Yogyakarta – Bertepatan dengan hari buruh sedunia 5 tahun yang lalu, 1 Mei 2011, pukul 11.00 WIB, Tukijo, petani anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP) diculik anggota kepolisian Resor Kulon Progo dari ladangnya yang terletak di desa Karangsewu, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Penculikan itu berlangsung saat Tukijo sedang beristirahat seusai menggarap ladangnya.

Peristiwa penculikan itu malah berbuntut kriminalisasi terhadap Tukijo. Ia dituduh telah melakukan penyanderaan terhadap 7 pekerja perusahaan pertambangan PT. Jogja Magasa Iron (JMI) pada tanggal 8 April 2011. Tuduhan tersebut menyeret Tukijo divonis 3 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Wates pada hari Senin, 22 Agustus 2011. Perjuangannya melawan industri pertambangan demi mempertahankan ruang hidup membawa Tukijo tidak menikmati 3 kali lebaran di rumah bersama keluarga dan rekan seperjuangan.

Seperti yang diketahui, Tukijo adalah salah satu tokoh dan anggota PPLP KP yang paling gencar melakukan penolakan berdirinya pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo. Sejak tahun 2006, kawasan pesisir Kulon Progo memang kerap menjadi incaran perusahan pertambangan pasir besi, yang diinisiasi oleh keluarga keraton Yogyakarta, yakni PT JMI.

Kriminalisasi terhadap pejuang agraria di Yogyakarta tidak hanya berhenti sampai disitu. Empat tahun selanjutnya, 6 Januari 2015, Aji Kusumo, seorang warga Yogyakarta juga dikriminalisasi dan divonis oleh majelis hakim PN Sleman dengan hukuman 3 bulan 15 hari. Aji Kusumo dituduh melakukan perusakan banner milik PT Bukit Alam Permata, perusahaan pengembang apartemen. Aji Kusumo dikenal sebagai warga yang aktif mengkitisi maraknya pembangunan hotel dan apartemen yang semakin marak di Yogyakarta dan terus memicu krisis sosial ekologis. Tuduhan yang di alamatkan kepada Aji Kusumo, oleh sebagian pihak diduga sebagai cara pembungkaman terhadap aktivis yang giat melakukan kampanye melawan perampasan ruang hidup di Yogyakarta.

Masih di tahun yang sama, 25 Mei 2015, 4 orang tokoh Wahana Tri Tunggal (WTT) Kulon Progo juga bernasib sama. Sarijo, Tri Marsudi, Wasiyo dan Wakidi divonis hukuman 4 bulan penjara oleh majelis hakim PN Wates. Mereka dituduh telah melakukan tindakan pelanggaran hukum karena melakukan penyegelan Balai Desa Glagah.

Menurut pengurus WTT, cara-cara yang demikian adalah bentuk kriminalisasi terhadap pejuang agraria dan sekaligus bentuk penghancuran gerakan rakyat. Seperti yang diketahui, WTT adalah organisasi yang didirikan oleh warga pesisir Kulon Progo yang menolak rencana pembangunan bandar udara di wilayah mereka. WTT menganggap rencana pembangunan bandara tersebut akan lebih banyak menghasilkan dampak negatif daripada dampak positifnya, seperti, penggusuran, intimidasi, kerusakan lingkungan, penurunan pendapatan ekonomi, penghilangan situs-situs bersejarah, dll.

Lebaran dan Darurat Agraria

Menurut catatan penelitian Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA), sedikitnya hingga Juli 2016, terdapat 23 konflik agraria yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini menurut FKMA, sedikitnya disebabkan oleh 2 hal, yakni, hadirnya skema proyek nasional MP3EI yang menempatkan DIY sebagai wilayah MICE, dan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan (UUK). “Provinsi DIY adalah wilayah yang diskemakan sebagai tempat perluasan baru bagi geografi produksi kapital untuk lokasi MICE, sehingga hadirnya rencana pembangunan bandara, maraknya industri hotel menjadi salah satu ciri penandanya”, ungkap FKMA.

Untuk memuluskan rencana pembangunan tersebut, khususnya kebutuhan akan pengadaan lahan, hadirnya UUK menjadi salah satu regulasi pendukungnya. Dengan lahirnya UUK, kini hampir di seluruh wilayah DIY diklaim menjadi tanah Sultanaat Ground (SG) dan Pakualamanaat Ground (PAG). Klaim ini mendorong konflik agraria terus meluas dan mengancam warga tergusur dari lahannya. Padahal menurut FKMA, SG dan PAG telah dihapus  sejak terbitnya Peraturan Pemerintah DIY Nomor 3 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 yang memberlakukan sepenuhnya UUPA di Yogyakarta.

Kini, di tengah maraknya perampasan ruang hidup yang terjadi di provinsi DIY, Tukijo, mengatakan bahwa warga harus tetap berjuang. “Perjuangan ini bukan hanya harus dilakukan oleh warga DIY, namun juga warga di seluruh Indonesia yang terus terancam oleh perampasan tanah”, ungkapnya. Jika tidak berjuang maka menurut Tukijo lebaran istimewa yang dirasakan saat ini akan menjadi lebaran terakhir di kampung kita masing-masing.

 

 

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.