Hanya karena berbeda, waria ditolak keberadaannya sejak hidup sampai mati.

Bagi waria, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kemewahan. Bagaimana tidak?  Pengurusan KTP bagi waria tidak dimudahkan. Surat keterangan asal atau lazim dikenal Surat Pindah jadi  salah satu syarat  yang sulit dipenuhi oleh waria telantar atau non warga lokal. Kebanyakan waria ditolak oleh keluarganya karena dianggap menyimpang, lalu mereka pergi atau diusir, bahkan putus komunikasi dengan keluarganya. Akibatnya, sekitar 60 persen dari populasi waria di Yogyakarta tidak terpenuhi hak kewarganegaraannya, jumlah itu baru 105 dari 175 orang yang tercatat sebagai anggota organisasi penyintas.

Tanpa KTP, mereka tidak dapat membuka rekening bank; tidak dapat naik kereta api atau pesawat; tidak berkesempatan mempunyai jaminan kesehatan; mustahil mempunyai  Surat Ijin Mengemudi (SIM); terlilit hutang lintah darat, dan sulit memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta aman. Ketiadaan KTP membuat waria terancam hidup di jalanan seterusnya.

Ditemui di sela-sela diskusi film Perempuan Tanpa Vagina (Rabu, 20 November 2019) bersama para akademisi, Jenny  (41) mengungkapkan, “Saya beruntung memperoleh KTP karena keluarga saya tidak  mengasingkan saya, meskipun sempat menolak jati diri saya saat saya SMP,” pengakuan nya. Pengurus lembaga keuangan mikro suatu aliansi waria di Yogyakarta itu pernah pula membuka salon di Sumedang. Menurutnya, hambatan terbesar ada pada diri waria sendiri. Memperoleh Kartu Keluarga (KK) atau Surat Pindah dari daerah asal tidak  mudah, pertama banyak waria yang sudah putus komunikasi dengan keluarga, kedua kembali ke masa lalu yang penuh trauma kekerasan itu berat, ketiga adakalanya keluarganya sudah tidak ditemukan lagi karena kampungnya sudah berubah jadi kawasan  proyek.

Shinta Ratri (57), Pengasuh Pesantren Waria Al Fatah di Celenan, Bodon, Jagalan (Kotagede), Banguntapan, Bantul, mengungkapkan kekesalannya (Rabu, 20 November 2019). “Saya iri  dengan nasib waria di Nepal atau Pakistan yang identik dengan negara berpenduduk mayoritas muslim. Di sana waria dihormati dan diakui negara.”

Warga asli Jagalan, Banguntapan, Bantul ini memperoleh penghargaan dari lembaga HAM  berbasis di Irlandia, Frontline Defender, sebagai inspirator pejuang HAM mewakili kawasan Asia Pasifik.  Oktober 2019 lalu ia terbang ke Dublin. Pengurusan KTP bagi Shinta tidak masalah sebab ia memenuhi persyaratan lengkap, kendati dalam dokumen negara tertera nama lahirnya dengan jenis kelamin laki-laki, “Kami harus fleksibel memperlakukan prinsip, tujuan perjuangan kami adalah kesejahteraan dan pengakuan eksistensi waria, bahwa waria itu ada,” ujarnya.

Ditemui di kantor Kecamatan Banguntapan, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Banguntapan, Wartiningsih (54) menyatakan pengurusan KTP untuk kasus khusus seperti perubahan agama dan jenis kelamin juga waria langsung diurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten, “Kami belum pernah memproses atau melayani pengurusan KTP dari waria,” jelasnya (Rabu, 20 November 2019).

Di tempat yang sama, Sekretaris Camat Banguntapan, Muhammad Misbach, SIP (57),  menyatakan bahwa kebijakan itu tidak di level kecamatan, meskipun syaratnya sama dengan warga non waria. Kecamatan tidak diberi wewenang untuk melayani pelayanan KTP waria (Rabu, 20 November 2019).

