Opini

Tanahmu bukanlah milikmu!

By  | 

Kisah nyata tentang hapusnya hak-hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta di zaman Keistimewaan, di bawah naungan rezim modal.

Jika Saudara diberi hak istimewa untuk menjadi penguasa tunggal atas tanah, penentu fungsi ruang, pengendali kelembagaan, pemerintahan lokal, percaturan politik, jalur dan sirkulasi investasi, keamanan sosial, dan kesadaran massa (masyarakat memaknai kehendak Saudara adalah perintah dan ucapan Saudara adalah hukum), bahkan penerima bisikan Tuhan (mirip nabi, tapi tanpa mukjizat) agar berangsur-angsur menjelma keyakinan (bukan hanya dipercaya), apa yang akan Saudara lakukan dengan hak istimewa itu?

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan predikat keistimewaannya, mempunyai kisah tentang hak istimewa itu. Hak yang melekat pada puncak kekuasaan lokal, yang kaki-kakinya kukuh menggurita di mana-mana.

   Diskriminasi Ras dan Etnis berkedok Affirmative Action

24 Agustus 2015. Saya diajak Paman Ong (60) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Dia hendak mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) dari tanah yang dibelinya dari seorang suku Jawa. Sesampai di Kantor Pertanahan, Paman Ong diminta untuk menunggu di ruangan khusus. Saya berpikir kemungkinan berkas-berkasnya ada yang kurang.

Berkasnya lengkap, Paman?”, saya memastikan.

Lebih dari lengkap, akta kelahiran juga saya bawa sesuai permintaan BPN.”

Kami menuju ruang tunggu yang dimaksud. Lalu, seorang petugas menghampiri.

Apa Bapak yang bernama Ong Ko Eng?

Ya. Bagaimana, Bu? Saya diminta menunggu disini oleh petugas di loket. Apa berkas-berkas saya masih ada yang kurang?

Lengkap, Pak. Tapi, kami tidak dapat memproses balik nama SHM atas nama Bapak.

Kenapa, Bu?

Karena Bapak adalah WNI Non Pribumi atau WNI keturunan asing. Coba Bapak baca aturan ini, kami sekadar menaati peraturan.

Alasan serupa ternyata pernah diberikan kepada Tan Susanto Tanuwijaya, dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Bantul kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, No. 1087/34.71-300/VIII/ 2015, 11 Agustus 2015, dengan pernyataan: “Bahwa Tan Susanto Tanuwijaya (subyek yang mengajukan permohonan Hak Milik pada 31 Juli 2015) merupakan WNI Keturunan.”

Surat BPN Bantul kepada BPN DIY: No. 1087/34.71-300/VIII/ 2015.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Bantul kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, No. 1087/34.71-300/VIII/ 2015.

Petugas itu menyodorkan beberapa dokumen. Kami mencermatinya satu per satu.

Pertama, selembar salinan kebijakan catatan sipil zaman kolonial tentang pembagian kependudukan berdasar ras, yaitu: Europeanen/Eropa (pada akte kelahiran berkode 1849); Vreemde Oosterlingen/Timur Asing, termasuk Tionghoa, Arab, India, dan non Eropa lainnya (berkode 1917);  dan Inlander/Pribumi (berkode 1920 untuk muslim; 1933 untuk Kristen; dan NON STBLD untuk Hindu atau Budha). (Kami tidak diperbolehkan memotret atau menyalin dokumen ini).

Kedua, selembar surat Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi, tertanggal 5 Maret 1975 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Seluruh DIY, ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah DIY Paku Alam VIII. Surat ini dikenal dengan beberapa istilah, antara lain: Instruksi Kepala Daerah DIY 1975, Surat Edaran Wakil Gubernur DIY 1975, Instruksi Wakil Gubernur DIY 1975 (mengacu penandatangan), atau Surat Instruksi Gubernur DIY 1975. Intinya, Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 mengatur setiap WNI Non Pribumi yang membeli tanah hak milik dari rakyat (pribumi) harus melepaskan haknya kepada negara (menjadi tanah negara) dan memohon HGB kepada Kepala Daerah DIY (HGB terbit atas SK Gubernur), aturan ini tidak mencantumkan alasan, kecuali tafsir pemerintah bahwa pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 merupakan affirmative action, yaitu menyelamatkan hak rakyat kecil dari pemodal besar.

Instruksi Kepala daerah DIY 1975. Sumber: Primer

Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi. Sumber: Primer

Ketiga, selembar surat Gubernur DIY No. 430/3703, perihal Tanggapan Permohonan Hak Milik atas Tanah, kepada R. Wibisono (Jl. Jogokaryan No 1, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta).

Bu, maaf sebelumnya. Saya ini bukan WNI Keturunan Asing, juga bukan WNI Non Pribumi. Ini buktinya, di KTP saya tertera WNI, tanpa embel-embel apapun. Ini saya juga punya surat dari BPN RI, silakan dibaca.

Enlarge

Surat Gubernur DIY No. 430/3703, perihal Tanggapan Permohonan Hak Milik atas Tanah, kepada R. Wibisono
Surat Gubernur DIY No. 430/3703, perihal Tanggapan Permohonan Hak Milik atas Tanah, kepada R. Wibisono

Sumber: Primer

Paman Ong menyodorkan Surat Badan Pertanahan Nasional RI No. 4325/016-300/XI/2011 tentang Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY yang isinya pemberian hak milik tanah kepada WNI dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun asal-usul, sebagaimana diatur UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA); UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di DIY; Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 dan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 520-1609 (17 November 1999).

Tapi, ini kebijakan, Bapak.

Kebijakan siapa? BPN?

Bukan, Bapak. Ini Kebijakan Kasultanan.

Apa ada suratnya, Bu?”

