Berita Terkini

Warga Sepat Kembali Diperiksa Polda Jatim

By  | 

Surabaya- Jumat pagi (3/8), puluhan warga Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya kembali mendatangi kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Mereka datang dengan tujuan untuk  memberikan aksi solidaritas terhadap 4 rekan mereka yang akan diperiksa sebagai saksi oleh petugas Polda Jatim. Rekan mereka tersebut adalah Darno, Suhema, Rokim, dan Dian Purnomo.

Seperti yang diketahui Darno dkk dilaporkan atas dugaan telah memasuki pekarangan milik PT. Ciputra tanpa ijin yang berhak dan melakukan perusakan barang milik orang lain secara bersama-sama. Dugaan tersebut jika terbukti, maka Darno dkk akan dijerat pasal 167  dan 170 KUHP .

Sebelum pemeriksaan tadi pagi, Darno juga sudah diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 27 Juli 2018 lalu.

Terkait situasi tersebut, Wahyu Eka, manajer pendidikan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim), mengatakan pihak kepolisian harus objektif dalam melihat kasus yang menimpa warga Sepat tersebut, dan tidak tebang pilih serta harus melihat konteks kasusnya.

Ia juga menambahkan bahwa upaya pemanggilan warga Sepat tersebut sebenarnya buntut dari perjuangan panjang warga dalam mempertahankan Waduk Sepat dari perampasan oleh pihak PT. Ciputra.

Lahan Waduk Sepat pada mulanya adalah merupakan Tanah Kas Desa TKD, yang berbentuk lahan waduk,  dengan luas sekitar  6,675 Hektar dan terletak di wilayah RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat. Lahan tersebut merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat yang telah dikelola secara turun temurun.

Menurut warga, Waduk Sepat memiliki hubungan yang kuat dengan jati diri warga sekitar. Selain memiliki sisi inheren dengan nilai kultural, ekonomi dan sosial, Waduk Sepat juga merupakan benteng pertahanan ekologis urban, yang semakin tersisih dari ekosistem perkotaan di tengah laju industri properti yang semakin brutal.

“Selain sebagai ruang sosial, dan memiliki nilai sejarah yang tinggi, waduk ini juga punya fungsi lain, yakni sebagai tempat bersinggahnya burung-burung”, ungkap salah seorang warga.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, sejarah sosial dan keterikatan batin warga terhadap Waduk Sepat harus terputus pasca pemerintah kota Surabaya melepaskan lahan Waduk Sepat tersebut kepada PT Ciputra Surya, Tbk dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/366/436.1.2/2008, atas persetujuan DPRD Kota Surabaya dengan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2008.

Buntutnya, pasca keluarnya surat keputusan tersebut, kini seluruh areal lahan Waduk Sepat dipagar keliling oleh pihak PT. Ciputra.

Dan pada 14 April 2015 lalu, bahkan  pihak Ciputra dibantu oleh aparat kepolisian melakukan eksekusi atau pengosongan paksa lahan Waduk Sepat tersebut, sehingga beberapa warga mengalami luka-luka dan terdapat barang-barang milik warga di lokasi yang dirusak.

Diduga kuat, oleh WALHI Jatim dan warga Sepat, pelepasan lahan Waduk Sepat tersebut akan mengarah pada alih fungsi Waduk Sepat menjadi kawasan perumahan mewah, seperti dalam kasus-kasus pelepasan waduk lainnya di Surabaya.

“Hal ini akan mengarah pada penyempitan ruang hidup bagi warga perkotaan Surabaya,” ungkap Ahmad, manajer advokasi WALHI Jatim.

Dukungan aksi solidaritas terkait pemeriksaan 4 warga Sepat pada Jumat pagi tadi ini juga mengalir dari beberapa organisasi masyarakat sipil. Diantaranya adalah WALHI Jawa Timur, LBH Surabaya, FNKSDA, LAMRI, IMM dan PMKRI, yang meleburkan diri menjadi  jaringan Selamatkan Waduk Sepat (SELAWASE).

Dalam keterangan persnya, SELAWASE menuntut Polda Jatim untuk menghentikan upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan dan mempertahankan Waduk Sepat. Sekaligus juga mendesak Pemkot Surabaya untuk lebih berpihak kepada warga dan segera mengembalikan Waduk Sepat kepada warga.

Dugaan kriminalisasi tersebut menurut SELAWASE terbukti dengan beberapa data kronologi peristiwa yang telah mereka kumpulkan dari lapangan, yang mereka tuangkan dalam keterangan persnya hari ini.

