Berita Terkini

WALHI Jatim Menolak Perpanjangan Kontrak PT Lapindo Brantas

By  | 

Surabaya – Pemerintahan era Jokowi kembali membuat publik kaget. Pasalnya, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rejim Jokowi memperpanjang kontrak Lapindo Brantas Inc dalam operasi Wilayah Kerja (WK) Brantas. Perpanjangan kontrak tersebut berlaku aktif mulai 23 April 2020 hingga 20 tahun mendatang.

Keputusan tersebut mendapat kritik tajam dari Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim).

Dalam siaran persnya, Selasa (7/8), WALHI Jatim menyatakan“Tragedi Lumpur Lapindo rupanya tidak pernah menjadi pelajaran. Ditengah karut marut pemulihan dampak semburan lumpur Lapindo yang tidak kunjung tuntas, perpanjangan kontrak kepada PT Lapindo Brantas menunjukkan demonstrasi kebebalan pengusaha dan penguasa dalam urusan pertambangan migas dan keselamatan rakyat,” tutur Rere Christanto, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur.

WALHI Jatim juga menegaskan bahwa status keselamatan ruang hidup rakyat nampaknya masih belum menjadi pilihan bagi pemegang kebijakan. Padahal bencana lumpur Lapindo yang terjadi pada 29 Mei 2006 tersebut telah mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan dan menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa, dan 75 ribu jiwa terusir dari kampung halamannya.

Seperti yang diketahui, Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan gas dan minyak bumi milik Grup Bakrie. Saham Lapindo Brantas dimiliki 100 persen oleh PT Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya, PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Sebelumnya dalam blok Brantas ini, Lapindo memiliki 50 persen hak partisipasi. Dan selain Lapindo, hak partisipasi Blok Brantas ini juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Namun pada tahun 2007, setahun pasca tragedi lumpur Lapindo, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menjual saham Medco E&P Brantas yang ada di blok Brantas tersebut.

Catatan Hitam 12 Tahun Pasca Tragedi Lumpur Lapindo

Dalam keterangan persnya, WALHI Jatim mengatakan pertambangan migas di kawasan padat huni adalah problem besar praktek pertambangan di Indonesia hari ini. Di Jawa Timur, praktek pertambangan di kawasan padat huni bukan sekali saja menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya. Selain semburan lumpur Lapindo yang nampak jelas jejak penghancurannya, kasus-kasus lain seperti ledakan sumur migas Sukowati 5 di Bojonegoro yang mengakibatkan sedikitnya 148 orang dirawat di rumah sakit dan ribuan lainnya mengungsi adalah bukti nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap status keselamatan rakyat.

“Hingga sekarang, tidak ada satupun mekanisme yang memastikan aset-aset sosial rakyat dan lingkungannya aman, atau dipastikan bisa segera dipulihkan jika terjadi bencana akibat kecelakaan migas. Bahkan belum ada satupun pihak yang diseret ke pengadilan akibat kecelakaan migas yang menyebabkan korban di pihak rakyat,” tutur Rere Christanto lebih lanjut.

Situasi tersebut juga kembali dipertegas oleh warga korban lumpur Lapindo, pada diskusi kelompok terfokus, pada Jumat (25/5/2018).

Diskusi yang difasilitasi oleh WALHI Jatim tersebut mencatat beberapa temuan penting terkait dampak pencemaran lumpur Lapindo yang sudah berjalan selama 12 tahun.

Para peserta diskusi mengemukakan bahwa sejak terjadinya tragedi lumpur Lapindo tahun 2006, kesehatan warga korban Lapindo terus menurun akibat buruknya kualitas lingkungan hidup mereka. Penyakit-penyakit seperti gangguan pernafasan, kanker, dan gatal-gatal terus menjangkiti mereka.

Warga juga menyatakan bahwa penyakit dalam saluran pernafasan atas, atau infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) menempati rangking pertama. Jumlahnya pada tahun 2016 tercatat mencapai 16.700 orang. Bahkan pada tahun 2010 jumlahnya tercatat mencapai 63.750 orang.

Selain melihat perkembangan terbaru tentang dampak kesehatan, diskusi tersebut juga mencoba menggali dampak sosial-ekonomi warga pasca tragedi lumpur Lapindo. Seluruh peserta menyatakan, bahwa hampir seluruh warga terdampak, kini mengalami penurunan pendapatan ekonomi yang cukup tajam, karena kehilangan pekerjaan dan alat produksi.

Harwati dan Muanisah misalnya. 2 orang perempuan ibu rumah tangga tersebut kini terpaksa harus menjadi tukang ojek di sekitar kawasan lumpur Lapindo untuk sekedar menyambung hidup dan membiayai pendidikan anak-anaknya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.