Ini lho Pak, sudah saya berikan”, petugas itu menegaskan bahwa surat yang dimaksud adalah surat Gubernur DIY kepada R. Wibisono.

Tapi ini surat Gubernur, Bu. Bukan dari Kasultanan, logonya saja Garuda Pancasila. Lagipula surat ini tidak ditujukan pada saya”.

Pak, Gubernur itu ya Sultan, tidak ada bedanya. Apalagi sekarang Jogjakarta sudah istimewa dengan UU”.

Intinya, proses balik nama saya bagaimana, Bu?

Kami tidak bisa memprosesnya”.

Baik, Bu. Saya perlu keterangan langsung dari Kepala Kantor. Apa bisa kami dijadwalkan bertemu?

Nanti kami sampaikan, Pak”.

Kami berpamitan pulang, menanti kabar selanjutnya.

Rabu, 26 Agustus 2015, Paman Ong mengajak saya menemaninya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, kali ini kami akan dipertemukan dengan Kepala Kantor Pertanahan, Drs. Sumardiyana, SH. Singkatnya, pertemuan itu hanya mempertegas sikap Kantor Pertanahan Bantul sebelumnya, dan permintaan dari Paman Ong supaya keputusan dituangkan dalam surat resmi. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pertanahan menjelaskan posisi Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 sebagai pseudowetgeving (legislasi semu) dan pelaksanaannya sebagai diskresi.

Tanggal 23 September 2015, Paman Ong menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Bantul, Nomor 2074/8-34.02/IX/2015, yang isinya Kepala Kantor Pertanahan Bantul meminta petunjuk kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY (surat No. 1917/8-34.02/IX/2015, tertanggal 4 September 2015) dan telah memperoleh petunjuk dari yang bersangkutan (surat No. 1525/300-34/IX/2015, tertanggal 11 September 2015). Surat itu tidak menjawab apa-apa, hanya surat korespondensi.

Enlarge

Surat Permohonan Petunjuk BPN Bantul kepada BPN DIY.
Surat Permohonan Petunjuk BPN Bantul kepada BPN DIY.

Sumber: Primer

Paman Ong tidak sendiri. Pada tahun 2001 H. Budi Setyagraha (72) pernah mengajukan gugatan PTUN atas surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, terkait penolakan pemberian Hak Milik. Seperti halnya R. Wibisono dan Paman Ong, beliau juga etnis Tionghoa. Pada tingkat Pengadilan Negeri, H. Budi Setyagraha dimenangkan, dengan argumentasi bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 bertentangan dengan UUPA dan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984. Kantor Pertanahan mengajukan banding, Pengadilan Tinggi PTUN memenangkan Kantor Pertanahan dan mencabut putusan PN PTUN, dengan argumentasi surat Kepala Kantor Pertanahan adalah korespondensi belaka dan bukan merupakan obyek PTUN.

Budi Setyagraha kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan MA No. 281 K/TUN/2001 gugatan kasasi itu tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) dengan alasan tidak ada kesalahan hukum dalam putusan hakim PTUN ditingkat Pengadilan Tinggi. Merasa tidak terpenuhi rasa keadilan, H. Budi Setyagraha mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA tahun 2001. Hasilnya, melalui Putusan MA No. 56 PK/TUN/2003, MA menguatkan putusan sebelumnya dengan alasan bahwa Prasasti Jam (NGEJAMAN) di Kasultanan Yogyakarta adalah bukti bahwa suku Tionghoa meminta perlindungan kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Prasasti NGEJAMAN ini dijadikan alasan pemerintah provinsi DIY sebagai filosofi dasar diterbitkannya Instruksi Kepala Daerah DIY 1975, dalam surat No. 593/00531/RO.I/2012 (8 Mei 2012) kepada Willie Sebastian (etnis Tionghoa) yang meminta keterangan sehubungan pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975.

Willie Sebastian (65) adalah orang pertama yang berani menggugat praktik diskriminasi etnis dan ras dalam bidang pertanahan di DIY. Berbekal surat-surat yang dikirim dan diterimanya, antara lain kepada Presiden pada 23 Februari 2011 mengenai permohonan pencabutan Instruksi Kepala Daerah 1975 dan dibalas dengan Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementrian Sekretariat Negara RI (Maret 2011, tanpa tanggal) No. B-2774/Setneg/D-3/03/2011, Willie Sebastian mengadukan kepada KOMNAS HAM pada Juni 2013. Pada 30 Agustus 2013 KOMNAS HAM berinisiatif melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY (Sultan Hamengkubuwono X), mereka ditemui Sekretaris Daerah DIY. Dalam pertemuan itu, KOMNAS HAM menyampaikan bahwa penerapan Instruksi Wakil Gubernur DIY 1975 No. K 898/I/A/1975 agar tidak dilanjutkan karena bertentangan dengan HAM. KOMNAS HAM juga meminta Gubernur DIY menemui warga etnis Tionghoa dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi KOMNAS HAM. Upaya mediasi ini berujung buntu, Gubernur tidak memberi tanda-tanda kesediaan untuk bertemu.

11 Agustus 2014. KOMNAS HAM menerbitkan surat No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 tentang Rekomendasi Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi DIY, kepada Gubernur DIY. Intinya menyatakan bahwa: 1) Instruksi Wakil Gubernur DIY 1975 bertentangan dengan UUD 1945, UUPA, UU Kewarganegaraan, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; 2) Perbedaan Diskriminasi dan Affirmative Action berikut contohnya; 3) Gubernur terancam pelanggaran HAM bila mengabaikan atau menolak rekomendasi KOMNAS HAM.