Jenny mengungkapkan, tak jarang pemerintah menjadi aktor dalam diskriminasi terhadap  waria. “Jika dokumen lengkap seharusnya dilayani, tidak ditolak atau dihindari, itu namanya diskriminasi” ujarnya.

Ketika ditanya, apakah isu Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT), penampilan waria, dan pandangan masyarakat tentang waria terkadang menjadi pertimbangan pemerintah hingga hak-hak waria sulit terpenuhi? Sekretaris Camat Banguntapan menjawab, “Iya. Kemungkinan. Termasuk terkait agama. Di Indonesia masih kuat keagamaannya, jenis kelamin cuma laki-laki dan perempuan serta tidak diperbolehkan pernikahan sejenis.”

Shinta Ratri menanggapi, “Saya kasihan dengan mereka yang mengejek, menghina, dan  mencerca waria.”

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Identitas Disdukcapil Kabupaten Bantul, P. Eko Ananto  menjelaskan bahwa Dinas hanya melayani penerbitan KTP untuk lansia, difabel, pindah antar kabupaten, perubahan jenis kelamin dan agama yang mana keduanya harus disertai penetapan pengadilan (Kamis, 21 November 2019). Pelayanan di Dinas itu merupakan kebijakan yang mengacu pada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan UU No 24 Tahun 2013. Untuk waria, sepanjang tidak mengubah jenis kelamin diproses seperti biasa di kecamatan dari perekaman hingga cetak, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan.

“Sepanjang 2012-2019, kami sudah audiensi dengan Disdukcapil Propinsi DIY satu kali dan  Kota Yogyakarta dua kali, hasilnya masih jauh dari harapan,” ujar Shinta Ratri. Menurutnya, pengurusan KTP tanpa surat keterangan asal dan KK bisa dilakukan, namun syaratnya waria harus bermukim 6 bulan di satu tempat sepengetahuan RT atau RW setempat, nanti dicek berkala oleh Dinas Sosial jika dinilai memenuhi syarat akan diterbitkan KTP Sementara untuk kategori Orang Terlantar.

Shinta Ratri berpendapat, pihak Disdukcapil bekerja profesional, tidak menolak sepanjang  dokumen lengkap, tidak mengaitkan dengan isu LGBT dalam melayani KTP, namun belum memahami situasi dan kondisi yang dialami waria. Bermukim di satu tempat selama 6 bulan berturut-turut demi seberkas KTP Sementara dengan kategori Orang Terlantar bukan hal mudah bagi waria yang mobilitasnya tinggi. Mereka belum pernah mencoba tawaran Disdukcapil ini karena dinilai merepotkan. Lanjut Shinta, kadang waria harus dididik bagaimana menjadi warga negara yang baik, dibangkitkan kesadaran kritisnya. Kadang mereka tidak menyadari hak-haknya sebagai warganegara itu penting karena desakan ekonomi harian.

Sejauh ini waria non warga lokal memperoleh KTP dengan surat pindah yang diterbitkan  setelah keluarganya di daerah asal mengurusnya. “Program Family Support Group yang diselenggarakan Pesantren Al Fatah memungkinkan waria untuk  kembali memperbaiki komunikasi dengan keluarganya”. Komunikasi itu terjadi setelah mereka cukup percaya diri karena belajar menghargai dirinya lewat pengajian dan sekolah sore.

Pesantren sebagai Ruang Nyaman

Pesantren  Al Fatah didirikan pada 2008 di Notoyudan, atas ide Bapak Hamroli yang wafat  tahun 2013, lalu pesantren ini  pindah ke Kotagede pada awal 2014,  KH Abdul Muhaimin dilamar sebagai pembimbing. Pesantren ini didirikan dengan niat memberi ruang nyaman bagi waria yang sering mendapat ujaran kebencian dan perundungan, padahal mereka tidak pernah memilih terlahir sebagai waria. “Perasaan senasib sebagai sesama waria mendorong kami membentuk organisasi untuk meraih kesejahteraan secara ekonomi dan sosial,” ucap Shinta Ratri, saat ini 42 orang waria diasuhnya dari semula 20 orang. Diketahui dari 300-an orang waria di Yogyakarta, baru 175 menjadi anggota Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) yang kini diasuh oleh Bu Ayu.