Adapun data yang dimaksud adalah:

Pertama, Warga masuk ke area Waduk Sepat karena mendengar ada suara air deras menyerupai banjir, saat sedang melakukan sholat Tarawih di dekat Waduk Sepat. Padahal saat itu kondisinya tidak sedang hujan. Selain itu, debit air yang mengalir di selokan yang terhubung dengan Waduk Sepat, arusnya terpantau deras. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan warga, bahwa ada upaya pengeringan Waduk Sepat secara paksa, sehingga membuat warga harus bertindak agar Waduk Sepat tidak mengering.

Kedua, Sebelum memasuki lokasi Waduk Sepat, warga terlebih dahulu berkoordinasi dengan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Lidah Kulon. Ketua LPMK Lidah Kulon justru menyarankan untuk bertemu di lokasi Waduk Sepat secara langsung. Dengan dasar ini, warga akhirnya berbondong-bondong memasuki kawasan Waduk Sepat melalui pintu utama Waduk. Setelah di dalam Waduk Sepat, warga langsung menghubungi pihak Polsek Lakarsantri dan Camat Lakasantri untuk datang ke lokasi. Tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polsek Lakasantri tiba di lokasi.

Ketiga, saat memasuki Waduk Sepat dan mengecek pintu air waduk, warga menemukan bahwa memang pintu penutup air di bagian bawah sudah terpotong, sehingga tidak bisa ditutup kembali. Melihat hal tersebut, warga berkoordinasi dengan Polsek Lakasantri, Camat Lakasantri dan PT Ciputra. Pihak Ciputra kemudian sepakat untuk membuatkan penutup pintu air yang sudah dipotong. Setelah menunggu hampir tiga jam, penutup pintu air tersebut tidak kunjung datang, dan air keluar terus menerus. Selanjutnya warga berinisiatif menutup sementara pintu air dengan tanah yang ada di sekitar Waduk Sepat sampai pintu air tertutup.

Keempat, tidak ada perusakan apapun yang dilakukan oleh warga saat berada di lokasi Waduk Sepat, bahkan tidak ada paksaan atau himbauan supaya warga keluar dari Waduk Sepat. Warga keluar dari Waduk Sepat karena inisiatif mereka sendiri.

Dengan data tersebut, SELAWASE menduga bahwa pelaporan serta pemanggilan Darno dkk merupakan salah satu upaya untuk mengkriminalisasi warga. Karena seperti diketahui bahwa saat ini warga Sepat tengah mengajukan berbagai gugatan di lembaga peradilan untuk mendapatkan haknya kembali atas Waduk Sepat tersebut.

Menurut mereka, hal tersebut sangat bertentangan dengan  pasal 66 , UU 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Ruang Hidup yang Terus Menyempit

Menurut WALHI Jatim, persoalan penyempitan ruang hidup warga perkotaan di Surabaya, dapat terlihat pada pola penguasaan lahan kota yang terus masif berpindah tangan kepada pengusaha properti. Pola yang demikian bahkan terus mendominasi dan merampas beberapa aset milik publik yang selanjutnya memicu konflik sosial dan perlawanan dari warga.

Salah satu diantaranya adalah perampasan dan alih fungsi beberapa Waduk milik desa yang tersebar di Surabaya  menjadi kawasan-kawasan elit dalam berbagai bentuk jenis akumulasi (perumahan, mall, pusat bisnis, dll).

Kelompok Ciputra, misalnya, hingga Juni 2015, telah menguasai 5.325 hektar lahan di wilayah perkotaan; lahan-lahan tersebut sebelumnya adalah milik warga. Pakuwon Grup, juga menguasai sekitar 330 hektar untuk pengembangan perumahan Grand Pakuwon Surabaya Barat. Sementara Sinarmas, menguasai 120 hektar dalam pengembangan perumahan Bukit Mas I dan II.

Padahal jika merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 25 disebutkan bahwa konservasi sumber daya air salah satunya dilaksanakan pada waduk. Hal ini juga didukung oleh PP Nomor 37 Tahun 2010 di bagian keempat pasal 92 mengenai konservasi waduk.

Menurut WALHI Jatim, pelepasan Waduk Sepat oleh Pemkot Surabaya untuk dijadikan kawasan perumahan, merupakan tindakan yang inkonstitusional karena tidak mematuhi Undang-Undang tersebut.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.