Enlarge

Surat KOMNASHAM No. 037/R/Mediasi/VIII/2014: Tentang Rekomendasi Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi DIY.
Surat KOMNASHAM No. 037/R/Mediasi/VIII/2014: Tentang Rekomendasi Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi DIY

Sumber: Primer

Bersumber keterangan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY yang disampaikan kepada seorang etnis Tionghoa yang pernah berelasi bisnis dengan Paku Alam IX (Wakil Gubernur DIY saat itu), surat rekomendasi KOMNAS HAM (11 Agustus 2014) segera dibahas Gubernur DIY melibatkan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY dan Sekretaris Daerah DIY, dan Gubernur berkata: “Sudah biarkan saja, mereka (Tionghoa) nanti lupa sendiri”.

Willie Sebastian kemudian menyurati Gubernur dan DPRD DIY untuk melaksanakan rekomendasi KOMNAS HAM agar tidak terjerumus dalam tindak pidana yang diatur UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maupun tindak pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Surat itu tidak berbalas. Lalu, pada 30 April 2015 Willie Sebastian mengadukan kembali sikap Gubernur DIY kepada KOMNAS HAM, aduannya berbalas dengan penerbitan surat No. 069/R/Mediasi/VIII/2015 (7 Agustus 2015) tentang Pelaksanaan Rekomendasi KOMNAS HAM Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi DIY. Isi surat itu ialah KOMNAS HAM menyatakan bahwa “… penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Pengabaian Saudara Gubernur DIY atas rekomendasi KOMNAS HAM No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 (11 Agustus 2014) dapat diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berupa diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination), sebagaimana diatur Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM”. Rekomendasi KOMNAS HAM ke-2 ini juga bernasib sama dengan rekomendasi KOMNAS HAM pertama)

Selama rentang waktu Agustus 2014 – Agustus 2015, Handoko (33), seorang pengacara, adalah orang pertama yang menggugat Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 dalam wilayah Uji Materiil (bukan PTUN). Pada Februari 2015 dia melayangkan gugatan terhadap Gubernur DIY kepada MA. Gugatannya diketahui NO sejak April 2015, namun salinan putusan MA No. 13 P/HUM/2015 baru diterima Handoko pada April 2016 setelah melayangkan surat permohonan. Isi putusan itu ialah: Permohonan keberatan Hak Uji Materiil pemohon (Handoko) tidak dapat diterima karena Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/I/A/1975 bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Putusan MA No. 13 P/HUM/2015 memuat argumentasi dari tim hukum Pemerintah Daerah Provinsi DIY, yang terdiri atas: 1) Dewo Isnu Broto, SH (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY); 2) Dr. Achiel Suyanto, SH (Advokat swasta); 3) Sukamto, SH. (Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY); 4) Adi Bayu Kristanto, SH (Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY); 5) Haris Suhartono, SH (Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY);  dan 6) Suhasto Nugroho, SH. (Kasubbag Supremasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY). Dalam dokumen Putusan MA No. 13P/HUM/2015, mereka berpendapat bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 sesuai hukum adat Kasultanan. Sultan HB II pernah mengucap sabda, “Kalian kaum Cina saya ijinkan menempati tanah-tanah yang berpotensi ekonomi tinggi/strategis untuk berdagang tapi tidak saya ijinkan untuk memiliki” (hal 16). Menurut mereka, UUPA didasarkan pada hukum adat dan prinsip hukum adat ialah hanya warga masyarakat yang dapat mempunyai hak yang sepenuhnya atas tanah, yaitu berupa hak milik, sedangkan pendatang hanya dapat diberikan hak pakai (hal 20). Selanjutnya, menurut UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, kewenangan tentang tanah melekat pada Kepala Daerah DIY, oleh karena itu hukum adat DIY berlaku sejak HB II hingga sekarang (hal 15). Sejalan dengan Ranuwidjaja (1995)[i], Antoro (2015)[ii] telah menguraikan perbedaan Swapraja dan Masyarakat (Hukum) Adat terkait isu agraria di DIY.

Melalui argumentasinya, tim hukum Pemerintah Daerah Provinsi DIY justru menuduh (atau membuka fakta) bahwa Kasultanan dan adatnya (paugeran) bersifat rasis, sebagaimana bunyi Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 pasal 6: “Adol utawa angliyerake wewenang andarbeni utawa nganggo bumi…marang wong kang dudu bangsa Jawa lan nyewake utawa nggadhuhake bumi gawe marang wong kang dudu bangsa Jawa…kalarangan” artinya, menjual atau mengalihkan hak milik atau hak pakai tanah pada selain bangsa Jawa (bangsa Indonesia lahir 1928 lewat Sumpah Pemuda) dan menyewakan tanah kepada bangsa bukan Jawa dilarang (Anggraeni, 2012)[iii]. Mereka mendorong wacana bahwa rasisme harus diterima sebagai kearifan lokal  yang dilestarikan, mereka hendak mengawetkan rasisme dalam kesadaran.

Tidak mengherankan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan pembelaannya terhadap praktik diskriminasi ini. Selengkapnya, baca “Aturan Pertanahan Di DIY Diskriminatif, Menteri Ferry: Wajar” (TEMPO, 3 September 2015), Minister Defends Yogyakarta’s Racist Policy Land Ownership(THE JAKARTA POST, 4 September 2015)  dan “Minister Slammed Over Support Racist Policy” (THE JAKARTA POST, 7 September 2015).

Saya tertegun membaca salinan putusan-putusan MA, dan surat-surat BPN, serta sikap Pemerintah baik Provinsi DIY maupun pusat terkait pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah DIY 1975.

Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 jelas bukan peraturan perundang-undangan, mengapa dijadikan dasar pelaksanaan pelarangan Hak Milik atas tanah bagi etnis tertentu? Mengapa kedudukannya dipertahankan secara sistematis dan terstruktur hingga kuasanya melampaui UU? Apakah ini terkait dengan relasi kekuasaan oligarki di seputar Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), BPN, dan Kasultanan? Mengapa Menteri ATR membela kebijakan diskriminatif dan rasial ini? Apakah ini merupakan sisa-sisa kuasa kolonial yang belum tuntas?