Shinta mengungkapkan, menjalani hidup sebagai waria itu berat. Dibenci karena berbeda,  dibedakan karena prasangka, dijadikan bahan lelucon karena gerak tubuh, dicemooh karena dimiskinkan, dijauhi karena penampilannya, dicurigai karena dituduh penuh dosa, bahkan dianggap memalukan sehingga tidak diakui keberadaannya. Mayoritas masyarakat masih merasa jijik pada waria. Saat waria wafat, mereka masih saja telantar, lebih-lebih waria tanpa keluarga, warga non waria biasanya enggan atau sungkan mengurus jenazahnya. Menurutnya, waria itu istimewa (khusus) namun nasibnya tidak diistimewakan.

Merespon kebutuhan umum waria, salah satu program unggulan Pesantren Al Fatah adalah  Pemulasaran Jenazah agar jenazah waria tanpa keluarga ada yang memandikan. Adanya organ tubuh perempuan dan laki-laki di tubuh waria  membuat laki-laki atau perempuan yang hendak memandikan mundur. “Memandikan jenazah biasanya ditangani tenaga profesional di rumah sakit, kami ingin jenazah waria dirawat secara manusiawi tak hanya profesional, ternyata ini masalah waria se-Indonesia” imbuh Shinta Ratri, “Kami belajar dari Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta”

Pengajar ilmu agama dan keterampilan hidup di Sekolah Sore Pesantren Al Fatah merupakan relawan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik dosen maupun mahasiswa.  Kegiatan di Pesantren Al Fatah selalu melibatkan warga sekitarnya. Sebulan sekali waria non muslim siraman rohani di kapel Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta atas upaya organisasi. Pesantren Al Fatah membantu anggotanya yang terkena kasus hukum, mengalami depresi dan persekusi melalui Waria Crisis Centre, bekerjasama dengan LBH Yogyakarta; Fakultas Ushuluddin UIN SUKA; dan Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Waria tergolong kelompok ekonomi lemah, mereka kerja hari ini untuk hari ini. Sepanjang  jalan hidupnya, waria termiskinkan Mereka terpaksa pergi dari keluarganya tanpa modal, tanpa keahlian, tanpa dokumen yang memudahkan mereka mendapat pekerjaan layak. Menjadi pekerja seks, pengamen, pemulung, sesungguhnya dijalani karena terpaksa. Lalu, mereka terganjal perda-perda diskriminatif, sementara tidak ada yang membuka lapangan pekerjaan bagi waria.

Penerimaan Masyarakat

Menurut KH Abdul Muhaimin (Selasa, 19 November 2019), masyarakat tidak mengalami resistensi terhadap keberadaan Pesantren Al Fatah. Di saat awal pindah dari Notoyudan ke Kotagede, ia berkali-kali menerangkan pada masyarakat melalui pengajian di Pesantren Al Fatah dengan isu kemanusiaan. KH Abdul Muhaimin menerangkan, dalam Qur’an, deklarasi kemanusiaan lebih final dari Declaration of Human Right.  Allah memuliakan bani adam  (manusia) sebagai makhluk, hamba, dan khalifatullah. “Saya harus menghormati waria karena mereka bani adam dan mereka membutuhkan hak keagamaannya. Pemenuhan hak warga negara itu sebenarnya kewajiban negara.”

