Berita

Warga Kendeng menjemput keadilan

By  | 

Semarang – Setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 90 kilometer dari kampung halamannya, Pati, rombongan aksi warga Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), akhirnya tiba di ruas jalan Pantura, Demak-Semarang pada Senin (16/11/2015), pukul 17.30 WIB.

Walaupun bergelut dengan teriknya matahari sejak pagi, langkah kaki para peserta aksi tetap terlihat semangat hingga sore ini. Rencananya, JMPPK menargetkan akan tiba di Semarang sebelum pukul 02.00 WIB agar sedikit memiliki waktu untuk beristirahat sebelum selasa pagi datang, dimana hari sang hakim PTUN akan membacakan putusan yang menyangkut kelangsungan ruang hidup ekologi warga JMPPK.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 2014, Bupati Pati, Haryanto, mengeluarkan surat ijin lingkungan dengan nomor 660.1/4767 tahun 2014. Terbitnya surat tersebut memberikan peluang kepada PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT. Indocement untuk melakukan penambangan kapur di wilayah kecamatan Kayen dan Tambakromo.

Akibatnya, warga pegunungan Kendeng, khususnya yang berada di Kayen dan Tambakromo, menjadi resah karena lingkungan pertanian dan mata air yang ada akan rusak jika pertambangan tetap dipaksakan untuk beroperasi. Situasi ini terus mendorong munculnya gelombang penolakan yang terus meluas dari warga agar rencana penambangan PT SMS dibatalkan. Salah satunya adalah dengan cara menempuh melakukan gugatan terhadap Bupati di PTUN Semarang.

Menurut Zainal Airifin, kuasa hukum warga JMPPK, mengatakan bahwa sedari awal terbitnya surat ijin lingkungan yang diteken Bupati itu telah bertentangan dengan beberapa perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398/K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu ia juga menambahkan bahwa terbitnya surat ijin lingkungan tersebut tidak pernah melibatkan warga dari proses awal, dan dalam penyusunan dokumennya, terdapat beberapa pemalsuan data, seperti jumlah mata air dan sebaran lokasi gua. Dengan fakta ini, dia berharap, putusan hakim PTUN besok akan mengabulkan tuntutan warga JMPPK, demi lahirnya rasa keadilan, sekaligus kritik terhadap pembangunan yang menyesatkan. (Fan).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *