Solidaritas

Warga Desak Bupati Cilacap untuk Mencari Solusi Dampak Abu Batu Bara

By  | 

Cilacap, 27 agustus 2018 – Hari ini adalah kali kedua aksi dan kampanye damai yang dilakukan Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan (FMWPL) yang mendapat dukungan dari beberapa organisasi pemuda – mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemerduli Lingkungan Cilacap (JPLC). Pasalnya setelah dilakukannya revisi AMDAL pada tahun 2013 dan tahun 2015 terkait ekspansi perluasan PLTU Cilacap unit 1 dan 2 kapasitas 2 x 300 MW ditambah dengan unit 3 kapasitas 1 x 660 MW oleh PT. S2P telah mengakibat semakin buruknya kualitas hidup masyarakat Dusun Winong, Desa Slarang.

Sebelumnya masyarakat telah secara resmi mengajukan surat permohonan audiensi kepada Bupati Cilacap untuk menyampaikan secara langsung keluhan atas dampak yang dialami oleh masyarakat paska beroperasinya panambahan unit 3, tetapi mendapatkan respon yang lambat dari pihak pemerintah kabupaten Cilacap. Penurunan kualitas hidup warga terutama disebabkan oleh keberadaan cerobong PLTU unit 3 dan pelaksanaan pengelolaan limbah B3  yang dilakukan oleh PT. S2P terkait penimbunan abu terbang dan abu dasar yang lokasinya bersebelahan dengan pemukiman warga.

Hal tersebut telah mengakibatkan buruknya kualitas udara di Dusun Winong, karena setiap harinya masyarakat harus menghirup asap, debu dan abu batubara. Sementara setelah dioperasikannya aktifitas penimbunan abu terbang dan abu dasar dilokasi tersebut juga telah mengkibatkan terjadinya intrusi air laut dan mengeringnya sumur – sumur warga yang selama ini tidak pernah terjadi sebelumya.

Berdasarkan fakta – fakta diatas diduga bahwa PT. S2P telah melanggar ketentuan pasal 50 ayat (1) dan pasal 69 ayat (1)  peraturan daerah kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2016 tentang izin lingkungan dan izin pengelolaan dan perlndungan lingkungan hidup terkait dengan pemenuhan kewajiban untuk mentaati  dan mematuhi persyaratan dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan dampak lingkungan yang dialami oleh masyarakat Dusun winong.

Atas dugaan pelanggaran – pelanggaran terhadap pasal – pasal tersebut Bupati selain memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan juga seharusnya Bupati  memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada PT. S2P.

Oleh karena itu kami, FMWPL, JPLC, WALHI Jawa tengah dan LBH Yogyakarta mendesak Bupati untuk segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup ini berupa :

  1. Melakukan sidak dan investigasi untuk melihat dan bertemu warga dilokasi agar mengetahui secara langsung dampak yang dialami oleh masyarakat.
  2. Menerbitkan dan menginformasikan hasil pengukuran ambient udara dan hasil pengukuran sampel air sumur warga yang pernah dilakukan oleh DLH Kabupaten pada awal tahun 2018.
  3. Menyelesaikan dan mencari solusi terkait dengan terjadinya intrusi air laut dan kekeringan yang terjadi pada sumur – sumur warga berupa pengadaan air bersih untuk masyarakat Dusun Winong.
  4. Menjatuhkan saksi administratis berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan penimbunan limbah B3 abu batubara dilokasi dekat pemukiman masyarakat.
  5. Menjatuhkan sanksi pembekuan bahkan pencabutan izin lingkungan dan izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup apabila PT. S2P tidak menjalan sanksi teguran dan paksaan pemerintah.

Narahubung : Rianto – 085803804008, Bagus – 085799732116, Fahmi – 085741074212, Luthfi – 082242019117.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.