Berita

Berjuang Menyelamatkan Kerusakan Lingkungan Malah Dituduh Komunis

By  | 

Banyuwangi – Rabu pukul 9 pagi (26/7), puluhan warga desa Sumberagung, Pesanggaran, tiba di kantor Polisi Resor (Polres) Banyuwangi dengan mengendarai 5 mobil. Kedatangan mereka tak lain adalah guna menemani salah seorang rekan mereka, yang bernama Heri Budiawan (37 tahun) yang berstatus tersangka.

Budiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banyuwangi sejak April 2017 dalam perkara yang diduga adanya tindak pidana sebagai orang yang menyuruh atau turut melakukan tindak pidana dimuka umum menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dengan tulisan melalui media spanduk. Dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ia dikenai pasal 107 huruf a, UU Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Jika dirunut kembali ke belakang, kasus ini bermula dari aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” yang dilakukan oleh warga Sumberagung dan sekitarnya pada tanggal 4 April 2017 di sepanjang pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Satu hari pasca aksi (5/4) tersebut, muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang diduga mirip palu arit.

Seperti yang diketahui, sejak tahun 2012, PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan Damai Suksesindo (PT DSI), anak perusaaan PT Merdeka Copper Gold, Tbk telah mengantongi ijin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu. Kehadiran perusahaan pertambangan ini mendapatkan penolakan yang cukup luas dari warga di seluruh desa yang terdapat di kecamatan Pesanggaran dan sekitarnya. Termasuk Budiawan dan rekan-rekannya yang lain.

Terkait kasus ini, menurut keterangan warga dan temuan lapangan yang berhasil dikumpulkan oleh selamatkanbumi.com, tidak satupun spanduk yang terpasang terdapat logo yang dituduhkan oleh pihak aparat keamanan.

Warga menduga bahwa tuduhan aparat keamanan tersebut memiliki tujuan untuk melemahkan gerakan penolakan tambang yang sedang berlangsung. Selain itu warga menambahkan bahwa tuduhan tersebut hanyalah untuk memecah belah persatuan perjuangan yang terus meluas.

Selain Budiawan, dalam kasus ini, 3 orang Sumberagung lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam proses pemeriksaan ini, Budiawan didampingi oleh 8 orang pengacara yang berasal dari Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (TEKAD GARUDA), sebuah organisasi aliansi kelompok masyarakat sipil yang secara khusus didirikan untuk membantu perjuangan warga Tumpang Pitu. