Berita

Warga ARMP menginterupsi acara diskusi gumuk pasir

By  | 

Bantul – Rabu (18/5) lalu, Watin, pengurus organisasi Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) menghadiri sebuah kegiatan diskusi di Balai Desa Parangtritis, Kretek, Bantul. Diskusi itu diselenggarakan sehubungan dengan adanya kegiatan KKN-PPM UGM periode genap 2016 di Desa Parangtritis.

Dalam undangan kegiatan yang diterima Watin, disampaikan bahwa diskusi tersebut dimaksudkan untuk mengenalkan lebih dalam mengenai zonasi kawasan konservasi gumuk pasir kepada masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut mengambil tema “Mengenal Lebih Dalam Zonasi Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Ditinjau dari Segi Ekologi dan Pemanfaatan yang Berkelanjutan”.

Undangan tersebut pada mulanya bukan ditujukan kepada organisasi ARMP. Melainkan kepada Kelompok Tambak Udang Tirta Mulia Mancingan (KTU-TMM). Namun, karena Watin juga aktif dalam kepengurusan KTU-TMM, ia berhak untuk menghadiri acara yang diselenggarakan. Ia sebelumnya sempat merasa heran karena ARMP tidak diundang, padahal baginya, kehadiran ARMP sangat penting dalam kegiatan tersebut. Hal ini terkait dengan meluasnya isu penggusuran terhadap rumah-rumah penduduk anggota ARMP yang dianggap menempati kawasan zona inti gumuk pasir pasca peresmian Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) pada 11 September 2015 lalu.

“ARMP ini penting untuk hadir di sana, karena isu gumuk pasir sangat sensitif dengan ARMP. Tapi saya beruntung dengan undangan ini, karena walaupun bukan diundang atas nama ARMP, tetap saja informasi yang akan saya dapatkan berguna bagi ARMP”, ungkapnya. Keheranannya itu semakin bertambah saat kegiatan tersebut juga dihadiri oleh KPH Wironegoro, Suami GKR Mangkubumi, putri pertama Sultan HB X.

Menurut Watin, dalam kata sambutannya, KPH Wironegoro menyatakan bahwa untuk kedepan akan ada penataan di kawasan gumuk pasir. Bagi Watin, kata “penataan” tersebut harus dicermati secara mendalam. “Semoga saja bukan bermakna penggusuran”, tegasnya. Watin menyayangkan kehadiran KPH Wironegoro terlalu singkat, padahal ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. “Saya ingin bertanya, mengapa tanah yang kami diami di Dusun Parangkusumo, Desa Parangtritis disebut sebagai lahan Sultan Ground (SG). Padahal sesuai dengan Keppres 33 dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984, keberadaan SG sudah dihapus”, ungkapnya.

Dalam kegiatan diskusi tersebut, Watin bercerita tentang pengalamannya bagaimana mengelola gumuk pasir kepada seluruh peserta yang hadir. Termasuk penegasannya kepada para ilmuwan gumuk pasir, bahwa warga sebenarnya juga memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan pengelolaan gumuk pasir secara berkelanjutan. Salah satunya adalah pelestarian tanaman menjalar, yang oleh warga setempat disebut sebagai “katang” yang berfungsi sebagai benteng agar gumuk pasir tidak menumpuk terlalu tinggi dan mengancam pemukiman. Namun pengetahuan yang dimiliki oleh warga ini, menurutnya, agak bertentangan dengan sikap beberapa ilmuwan gumuk pasir. Ini terbukti dengan beberapa pernyataan dari pihak PGSP bahwa kawasan gumuk pasir harus steril dari pepohonan dan pemukiman. “Saya masih ingat, saat peresmian PGSP pada September 2015 lalu, pihak dari PGSP menyatakan bahwa kawasan gumuk pasir harus dibersihkan dari pepohonan”, sambungnya.

Bagi Watin, jika kawasan gumuk pasir harus disterilkan dari pepohonan, yang terjadi adalah bencana akan datang. “Sudah ada beberapa peristiwa dari tahun 1964, jika kawasan gumuk pasir disterilkan dari pepohonan, yang terjadi adalah gumuk pasir akan meninggi sampai puluhan meter, dan rumah-rumah akan tertimbun. Inilah perbedaaan bagaimana cara pandang terhadap gumuk pasir sebagai objek penelitian dan sebagai ruang hidup”.

Watin dan tanaman Katang

Foto Watin menjelaskan tentang fungsi tanaman Katang. Sumber: Primer

Setelah ia bercerita tentang pengalamannya kepada seluruh peserta, menurutnya banyak orang yang tidak percaya. Namun, setelah ia memberikan keterangan lanjutan bahwa sebagian kawasan gumuk pasir telah dikelola oleh warga sebagai lahan pertanian produktif, sikap beberapa peserta yang hadir menjadi berubah, dan malah penasaran ingin bertemu langsung dengan warga dalam waktu selanjutnya.

Merencanakan Perayaan dalam Ancaman Penggusuran

Walaupun sudah beberapa kali diterjang dengan isu penggusuran, sikap “pantang mundur” tetap menjadi prinsip dalam perjuangan bagi seluruh anggota ARMP. Saat ini selain disibukkan dengan urusan perluasan solidaritas perjuangan dengan beberapa elemen rakyat di Yogyakarta, ARMP juga sedang mempersiapkan posko perjuangan yang baru.

Posko perjuangan baru ini dibangun secara mandiri dari hasil iuran seluruh anggota ARMP. Dan jika dibandingkan dengan posko yang lama, posko perjuangan ARMP yang baru memiliki ukuran yang lebih besar dan luas. Kini, setiap minggunya, anggota ARMP bergotong royong secara bergantian mengerjakan pembangunan posko. “Tanah di posko yang baru ini bukan hasil dari pembelian, melainkan pemberian secara sukarela dari salah seorang penduduk yang bersimpati terhadap perjuangan ARMP”, sebagaimana diungkapkan Toyo, pengurus ARMP.

Rencananya, ARMP menargetkan pembangunan posko perjuangan tersebut akan selesai dikerjakan sebelum lebaran tahun ini. Sehingga saat lebaran tiba, menurut beberapa anggota ARMP, posko tersebut bisa digunakan sebagai tempat perayaan lebaran antar anggota ARMP, sekaligus memudahkan untuk menjadi tempat pertemuan antar organisasi rakyat di Yogyakarta.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.