Berita

Warga Banyuwangi Dikriminalisasi Karena Melawan Tambang, Puluhan Pengacara Siap Berjuang Bersama

By  | 

Banyuwangi – Karena terus menerus berjuang menyelamatkan lingkungan dan ruang hidupnya dari ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh industri pertambangan, 4 orang warga Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, kini ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan yang mereka lawan adalah PT Bumi Suksesindo (PT BS) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold, Tbk.

Empat orang warga tersebut dikenakan pasal 107 huruf a, UU Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Adapun bunyi pasal 107a dalam UU ini adalah: Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Pasal ini dituduhkan pasca berlangsungnya aksi pemasangan spanduk tolak tambang oleh warga Sumberagung dan sekitarnya di sepanjang jalan pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor kecamatan Pesanggaran pada 4 April 2017. Aksi warga tersebut dituduh oleh pihak aparat keamanan telah menggunakan logo mirip palu arit di spanduk aksinya. Dengan tuduhan tersebut, sedikitnya 22 warga Sumberagung diperiksa oleh pihak kepolisian Resor Banyuwangi. Menurut pengakuan warga yang diperiksa, tak sedikit pula yang juga diinterogasi oleh pihak militer setempat. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap 22 orang warga tersebut, berujung kepada penetapan 4 orang menjadi tersangka.

Padahal menurut warga, tidak satupun spanduk yang mereka pasang terdapat logo yang dituduhkan oleh pihak aparat keamanan. Warga menduga tuduhan tersebut hanya bertujuan untuk melemahkan gerakan penolakan yang sedang mereka lakukan. Sekaligus juga untuk memecah belah persatuan perjuangan warga. Karena menurut mereka, hingga kini, tak satupun spanduk yang dimaksud dapat mereka temukan keberadaannya.

Selain 4 orang warga di atas, dalam perkembangan kasus ini, 1 orang pengacara warga juga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik perusahaan tambang yang saat ini sedang berkonflik dengan warga Sumberagung. Menurut warga, hal ini cukup jelas menggambarkan bahwa kriminalisasi yang juga menimpa pengacara mereka, merupakan rekayasa sistematis untuk melumpuhkan gerakan perjuangan warga. (lihat Melawan Tambang, Puluhan Warga Banyuwangi Dikriminalisasi: http://selamatkanbumi.com/id/melawan-tambang-puluhan-warga-banyuwangi-dikriminalisasi/).

Peristiwa ini sebenarnya dapat dirunut kembali pada Maret 2017. Saat itu warga Sumberagung terus gelisah karena mendapatkan informasi bahwa kegiatan pertambangan di daerah mereka terus meluas, dan perusahaan yang menambang juga terus bertambah. Seperti yang diketahui, bahwa sejak tahun 2012, PT BSI, telah melakukan aktivitas pertambangan di Bukit Tumpang Pitu, Sumberagung, Banyuwangi.

Kegelisahan ini mendorong warga untuk melakukan penggalian informasi yang lebih mendalam. Pertama-tama, warga mengamati terjadinya peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah truk dan alat berat yang melintas di desa mereka. Dengan informasi ini, warga menduga bahwa truk-truk dan alat berat tersebut memang mengindikasikan bahwa lokasi pertambangan di Sumberagung dan bukit Tumpang Pitu yang dikelola oleh grup perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk terus meluas.

Aktivitas truk-truk dan alat berat tersebut membuat warga Sumberagung dan sekitarnya semakin resah, karena jalan-jalan desa mereka semakin hari kian bertambah rusak. “Truk-truk tersebut memiliki bobot lebih dari 25 ton. Sementara jalan di desa kami hanya bertipe 3 c, yang tidak layak untuk dilewati truk seberat itu. Tapi kenapa, truk-truk perusahaan yang kapasitasnya 25 ton itu boleh terus melintas?”, Ungkap salah seorang warga.

Atas dasar itu, warga melarang truk perusahaan melintasi jalan desa. Namun, pihak perusahaan merespon aksi warga tersebut dengan sejumlah tawaran berupa ajakan untuk melihat secara langsung kondisi perusahaan. Pada mulanya, warga menolak tawaran perusahan tersebut, karena tidak berhubungan sama sekali dengan tuntutan aksi mereka. Namun, karena dianggap sebagai peluang untuk melihat secara langsung bagaimana kegiatan operasi perusahaan, sekaligus menjadi bagian dari aksi pengumpulan data, warga memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dalam faktanya, warga ternyata merasa tertipu, karena tawaran tersebut tidak terlaksana sebagaimana rencana awal. Warga hanya diperbolehkan melihat kondisi perusahaan dari luar pagar. Dengan kejadian ini, warga kembali kecewa, dan berencana menyusun beberapa rencana aksi lanjutan.