Edi Cuan (37), warga DIY etnis Tionghoa, seorang buruh tidak tetap, penerima kartu Keluarga Menuju Sejahtera, berlangganan RASKIN, kemungkinan besar bernasib sama dengan Handoko, Willie Sebastian, H. Budi Setyagraha, dan Paman Ong, ketika ia mencoba meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas rumah yang ditempatinya. Pendaftaran Hak Milik massal pernah dilakukan warga miskin di bantaran Sungai Code (Blunyah Gede), tetapi gagal karena Lurah mengganjalnya demi menutupi proses illegal tukar guling tanah desa, setidaknya peristiwa itu membuktikan affirmative action tidak bekerja. Willie Sebastian, bersama kelompok warga yang lain, mengusulkan pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA, yaitu pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan kelas sosial untuk menjawab persoalan diskriminasi ini.

Negasi Konstitusi

Tidak ada tanah negara di DIY!”, ujar Suyitno, SH atau Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radyo Nolo pada Seminar  Ulang Tahun Ke-3 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Pernyataan serupa pernah diucapkan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DIY (Haryanta) pada 11 November 2014 dan Gubernur DIY (Sultan Hamengkubuwono X) pada 15 September 2015.

Tanah Negara diartikan oleh UUPA (merujuk pasal 33 UUD 1945) sebagai tanah yang dikuasai negara, bukan tanah milik negara. Negara sebagai institusi tidak memiliki tanah, hanya menguasai, sebatas wewenang untuk mengatur hubungan hukum. Di DIY keberadaan tanah negara tidak diakui, lalu bagaimana nasib hak atas tanah yang timbul dari tanah negara?

Desember 2013 – Januari 2014, bertempat di sekretariat KARSA, sekelompok akademisi dan aktivis memfasilitasi diskusi bersama warga yang terancam dan sudah kehilangan hak atas tanah di DIY akibat Keistimewaan DIY. Mereka menamai diri Forum Darurat Agraria, berdiskusi secara intensif baik dalam perspektif hukum, politik, sosial, dan HAM, lalu menghasilkan dokumen DARURAT AGRARIA. Sebagian isi dokumen itu dapat dibaca pada situs  Koran Gerak, adapun versi cetaknya yang lebih lengkap dikelola jaringan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA). Versi cetak dokumen itu dapat diunduh di Himpunan Masalah Struktural DIY.

”Orang Dalam” yang enggan disebutkan identitasnya membocorkan dua surat penting pasca UUK DIY disahkan, yaitu Surat Gubernur DIY No. 593 /4811 (12 November 2012) dan Surat Gubernur DIY No. 593/0708 (15 Februari 2013). Ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN DIY, surat itu tentang Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah DIY, yang mengakibatkan hilangnya hak para pemegang HGB dan Hak Pakai yang terbit dari SK Gubernur, karena perpanjangan, pengalihan, dan peningkatan HGB dan Hak Pakai tersebut dihentikan guna inventarisasi tanah-tanah yang diduga sebagai Tanah Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB) Kasultanan dan Tanah BHWB Kadipaten Pakualaman, seolah-olah kedua BHWB itu serta merta mewarisi kekayaan dari badan hukum swapraja (kerajaan) yang telah berakhir pada 5 September 1945.

Enlarge

Surat Gubernur DIY No. 593 /4811: Tentang Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah DIY
Surat Gubernur DIY No. 593 /4811: Tentang Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah DIY

Sumber: Primer

Di antara kebungkaman para korban karena ketakutannya pada rezim Keistimewaan, sayup-sayup satu kejadian terungkap. Di Kota Yogyakarta, ada HGB yang diubah statusnya dari HGB di atas tanah negara menjadi HGB di atas tanah Kasultanan (Sultan Grond, istilah lainnya adalah Kagungan Dalem). Menurut keterangan pihak yang terkait, pengubahan status itu menjadi prasyarat agar HGB dapat diperpanjang pasca terbitnya kedua surat Gubernur DIY tersebut. Seorang korban mengaku membayar kepada Panitikismo Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk perpanjangan HGB-nya, hal serupa hanya berhenti sebagai gunjingan para notaris di DIY.

Pengubahan status ternyata terjadi pula pada SHM. Pada 2007 dilaksanakan program PRONA di Desa Pundungsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. Menurut keterangan perangkat desa dan tetua desa, lokasi tersebut menyimpan cadangan minyak, pada zaman ORBA batal ditambang dan baru-baru ini dilakukan studi eksplorasi oleh Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Penerbitan SHM bukan perkara mudah, karena obyek tanah yang disertifikatkan harus benar-benar bersih dari sengketa maupun tumpang tindih kepemilikan. Sebanyak 100 SHM telah diterbitkan, namun setahun kemudian sertifikat-sertifikat tersebut diubah menjadi Hak Pakai tanpa melalui proses hukum (dibatalkan sepihak dengan cara dicoret), diduga pelakunya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. PRONA adalah program nasional BPN RI, agak aneh ketika Kantor Pertanahan Kabupaten berani mengkhianati program BPN RI. Kejadian di Pundungsari merupakan satu dari kejadian serupa di desa-desa lain yang terbungkam.

Enlarge

SHM di Yogyakarta dicoret menjadi Hak Pakai.
SHM di Yogyakarta dicoret menjadi Hak Pakai.