KH Abdul Muhaimin menjelaskan penerimaan masyarakat atas keberadaan dan aktivitas  Pesantren Al Fatah melalui jalan panjang, apalagi lokasi Pesantren Al Fatah merupakan basis  Muhammadiyah, “Bahkan RT di lokasi itu bilang, ‘sudah, kalau ada Pak Kyai tidak apa-apa,’ sebelumnya tidak pernah ada gangguan apapun,” ujarnya. Gangguan pertama kali baru tahun 2016 itu, oleh Front Jihad Islam (FJI) bersamaan dengan maraknya isu LGBT,  “Itu isu politik, kalau perlu digunakan ya digunakan, kalau tidak ya tidak,” lanjut KH Abdul Muhaimin. Pesantren Al Fatah dibantu beberapa LSM seperti ANBTI, PKBI, dan LBH untuk masalah hukum.

Sekretaris Camat Banguntapan mengakui pihaknya mengetahui keberadaan Pesantren Al  Fatah dan membenarkan bahwa tidak ada konflik Pesantren Al Fatah dengan masyarakat, “Kegiatan mereka mengaji dan mereka tidak tinggal menetap, meskipun belum jelas legalitasnya.”

Sikap pembelaan KH Abdul Muhaimin pada hak-hak kemanusiaan waria berbuah tuduhan oleh FJI bahwa ia pendukung LGBT, “Saat Al Fatah digeruduk FJI, saya tidak diundang pihak pemerintah sehingga tidak berkesempatan menjernihkan keadaan.” Sebagai pemuka agama, ia merasa wajib melayani, melindungi, memenuhi hak-hak keagamaan waria, “Kok gampang menuduh saya mendukung LGBT? Mereka tiba-tiba menghakimi waria sesat, harus tobat dulu sebelum ibadah, saya ditanya apakah saya bisa menormalkan waria?” kata Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Nurul Ummahat, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta itu.

Untuk mengurai persoalan waria, perumusan Fiqh Waria antara Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jepara dengan Pesantren Al Fatah dilakukan sekitar 2015 lalu, atas inisiasi kyai yang juga menggeluti isu Keistimewaan DIY ini. Baginya, Pesantren Al Fatah sudah mengubah penghidupan waria menjadi lebih baik dan bermartabat, perlahan-lahan. Persekusi FJI pada 2016 lalu sempat membuat warga Jagalan dan pegiat Pesantren Al Fatah berjarak, namun kini situasi kembali pulih seperti sediakala.

Jenny berpendapat, pelabelan proLGBT bagi para pembela hak-hak waria tidak relevan karena mereka bertindak berdasarkan kemanusiaan. Kecurigaan, kebencian, kejijikan, dan ketakutan pada waria muncul karena kurangnya pemahaman terhadap waria,  “Homophobia terhadap waria imbang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berprasangka waria agresif, perempuan berprasangka waria galak.”.

Shinta Ratri menambahkan, gejala konservatisme dalam beragama para pemeluknya turut  ambil bagian dalam merawat homophobia,  “Konservatisme dalam beragama dapat menyuburkan radikalisme dan intoleransi, jika  pemeluknya tidak hati-hati.”

Senada dengan Shinta Ratri, Hairus Salim,  salah satu penulis buku riset Krisis Keistimewaan:  Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta (2017),  menemukan praktik main hakim sendiri (vigilantisme) terhadap kelompok tertentu, termasuk waria, dilandasi akar masalah, salah  satunya di wilayah teologis, “Mereka menganggap kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi, budaya bukan karena salah urus, tapi akibat pelanggaran hukum agama menurut tafsir mereka,” jelasnya melalui wawancara via telepon (Rabu, 20 November 2019). Sehingga, reaksinya mudah menyalahkan, menghakimi, dan menghukum.

Persekusi oleh kelompok intoleran tidak menyasar pada kelompok ekonomi kuat meskipun mereka sangat mudah dilabeli serupa waria. Jenny mengungkapkan kekesalannya, “Mereka  tidak inklusif, berperilaku dan berpenampilan seperti waria untuk pekerjaan, atas nama seni.” Menurut Hairus Salim, modal mampu membeli keamanan sehingga kelompok kuat bisa bebas dari persekusi.

