melakukan perlawanan, namun tidak dapat bertahan. Mereka dikalahkan oleh jumlah gabungan aparat dan preman yang begitu besar. Kini pemukiman warga tersebut telah rata dengan tanah. Seakan belum cukup, pada saat warga mencoba menyelamatkan barang yang tersisa, salah seorang warga wanita dan mahasiswa sempat dipukuli oleh preman. Ada sekitar 30 KK yang kini nasibnya luntang lantung karena kehilangan tempat tinggal. 9 orang ditangkap, 3 di antaraanya mahasiswa, dan 6 lainnya adalah warga setempat.

Sengketa lahan Pandang Raya sendiri telah berlangsung cukup lama. Eksekusi yang terjadi hari ini adalah upaya yang telah ke empat kalinya. Eksekusi pertama hingga ketiga selalu berhasil digagalkan oleh warga dan pendukungnya. Kasus Pandang Raya bermula di tahun 1998. Seorang pemodal bernama Goman Wisan tiba-tiba menggugat warga dan mengklaim atas tanah seluas 4.900 m2 yang dihuni 46 KK. Proses hukum dalam klaim kepemilikan tanah tersebut berlangsung timpang dan tidak berimbang sehingga menyebabkan warga harus menerima vonis yang mereka tidak pernah ketahui. Eksekusi pertama berlangsung 12 November 2009, eksekusi kedua terjadi pada 30 November 2009, dan eksekusi ketiga pada 23 Februari 2010. Setiap eksekusi yang dilakukan selalu mengalami kegagalan karena proses putusan pengadilan yang cacat.

Sebelumnya, kawan–kawan dari Aliansi Masyarakat Anti Penggusuran (AMARA) telah merilis pernyataan sikap merespon rencana eksekusi terakhir. Dalam rilis tersebut dicantumkan bahwa ada beberapa poin penting tentang mengapa tanah warga Pandang Raya tak dapat dieksekusi :

1) Lokasi yang diklaim oleh pihak penggugat (Persil No S2 a. SII Kohir No 2160. C1. Lokasi Jalan Hertasning Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang) berbeda dengan lokasi yang dihuni oleh warga tergugat/ objek eksekusi (No.Persil S2S1 Kohir 1241C1 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang). Dan diperkuat oleh surat keterangan Kantor Kelurahan Pandang yang ditandatangani oleh lurah terkait.

2) Pernyataan dalam surat keterangan oleh Camat Panakukang tertanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani camat terkait , A. Bukti Djufri SP, M.Si, menyatakan ahwa lokasi pihak penggugat (Goman Waisan) tidak ada dalam buku F di Kantor Kecamatan Panakukang dan Persil Kohir warga beebeda dengan apa yng menjadi objek eksekusi pihak penggugat.

3) Klaim pihak penggugat yang telah melakukan pembelian dan pengukuran tanah bersama pemiliki, a.n. H. Abd. Asis Bunta, ditahun 1994 adalah palsu. Karena pemilik tersebut telah wafat di tahun 1993 yang dibuktikan dengan surat kematian.

4) Selanjutnya banyak bukti administratif tertulis yang turut mendukung surat keterangan dari kelurahan Pandang tentang objek sasaran yang salah. Misalnya, Surat Pernyataan Kepala BPN, H.M. Natsir Hamzah, MM. tertanggal 28 Desember 2009; Surat Rekomendasi KOMNAS HAM No. 727/K/PMT/III 2010 tertanggal 30 Maret 2010 yang meminta Mahkamah Agung RI untuk menindaklanjuti laporan dari LBH Makassar sebagai kuasa hukum AMARA; Fatwa MA No. 262/PAN : /145/C/10/FK.RED Tertanggal 20 April 2010 yang meminta PN Makassar selaku eksekutor tanah warga Pandang Raya untuk memperjelas lokasi/ objek eksekusi yang dianggap salah alamat oleh penasehat hukum tergugat.

Namun rekomendasi tersebut tidak pernah dilaksanakan hingga dikeluarkannya kembali surat perintah eksekusi yang bertanggal 12 September 2014.

Pandang Raya adalah sebuah pemukiman kecil yang terhimpit oleh sengketa penggusuran selama belasan tahun. Pemukiman tersebut berdiri di tengah himpitan wajah Kota Makassar yang tengah bersolek menuju kota dunia, istilah yang dipakai kalangan pemodal dan birokrat negara untuk menggambarkan Makasar sebagai kota impian. Sebagian besar penduduk Pandang Raya khususnya yang rumahnya berdiri di atas lahan objek sengketa berprofesi sebagai buruh kasar, buruh bangunan, pedagang pasar dan penarik becak/ ojek. Tingkat ekonomi yang rendah, serta lingkungan yang kotor menjadi senjata bagi para kaum pemodal dan negara untuk melabeli wilayah tersebut dengan sebutan kumuh. Sehingga penataan diklaim sebuah kebutuhan, agar dapat menjadi premis pendukung kota dunia, dalam rangka menjawab tantangan dinamika ekonomi politik yang begitu dinamis. Keberadaan sengketa dan adanya tujuan pembangunan megapolitan ini dapat menjadi pembenaran oleh negara dan pemodal untuk terus melakukan perampasan, perampasan dan perampasan atas ruang hidup masyarakat.

Skema sengketa lahan antara rakyat versus penguasa/ pemodal yang terjadi di Pandang Raya juga terjadi di tempat-tempat lain baik yang tersebar di beberapa titik pemukiman miskin kota di Makassar, atau pun di wilayah-wilayah lain yang tengah menghadapi kesulitan yang sama. Pengusuran bukanlah semata-mata permasalahan terkait perebutan tanah atau tawar menawar harga. Penggusuran adalah pertaruhan atas hak hidup, hak untuk uang milik warga miskin yang harus dipertahankan.

Keberhasilan sebuah penggusuran telah memperlihatkan kepada siapa birokrat negara dan aparat tunduk, mereka tidak hadir untuk rakyat miskin. Mereka berdiri di balik kepentingan pemodal. Masyarakat yang juga tengah menghadapi ancaman penggusuran, harus menjadikan eksekusi di Pandang Raya ini sebagai titik untuk kembali mengumpulkan dan menjalin solidaritas antar sesama rakyat yang terancam penggusuran. Penggusuran yang dilakukan atas nama pembangunan, penegakan hukum, ketertiban, keindahan kota atau apapun alasan pembenaran lainnya yang disodorkan negara dan pemodal. Dukung Warga Pandang Raya untuk merebut kembali lahannya! Dukung semua upaya perlawanan terhadap penggusuran di manapun. Sebarkan solidaritas sebanyak mungkin. Karena Penggusuran ada dimana mana, maka perlawanan pun harus terjadi dimana-mana!

N.B. : Saat ini warga pandang raya membutuhkan dukungan solidaritas langsung, logistik dan dana. Untuk menyalurkan bantuan dana, dapat melalui No. Rekening BNI : 015-9058256, a.n Hafsani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.