Sumber: Primer

Pada 14 Agustus 2015, bersama perwakilan warga terancam, saya berkesempatan bertatap muka dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Arie Yuriwin, SH, MSi atau Nyi Raden Riya Kismanggalawati, ini gelar abdi dalem keprajan (pelayan tingkat tinggi) Kasultanan. Kedua bekas swapraja itu, Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman, biasa mendudukan pejabat publik sebagai abdi dalem dengan cara memberi gelar kebangsawanan. Termasuk abdi dalem keprajan ialah seluruh Bupati dan Walikota; Kepala BPN RI periode 2009-2014 (Hendarman Supandji alias KRT Panjiwidura); Kepala Kejaksaan Tinggi DIY (Ali Mutohar alias Kanjeng Mas Tumenggung/KMT Nitiwidyaksa); Kepala Kantor Wilayah Pajak DIY (Djangkung Sudjarwadi alias KMT Wasitapranadipura); Guru Besar Sejarah UGM (Prof. Dr. Djoko Suryo alias KRT. Suryohadibroto); dan advokat swasta (Dr. Achiel Suyanto, SH alias KRT. Nitinegoro). Terkait pengubahan status HGB dan SHM tersebut di atas, Nyi Raden Riya Kismamanggalawati menyatakan menerima “instruksi” dari Panitikismo (Badan Pertanahan Kasultanan) ketika hendak melayani permohonan hak atas tanah. Surat Panitikismo bernomor 138/W&K/2000 tentang Penertiban Tanah Keraton (22 September 2000) ditunjukkan. Rupanya, surat itu bekerja sebagai alat kontrol Kasultanan terhadap negara, menggenapi fungsi pemberian gelar bangsawan kepada pejabat-pejabat negara.

Enlarge

Surat Panitikismo kepada BPN DIY No.138/W&K/2000: Tentang Penertiban Tanah Keraton.
Surat Panitikismo kepada BPN DIY No.138/W&K/2000: Tentang Penertiban Tanah Keraton.

Sumber: Primer

Peristiwa di Kota Yogyakarta dan Pundungsari melengkapi kisah perampasan hak atas tanah dengan skala lebih luas karena megaproyek. Dua contoh yang paling mengemuka terjadi di Kabupaten Kulon Progo, yaitu: 1) Rencana Pertambangan Pasir Besi dan Pembangunan Pabrik Baja; dan 2) Rencana Pembangunan Bandara Internasional.

Proyek Pertambangan Pasir Besi dan Pembangunan Pabrik Baja di pesisir Kulon Progo berlangsung sejak 2006, salah satu proyek dari MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), pemrakarsanya PT. Jogja Magasa Mining/JMM (kemudian berubah menjadi PT. Jogja Magasa Iron/JMI). PT. JMM didirikan 6 Oktober 2005 oleh keluarga swapraja, Direktur Utama RM. Hario Seno; Anggota Direksi Lutfi Heyder dan Imam Syafi’i; Komisaris Utama GKR Pembayun (kini GKR Mangkubumi); dan Komisaris (Alm) GBPH Joyokusumo (Sumber: Akta Notaris PT JMM). Megaproyek ini bermodal 600 juta USD, dengan bagi laba sebesar 3 % untuk Republik Indonesia dan sisanya untuk pemodal, meliputi 3 kecamatan seluas 22 km x 1,8 km, berdampak bagi 30 ribu penduduk yang 80% berprofesi sebagai petani agribisnis-hortikultura di lahan pasir pantai. Menurut Wakil Bupati Kulon Progo Periode 2006-2011[iv], dengan asumsi nilai jual besi kasar (pig iron) $ 350,-/ ton dan asumsi produksi 1 juta ton per tahun, maka pendapatan Pemerintah (berdasarkan PP No. 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) dari pertambangan pasir besi sebesar 1.000.000 x 350 x Rp. 9000 x 3 %=Rp. 94.500.000.000 per tahun. Dalam video sosialisasi Tambang Pasir Besi 2007 oleh PT JMI, Alm. GBPH Joyokusumo menyatakan bahwa rencana tambang ini adalah amanat Sultan HB IX (wafat 1988) pada tahun 1993. Pada tahun 2009, sekitar 1000 SHM warga terdampak tambang itu dikirim ke POLDA DIY, untuk menjawab pernyataan GKR Pembayun yang mengatakan, “Itu bukan tanah warga!” (Kontan Weekly : No 10 XIII, Desember 2008, halaman 29).

Menurut klaim pemerintah dan bekas swapraja, lahan di lokasi proyek berstatus PAG berdasarkan Rijksblad 1918 yang berbunyi “semua tanah tanpa sertifikat eigendom (SHM menurut Agrarische Wet 1870) adalah milik kerajaan”, sedangkan menurut masyarakat terdampak, tanah itu berstatus Hak Milik dan tanah negara berdasarkan sertifikat BPN dan UU No. 5 Tahun 1960. Dalam periode 2008-2012, dinamika sosial dan politik proyek pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja tersebut diwarnai oleh sejumlah peristiwa, antara lain: pembakaran posko dan perusakan rumah penduduk oleh massa pro tambang (Kertas Posisi Paguyuban Lahan Pantai Kulon Progo, 2010); pemenjaraan petani[v] (Widodo, 2013, hal 27-32); perumusan dan pengesahan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi DIY tanpa tahap paripurna[vi] (Antoro, 2012); dan perumusan serta pengesahan Rancangan UU Keistimewaan DIY yang menjamin kepemilikan tanah bagi Kasultanan/Pakualaman[vii] (Antoro, 2010). Proyek ini terkendala pengadaan tanah karena lokasi proyek belum disertifikatkan menjadi Hak Milik Kadipaten Pakualaman.