Seiring dalam perjalanan waktu menyusun rencana lanjutan, warga Sumberagung dan sekitarnya kembali dibuat geram. Pasalnya, tanah-tanah bekas penggalian aktivitas pertambangan banyak yang diletakkan secara sengaja dan disebar di sepanjang jalan desa. Aktivitas itu membuat peningkatan polusi udara semakin tinggi saat musim kemarau, dan membuat jalan bertambah licin saat musim hujan datang. Bahkan, menurut keterangan beberapa warga yang berhasil dihimpun oleh selamatkanbumi.com, kegiatan pertambangan belakangan ini telah memicu terjadinya polusi suara (bising) yang cukup mengganggu ketenteraman, dan menyebabkan sebagian rumah warga mengalami keretakan.

Kondisi ini mendorong sekitar 50 orang warga Sumberagung, pada tanggal 22 Maret 2017 melakukan aksi turun lapangan ke lokasi di mana aktivitas pertambangan baru dilakukan. Sesampainya di lokasi yang dituju, warga bertemu dengan sekelompok orang yang bekerja atas nama PT PT DSI, anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Lokasi ini dikenal warga dengan nama Gunung Gamping.

Sesampainya di lokasi, warga melakukan tanya jawab kepada beberapa orang yang sedang bekerja. Dari tanya jawab ini, warga berhasil menghimpun informasi berupa PT DSI telah beroperasi selama 3 bulan di Gunung Gamping. Dan rencananya, kegiatan pertambangan tersebut akan beroperasi di 3 desa, yakni Sumbergaung, Kandangan, dan Sarongan.

Menurut keterangan warga, dalam tanya-jawab ini, polisi sektor Pesanggaran (berjumlah 4 orang) dan Brimob Polda Jatim (berjumlah 4 orang) juga turut menjadi saksi. Pasca mendapatkan informasi ini, warga selanjutnya berencana akan melakukan aksi “pengecekan langsung” ke lokasi-lokasi yang telah dijadikan operasi pertambangan PT DSI tersebut. Warga berencana akan melakukan aksi tersebut pada tanggal 4 April 2017. Terkait dengan rencana ini, warga mempersiapkan beberapa hal, yakni membuat pertemuan antar kelompok warga dan melakukan pemberitahuan aksi kepada polsek Pesanggaran.

Aksi yang Berujung Kriminalisasi

Selasa (4/4) pagi, warga Sumberagung bersepakat untuk berkumpul di rumah Andri (nama aslinya sengaja disamarkan) sebelum berangkat bersama menuju ke lokasi-lokasi yang menjadi sasaran aksi. Namun pagi itu, Sumberagung terus diguyur hujan lebat, sehingga sampai dengan pukul 8 pagi, tak banyak warga yang berkumpul.

Melihat situasi yang tak menguntungkan ini, beberapa orang warga yang sudah berkumpul mengubah rencana semula untuk tidak mendatangi titik-titik aksi yang dituju, yang tersebar di 3 desa. Mereka berasumsi jika memaksakan diri menuju lokasi tersebut, juga akan mendapatkan sejumlah rintangan, karena medan lokasi yang dituju pasti sangat licin dan sulit untuk dilalui. Rencana aksi selanjutnya berubah menjadi aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” di sepanjang jalan pantai pulau Merah Sumberagung hingga kantor kecamatan Pesanggaran. Warga selanjutnya mulai mempersiapkan beberapa material untuk membuat spanduk aksi, dan secara bergiliran mengerjakan beberapa spanduk. Menurut keterangan Andri, jumlah keseluruhan spanduk yang dibuat warga adalah sebanyak 11 spanduk.

Sekitar pukul 12.30, warga mulai memasang spanduk itu secara bergantian, dengan memilih titik awal adalah pantai Pulau Merah. Dan sekitar pukul 15.30, warga berhasil memasang spanduk di depan kantor kecamatan Pesanggaran.

Dalam aksi pemasangan spanduk ini, banyak kelompok warga dari luar desa Sumberagung turut hadir. Begitu juga dengan para awak jurnalis dan aparat keamanan (TNI/Polri). Menurut keterangan warga banyak orang tak mereka kenal sebelumnya mengikuti dan melakukan pemotretan terhadap aksi yang mereka lakukan.