Waria dan Keistimewaan DIY

Sepuluh tahun terakhir, Shinta Ratri merasakan perubahan sikap pemerintah dan masyarakat secara luas terhadap waria. Dulu ia dan komunitas waria sering dilibatkan sebagai juri masak  lomba peringatan HUT RI. Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) yang diikutinya terakhir tahun 2010. Kegiatan budaya di desanya pun ia tak lagi dilibatkan. Pesantren Al Fatah memilih jalurnya sendiri untuk turut memajukan wisata budaya melalui pertunjukan tari nusantara dan kuliner. Bahkan, ketika Desa Jagalan akan lomba desa di tingkat kabupaten, pengurus kampung justru memintanya menutup pintu dan sembunyi, “Maaf ya Bu Shinta, hasil keputusan rapat panitia kemarin, Ibu harus tutup pintu dulu,” ujar Shinta Ratri mengenang intoleransi yang dialaminya, “Mungkin mereka cemas tidak akan juara, padahal dengan kami sembunyi juga tidak juara.”

Dinas Kebudayaan DIY memberikan fasilitasi berupa dukungan program kegiatan,  bentuknya  perhelatan (event) seni yang ada di masyarakat. Fasilitasi program ini dibiayai pemerintah  melalui Dana Istimewa. Yuliana Enny Lestari Rahayu, Kepala Bidang Pemeliharaan Pengembangan Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan DIY menyatakan, komunitas waria bisa mengakses fasilitasi program tersebut. Caranya, mengajukan proposal dan secara administrasi sanggar atau kelompok seninya minimal terdaftar di kecamatan, lebih utama terdaftar di kabupaten, dan mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Nomor Induk Kesenian (NIK) yang diterbitkan Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota di mana kegiatan berada, idealnya sanggar atau kelompok seni berbadan hukum. “Dasar kami adalah SKT dan Proposal, kami tidak membeda-bedakan jender,” ujar Kepala Bidang yang membawahi Seksi Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni ini (Jum’at, 22 November 2019).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Seni pada bidang tersebut, Purwiyati,  menyebutkan SKT atau NIK tujuannya sebagai bank data saja, tidak untuk menyulitkan. “Namun, belum ada kelompok waria yang mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitasi program” ujarnya (Jum’at, 22 November 2019). Terkait FKY, ada kelompok waria yang ikut serta dalam FKY 2019 di Malioboro, meski sedikit.

Di era Keistimewaan DIY ini, Perda DIY No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan  dan Pengemis dirasakan waria menjadi ancaman tak hanya bagi waria yang bekerja di jalanan, namun juga waria yang mengekspresikan jati dirinya di tempat kerja, jalan, mall, dan pasar. “Ada poin bahwa waria berekspresi transpuan atau mereka yang berjenis kelamin laki-laki tetapi menyerupai perempuan, akan ditindak walaupun tidak ngamen,” ujar Jenny. Menurut paralegal LBH Yogyakarta ini, isu orientasi seksual dipolitisasi untuk memperbanyak orang, menguatkan prasangka terhadap waria, dan ada kepentingan lebih besar, sementara waria tidak punya backing.  Sementara itu, Hairus Salim menjelaskan, pelaku vigilantisme memanfaatkan isu-isu tertentu untuk negosiasi ruang-ruang bisnis, menyerang komunitas rentan cara paling aman.

“Jogja sudah hilang budayanya. Istimewa sekarang hanya untuk kelompok tertentu, untuk  sebagian orang yang merasa istimewa, tapi tidak istimewa untuk orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial,” ujar Jenny menutup perbincangan.

Liputan ini hasil kerjasama Selamatkanbumi.com dengan Aliansi Jurnalis independen (AJI) Yogyakarta dalam program Fellowship Liputan sebagai bagian dari Journalists Workshop on Human Rights Reporting yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan Internews dan Kedutaan Belanda di Yogyakarta, 6-8 September 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.