Hingga tulisan ini disusun, pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja di pesisir Kulon Progo masih berstatus rencana, padahal hambatan-hambatan hukum di lapangan sudah hampir berakhir. Namun, bukan berarti investasi berhenti. Investor tambang tampaknya menyadari bahwa ketidakpastian hukum atas tanah (belum terbitnya SHM Kadipaten Pakualaman atas PAG) dan lingkungan yang cukup sehat adalah lawan utama. Selama penguasaan fisik kembali (reclaim) dan okupasi terhadap tanah telantar (tanah yang dianggap PAG) untuk pertanian masih terjaga, maka tambang akan sulit masuk. Uniknya, Pakualaman melakukan strategi reclaiming tanah dengan cara melayangkan somasi kepada 3 petani terdampak tambang, strategi ini mulai ditinggalkan gerakan agraria. Ketiadaan infrastruktur menjadi kendala utama. Investor saat ini memilih menangguhkan investasi tambang untuk menunggu kesiapan infrastruktur diimbangi dengan peralihan moda produksi setempat. Keduanya merupakan ancaman bagi penduduk pesisir Kulon Progo yang menempati konsesi tambang, di tengah kesadaran hak-hak keagrariaan semakin langka.

Ceritanya agak berbeda dengan rencana pembangunan Bandara Internasional.

Didorong oleh bisnis pariwisata yang dipopulerkan sebagai Meeting, Incentives, Convention, Exhibition (MICE), proyek ambisius ini bagian dari MP3EI. Bermodal 500 juta dollar, isu yang dimainkan pemerintah adalah peningkatan PAD, kebanggaan daerah, dan status tanah PAG. Baru-baru ini rencana tersebut memasuki tahap Ijin Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur yang berproses hukum hingga ke MA dan pembebasan lahan berdalih untuk kepentingan umum. Untuk menandingi penolakan warga, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain: membentuk kelompok akar rumput tandingan yang mendorong kompromi sebagai bentuk resolusi konflik dan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan aksi protes (2015). Tahap terpenting dari proyek ini adalah pembebasan lahan atau pengadaan lahan yang akan dipermudah ketika sertifikasi tanah PAG usai dilakukan.

Dibandingkan dengan rencana pertambangan pasir besi dan pabrik baja, tekanan “kepentingan umum” menguat, sehingga proses mudah mengarah pada pasar tanah (jual beli, ganti rugi, kompensasi). Menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, suatu kegiatan dapat disebut kepentingan umum jika: a) ada (mengakomodasi) kepentingan seluruh lapisan masyarakat; b) dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah; c) tidak digunakan untuk mencari keuntungan; d) masuk dalam daftar kegiatan yang telah ditentukan; dan e) perencanaan dan pelaksanaanya sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Rezim “kepentingan umum” diuntungkan dengan kepastian hukum atas tanah, karena keberadaan SHM justru mempermudah perampasan, istilah ini dihaluskan jadi pengalihan hak, pengadaan lahan, atau konsinyasi. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum mengatur tentang konsinyasi. Konsinyasi ialah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan di pengadilan negeri tempat di mana lokasi tanah untuk pembangunan tersebut berada, dan selanjutnya dilakukan pencabutan hak atas tanah (meskipun ganti rugi tidak diambil). Pasal 42 UU tersebut menyatakan bahwa penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri terjadi karena disebabkan oleh, a) pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, atau b) obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 1) sedang menjadi obyek perkara di pengadilan, 2) masih dipersengketakan kepemilikannya, 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau 4) menjadi jaminan bank. Apakah warga dan tanah yang hendak dijadikan Bandara Internasional di Kulon Progo memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga konsinyasi layak ditempuh? Rupanya, konsinyasi berubah menjadi alat paksa ketimbang sebuah cara yang ditempuh karena kondisi-kondisi tertentu. Bahkan, bentuk ganti kerugian menurut UU No. 2 Tahun 2012 pun bermacam-macam, antara lain: uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutan. “Sudahlah, uang ganti kerugian di pengadilan diambil saja daripada (warga) tidak mendapat apa-apa”, ujar salah seorang komisioner KOMNAS HAM di Hotel HARPER Yogyakarta, 22 Maret 2016 lalu. Akar rumput di peisisir Kulon Progo berharap HAM tidak menjadi bagian dari agenda investasi, namun harapan tak sepadan dengan kenyataan.

Jika jeli mencermati, proses-proses menuju kepastian hukum untuk penguasaan tanah dan proyek Bandara Internasional masih agak jauh. Setidaknya ada dua kelemahan fatal proyek ini, yaitu 1) Tata Ruang dan 2) Kepastian hukum atas tanah PAG (mengurung diri dalam perjuangan mempertahankan SHM akan sia-sia karena akan ditabrak UU No. 2 Tahun 2012, terkecuali juga dilakukan Uji Materi terhadap UU tersebut di Mahmakah Konstitusi).

Peraturan Daerah (Perda) DIY No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY 2009-2029 tidak menunjuk lokasi Temon sebagai Bandara Internasional, melainkan kawasan pertanian dan pariwisata. Sebelum aturan ini diubah dengan Perda Tata Ruang yang baru (kemungkinan besar pada Perda Istimewa Tata Ruang), maka rencana Bandara Internasional tidak memperoleh landasan hukum dalam peruntukan ruang. Ketika gubernur melakukan penunjukan lokasi untuk fungsi yang tak sesuai peraturan tata ruang, maka ia terindikasi melakukan pelanggaran pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman pidana 5 tahun. Dalam kasus Bandara Internasional Kulon Progo, gubernur mempunyai posisi kunci bagi keberhasilan proyek.

Hingga tulisan ini disusun, tanah PAG adalah tanah yang belum bersertifikat. Artinya, kepastian hukum atas tanah sebagai landasan proyek belum terpenuhi. Ke depan, akan segera diselesaikan dengan inventarisasi, identifikasi, dan sertifikasi PAG, menunggu atau tidak menunggu disahkannya Rancangan Perda Istimewa bidang pertanahan.

Dalam konteks Keistimewaan DIY, warga terdampak Bandara Internasional khususnya menghadapi dua hal yang lumayan berat dan sudah berjalan: perubahan status lahan dan perubahan tata ruang melalui perdais pertanahan dan perdais tata ruang.

Saat ini mereka dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan: kehilangan ruang hidup atau tidak memperoleh kompensasi. Mereka akan dipindahkan di lahan baru berstatus tanah desa. Sementara, status tanah desa menurut Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa adalah hak milik Pakualaman atau Kasultanan (sebagai badan hukum swasta), balik nama tanah desa dari SHM pemerintah desa menjadi SHM Kasultanan atau Kadipaten Pakualaman ditarget usai pada 2015 lalu menggunakan dana APBN. SHM Kasultanan/Kadipaten atas tanah desa tersebut ada di kabupaten, salinannya ada di kelurahan dan tidak terbuka bagi publik. Pergub DIY ini bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 76. Para korban proyek Bandara Internasional itu disiapkan beralih rupa dari pemilik beralih jadi penyewa, dengan ketentuan sewaktu-waktu Pakualaman membutuhkan harus menyerahkan tanah dan bangunan utuh tanpa meminta ganti rugi (Pasal 11 Surat Kekancingan atau Magersari atau Pinjam Pakai tanah Keraton).

Enlarge

Surat Kekancingan No.45/HT/MPK/2004.
Surat Kekancingan No.45/HT/MPK/2004.

Sumber: Primer

Saya pilih mager bumi (mendirikan bangunan permanen) ketimbang magersari (mengurus pinjam pakai)”, ujar Kawit (57), perempuan pedagang nasi soto di Parangkusumo.

Para tetangga Kawit, Watin (65), Sutinah (60), dan Sulastri (43) resah. Pertengahan September 2015, tiba-tiba Sultan HB X (entah berkedudukan sebagai Gubernur atau Raja) bersama rombongan dari UGM, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pematokan atas tanah-tanah negara di Parangkusumo dengan patok Kagungan Dalem. Tanah itu langsung dianggap SG. Beberapa minggu kemudian pematokan meluas, hingga ke pekarangan warga, rencananya sebagai penanda batas zona inti gumuk pasir (sand dune) seluas 141 ha dari total 346 ha. Pematokan kedua ini dijaga aparat kepolisian dan TNI, dipandu Kepala Dusun X Grogol, Parangtritis, yang dibekali surat tugas dari atasan. Menurut pemerintah, gumuk pasir adalah fenomena alam langka yang harus dijaga dengan cara membersihkan pepohonan dan pemukiman agar bentuknya tetap membukit. Menurut pengamatan warga sejak 1940-an, gumuk pasir terjadi karena pergerakan pasir akibat angin, karena ada penghalang maka terbentuk bukit, jika tanpa penghalang terbentuk hamparan pasir. Seluas 40 ha sawah warga berstatus milik terkubur gumuk pasir, dan beralih kini statusnya menjadi SG.

Parangkusumo adalah kawasan yang lama diincar menjadi area pengembangan wisata. Ancaman gusuran menjadi nafas keseharian warga. Berbagai dalih, dari pelarangan prostitusi, pelarangan tambak udang, pelarangan pemukiman di area gumuk pasir, hingga akhirnya pelarangan menempati tanah SG tanpa surat kekancingan. Penggusuran tampil ramah dalam berbagai istilah: relokasi, penertiban, ataupun penataan. Program kabupaten dan provinsi jelas, Parangtritis-Parangkusumo hendak dijadikan Bali ke-2. “Kami sudah berkonsultasi dengan Sultan HB X, hotel berbintang di Parangtritis-Parangkusumo nantinya akan dibangun di tanah SG atau milik warga (SHM)”, ujar Drs. H. Suharsono, Bupati Bantul periode 2016-2021, seolah tak ada pilihan bagi warga kecuali menerima relokasi… Maaf, penggusuran.

Sona Husada (45), sebut saja demikian, seorang dokter hewan yang tinggal di jantung kota, di kantung bekas keprajuritan Kasultanan. Suatu hari ia didatangi oleh petugas dari BPN lengkap dengan surat tugas. Petugas itu meminta berkas identitas seperti fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, dilengkapi SHM asli jika ada, jika tidak ada maka cukup salinan fotokopi. Alasannya, untuk pembaruan sertifikat karena kebijakan pertanahan berubah, kelak akan diterbitkan sertifikat baru dan sang dokter tidak perlu memebayar pajak. Karena suatu hal, sang dokter belum dapat memenuhi permintaan itu dan berjanji keesokan harinya hendak menyerahkan SHM itu. Menurut ceritanya, beberapa tetangganya sudah menyerahkan SHM karena dikoordinasi oleh Ketua RT setempat. Pernyataan “tidak perlu membayar pajak” segera dimaknai sebagai bebas kewajiban daripada bermakna sudah tidak memiliki tanah, sehingga hal itu tampak menguntungkan dan memotivasi orang untuk mengumpukan sertifikat. Rupanya, Kasultanan dan BPN belajar dari kasus di Pundungsari yang vulgar dan kasar. Kemungkinan besar, SHM atau salinannya itu digunakan untuk data pembuatan sertifikat HGB atau Hak Pakai baru yang menggantikan SHM, HGB atau Hak Pakai di atas tanah Kasultanan atau Pakualaman. Hal yang sama terjadi di Imogiri (400 sertifikat, dieksekusi oleh kepala dusun) dan Dusun Bolang, Pantai Gesing (26 sertifikat). Operasi pengubahan SHM jadi HGB atau Hak Pakai ini terjadi secara sporadis, senyap, dan tidak terliput media karena sensitif (menyinggung kepentingan Kasultanan/Pakualaman). Pasal 14 Rancangan Perdais Pertanahan menyebutkan salah satu tugas tim ajudikasi pertanahan yang dibentuk Kasultanan/Kadipaten Pakualaman, dipimpin Sultan/Paku Alam, dan beranggotakan masyarakat hingga lapis terbawah ialah memeriksa kebenaran alat bukti kepemilikan atau pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten. Alat bukti kepemilikan yang dimaksud ialah SHM, sedangkan alat bukti pemanfaatan ialah sertifikat HGB atau Hak Pakai. Jika alat bukti tersebut dianggap tidak sah, yaitu tidak dilengkapi sertifikat Eigendom tahun 1918 (untuk SHM) atau kekancingan (untuk non SHM), maka status tanah dialihkan jadi SG atau PAG.