Aksi itu berlangsung hingga pukul 16.30. Pukul 17.00, warga sudah membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Tanpa pernah diduga sebelumnya, sekitar pukul 23.30, Andri didatangi oleh pihak yang mengaku dari intel Kodim dan Koramil. Mereka memberikan keterangan bahwa  dalam spanduk aksi yang digunakan oleh warga, terdapat sebuah spanduk yang berlogo mirip palu arit. Atas keterangan tersebut, Andri mengatakan tidak tahu, dan merasa yakin bahwa keterangan itu tidak benar, karena 11 spanduk aksi yang mereka buat tidak satupun yang memiliki logo yang dituduhkan. Esok harinya (5/4), ia kembali didatangi dan diinterogasi oleh sejumlah aparat kepolisian.

Atas peristiwa ini, selanjutnya puluhan warga diperiksa oleh pihak kepolisian Resor Banyuwangi, dan kini dalam perkembangannya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Advokasi Melawan Kriminalisasi Kejahatan Pertambangan

Terkait dengan perkembangan kasus kriminalisasi yang menimpa warga Sumberagung ini, sejumlah pertemuan dan aksi solidaritas dilakukan di sejumlah tempat oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Salah satunya adalah kegiatan pertemuan yang diselenggarakan di sekretariat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada Sabtu, 10 Juni 2017.

Pertemuan ini, selain melibatkan warga Sumberagung, juga melibatkan LBH Surabaya, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim), Walhi Eknas, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kontras Surabaya, dan beberapa pengacara publik.

Dalam pertemuan ini disepakati, bahwa organisasi-organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan ini akan meleburkan diri dalam perjuangan bersama melawan kejahatan industri tambang di Tumpang Pitu Banyuwangi. Selain itu juga bersepakat membentuk tim advokasi khusus untuk pendampingan dan pembelaan terhadap 4 orang warga Sumberagung yang kini menjadi korban kriminalisasi. Tim ini terdiri dari 15 pengacara, yang berasal dari LBH Surabaya dan Walhi Jatim.

Wajah Jawa Timur dalam Cengkraman Industri Tambang

Pasca pertemuan ini, Walhi Jatim menegaskan bahwa potensi serupa, yakni terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang berjuang melawan kejahatan industri pertambangan di Jawa Timur tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi. Pasalnya, orientasi pembangunan dan paradigma yang berbasiskan pada industri ekstraktif terus menjadi ruh bagi pemerintah daerah ataupun pusat. “Apa yang terjadi di Banyuwangi, pasti akan terjadi di tempat lain di Jawa Timur, khususnya di wilayah bagian pesisir”, ungkap beberapa pegiat Walhi Jatim.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan beberapa temuan yang berhasil dicatatkan oleh Walhi Jatim. Dalam catatan akhir tahun Walhi Jatim 2016, didapatkan satu temuan yang cukup mencengangkan terkait bagaimana industri pertambangan sangat mendominasi dalam pencaplokan ruang hidup rakyat dalam kurun waktu 4 tahun belakangan (2012-2016). Dalam temuan tersebut dengan merujuk pada data Korsup KPK (Kordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk pertambangan Mineral dan Batubara, didapatkan keterangan bahwa luas lahan pertambangan di Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup ektrim, yaitu dari 86.904 hektar pada tahun 2012 menjadi 551.649 hektar pada tahun 2016.

Angka ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun telah terjadi peningkatan luas lahan pertambangan sebanyak 535 persen. Dan jika angka ini dikonversi dengan luas keseluruhan wilayah daratan provinsi Jawa Timur yang berjumlah 4.792.200 hektar, maka dapat disimpulkan sementara bahwa 11,5 persen luas daratan Jawa Timur kini telah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan.

Sumber: Dinas ESDM Jawa Timur

Angka ini belum ditambahkan dengan angka pencaplokan wilayah pesisir dan lautan Jawa Timur yang juga sama-sama dikuasai oleh industri migas. Walhi Jatim mencatat, saat ini terdapat 63 Wilayah Kerja Pertambangan dengan pembagian 31 Wilayah Kerja Pertambangan berstatus eksploitasi atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), dan 32 Wilayah Kerja Pertambangan berstatus eksplorasi. Tak heran apabila kini laju krisis sosial-ekologis dan konflik agraria tak hanya meluas di daratan, namun juga terus meningkat di kawasan pesisir, ataupun pulau-pulau kecil, khususnya bagian pesisir selatan maupun utara Jawa Timur, yang mencakup kepulauan Madura dan sekitarnya.

 

1 Comment

  1. Anang p

    Minggu Juli 2nd, 2017 at 03:13

    Gugat atau tinjau kembali ijin lokasi peruntukannya untuk apa setelah ijin lokasi dari bupati atau gubernur turun sesuai nggak dgn keadaan dilapangan bila ada satu kekurangan tdk sesuai ijin lokasi bisa dicabut lewat DPR tdk usah lewat pengadilan…..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *