Surabaya – Ratusan warga Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, kembali melakukan aksi pada Rabu (15/6) di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya terkait dengan tuntutan warga kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk segera mencabut SK Walikota Nomor 188.451.366/436.1.2/2008 tentang Pemindahtanganan Dengan Cara Tukar Menukar Terhadap Aset Pemerintah Kota Surabaya Berupa Tanah Eks. Ganjaran/Bondo Desa di Kelurahan Beringin, Kecamatan Lakar Santri, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dengan Tanah Milik PT. Ciputra Surya.

Seperti yang diketahui, terbitnya SK Walikota tersebut telah mengakibatkan kepemilikan hak kolektif warga atas Waduk Sepat berpindah tangan kepada PT. Ciputra Surya. Waduk Sepat rencananya akan diubah menjadi Surabaya Sport Centre (SSC) oleh Ciputra Surya.

Merasa ruang hidupnya terancam, warga Sepat melakukan berbagai upaya agar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, segera mencabut SK tersebut. Namun karena puluhan aksi dan berbagai cara yang telah ditempuh juga tidak kunjung mendapatkan respon positif dari Walikota dan DPRD Surabaya, warga Sepat melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan Citizen Law Suit (CLS) kepada Walikota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, dan BPN Tingkat I Surabaya, di PN Kota Surabaya. Menurut LBH Surabaya, gugatan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya, hak atas sanitasi, dan hak ekonomi, sosial, serta budaya mereka.

Aksi ini merupakan aksi yang kedua kalinya di PN Surabaya bersamaan dengan digelarnya persidangan gugatan warga. Dalam aksi ini, warga Sepat kembali dipaksa untuk menunggu, karena hingga pukul 11.15 WIB, sidang tidak kunjung digelar. “Ini sudah kedua kalinya sidang terus berlarut-larut. Hal ini bukti pemerintah tidak punya itikad baik terhadap kepentingan warga”, ungkap salah seorang peserta aksi. Selain menggelar aksi doa bersama di luar pintu PN Surabaya, sebagian warga bersama kuasa hukum dari LBH Surabaya mencoba mengikuti jalannya persidangan. Setelah menunggu lebih dari dua jam, sidang baru digelar menjelang pukul 11.30 WIB.

Persidangan kedua kembali membuahkan kekecewaan terhadap LBH Surabaya, selaku kuasa hukum warga Sepat. Pasalnya, tergugat kedua (DPRD Surabaya) dan tergugat Ketiga (BPN Tingkat I Surabaya) kembali tidak hadir. “Sidang pertama, Tergugat I (Walikota) mengirinkan utusannya yang tidak jelas, sementara Tergugat II dan III tidak hadir. Kini dalam persidangan kedua, Tergugat II dan III juga kembali mangkir. Malahan tergugat II mengirinkan kuasa hukum yang belum mendaftarkan diri di Panitera PN Surabaya. Hal ini bukti negara abai”, ungkap Choirul Rizal, dari LBH Surabaya. Terkait dengan ketidakhadiran Tergugat II dan Tergugat III, majelis hakim PN Surabaya memutuskan sidang kembali ditunda dan dilanjutkan pada Rabu minggu depan (22/6).

Tarawih Kali Ini

Waduk Sepat atau yang dalam istilah lain disebut sebagai Embung Sepat, memiliki luas lebih dari 60.000 meter persegi. Waduk ini, sebelum diklaim menjadi aset Pemkot Surabaya merupakan tanah kas desa (TKD). Namun pasca berubahnya status administratif Desa menjadi Kelurahan, Waduk Sepat diubah statusnya menjadi aset Pemerintah Kotamadya Surabaya. Klaim menjadi aset Pemkot Surabaya tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP No. 38 Tahun 2008.

Namun menurut pendapat hukum KontraS Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah melanggar hak masyarakat tradisonal Dukuh Sepat, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945, pasal 28 I ayat 3: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Waduk Sepat merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kolektif warga, hal ini dapat terlihat dengan adanya ritual bersih desa di Waduk Sepat yang masih bertahan hingga saat ini. Selanjutnya menurut KontraS Surabaya, Pemkot Surabaya juga telah melanggar hak kelola kelurahan yang bersangkutan, yang telah dijelaskan oleh UU Nomor tahun 2008, pasal 201 ayat 2: Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. Seharusnya, peralihan hak atas tanah bekas bondo desa termasuk dengan cara tukar guling tersebut harus dengan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan yang seharusnya diberikan kepada Kelurahan.

Kasus pengambilalihan hak atas tanah kolektif dan ruang hidup masyarakat dalam bentuk alih fungsi waduk atau embung seperti yang terjadi dalam kasus Dukuh Sepat bukanlah kejadian yang pertama di Lakarsantri atapun di wilayah-wilayah lainnya di kota Surabaya. Sebelumnya, Waduk Jeruk yang terletak di Kelurahan Jeruk, telah dijadikan kawasan perumahan elit.

Bagi warga, Waduk Sepat memiliki fungsi penting yang beragam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Secara ekologi, misalnya, Waduk Sepat merupakan kawasan tempat berkembang biaknya burung-burung lokal maupun ikan air tawar. Ia juga berfungsi penting dalam mengatasi persoalan banjir dan kekeringan. Begitu juga dengan ekonomi, ia telah mendongkrak pendapatan ekonomi warga lokal karena menjadi tempat pemancingan dan sumber pengairan pertanian.

Sepat 2
Foto tenda yang dijadikan tempat shalat tarawih warga Sepat. Sumber: Primer

Perjuangan warga Dukuh Sepat telah melewati berbagai rintangan yang beragam. Diantaranya adalah represi dari aparat keamanan negara yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 2015, saat warga Sepat melakukan aksi penolakan pengosongan lahan di lokasi waduk. Aksi tersebut berujung pada bentrokan yang mengakibatkan beberapa warga terluka dan barang-barang milik warga dirusak.

Pasca aksi represif tersebut, kini warga kehilangan akses total ke seluruh areal waduk. Bahkan mushala yang mereka dirikan dan biasa digunakan sebagai tempat ibadah juga tidak bisa di akses. Pasalnya, seluruh areal waduk kini telah dipagar oleh investor dengan bantuan aparat keamanan.

Dalam Ramadan tahun ini, warga Sepat terpaksa mendirikan tenda terbuka di areal luar Waduk Sepat sebagai tempat untuk melakukan shalat tarawih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.