Tanah adalah jantung kekuasaan, mengusik pertanahan sama saja menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan lokal di DIY. Wajar, jika banyak yang memilih aman.

Monopoli, Korupsi, dan Subversi

Monopoli tanah oleh Kasultanan dan Kadipaten, baik tanah sebagai ruang hidup maupun aset ekonomi, adalah masa depan pertanahan DIY, ketika perampasan hak atas nama Keistimewaan tidak dihentikan.

Tak hanya tanah (yang dikuasai) negara, tanah hak milik (individu dan desa) sudah beralih menjadi milik badan hukum warisan budaya Kasultanan dan Kadipaten yang bersifat swasta, menggunakan dana APBN (pajak rakyat seluruh Indonesia!) yang disebut Dana Istimewa. Adakah yang berani berteriak: “ini adalah korupsi”? KPK, Gropyokan Korupsi, LBH, IRE (konon pejuang UU Desa), ICW, atau semacamnya masih absen, meski bukti formal sudah beredar. Saya membayangkan, pembunuhan aktivis a la Jogja bukan di-Tukijo-kan, di-Udin-kan, di-Munir-kan, melainkan di-KRT-kan.

Keberhasilan Kasultanan dan Kadipaten beserta Pemerintah Daerah yang tunduk pada keduanya dalam merumuskan argumentasi Keistimewaan dan praktik-praktik Keistimewaan merupakan bukti kegagalan NKRI. Pasal 18 UUD 1945 dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan dengan amat canggih oleh Kasultanan, Kadipaten, dan Pemerintah Daerah untuk berpraktik negara dalam negara. Pembiaran terhadap pihak-pihak yang menyatakan “tidak ada tanah negara di DIY” adalah bukti nyata kegagalan itu. Atau, nasionalisme memang kedok lain dari oligarki kuasa modal, politik, dan budaya? Perjuangan warga yang akan mengujinya.

Rezim Netherlands Indie adalah imajinasi masa depan kekuasaan DIY, ketika sistem kontrol politik dan ekonomi dikembalikan ke masa kolonial melalui doktrin Keistimewaan.

Laba adalah Raja

Siapa sesungguhnya raja di DIY?

Menjawab pertanyaan ini, sejarah pendirian Kasultanan dan Kadipaten perlu ditelaah kambali. Siapa sesungguhnya Sultan Hamengkubuwono atau Adipati Paku Alam? Siapa sesungguhnya Kasultanan dan Kadipaten dalam konteks kekuasaan pada waktu itu? Bagaimana keduanya berelasi dengan kuasa modal (asing dan dalam negeri) dan relevansinya dengan hari ini?

Rekam jejak Kasultanan dan Pakualaman bisa disimak pada artikel Pada Mulanya adalah DUSTA! Sedangkan relasi rezim feodalisme dengan kekuasaan modal dapat dicermati pada artikel Modal yang Lincah Beralih Rupa.

Menilik latar belakang berbagai kasus pertanahan di DIY, motivasi modal sangat kuat. Diskriminasi diterapkan untuk mengontrol penguasaan aset ekonomi. Penggusuran dan penghapusan hak dilakukan untuk memudahkan investasi. Saya menduga—mudah-mudahan dugaan saya salah, rezim Keistimewaan ini akan dijaga negara sepanjang tidak mengganggu modal besar dan mendukung efisiensi. Tidak peduli daftar bukti-bukti pelanggaran konstitusi yang dilakukan rezim Keistimewaan berderet memanjang, seiring panjangnya usia perjuangan.

Senja menjelang ketika Sarijan (47)—dibantu isteri dan anak bungsunya Sigit (5) yang hilir mudik membawakan bibit-bibit, menanami cabai di pekarangannya yang berpatok SG, “Kalau terlalu sering demo kami terancam tidak makan”, ujarnya. “Sementara gotong royong ekonomi sesama warga belum terjadi”.

[i] Ranuwidjaja, Usep. 1955. Swapraja Sekarang dan Di Hari Kemudian. Jakarta: Penerbit Djambatan

[ii] Antoro, Kus Sri. 2015. ‘Analisis Kritis Substansi dan Implementasi UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY Dalam Bidang Pertanahan’. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 1, No 1, Mei 2015, STPN Yogyakarta hlm 12-32

[iii] [iii] http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PROTECT.pdf

[iv] Mulyono, 2006. Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Pasir Besi  di Kulon Progo. Diskusi Publik: ”Pertambangan Pasir Besi Kulon Progo dan Masa Depan Aset Bangsa”, di UMY Sabtu, 28 Juni 2008 Yogyakarta

[v] Widodo. 2013. Menanam adalah Melawan!. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

[vi] Antoro, Kus Sri. 2012. ‘Dimensi Ekologi Politik dalam Perubahan-perubahan Agraria: Studi Kasus Transformasi Fungsi Lahan di Pesisir Kulon Progo’. Jurnal Bhumi No. 7 Tahun 4 September 2012, STPN Yogyakarta hlm 1-15.

[vii] Antoro, Kus Sri. 2010. Konflik-konflik di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus DIY). IPB. Tesis (tidak dipublikasikan).

Editor: Anto

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *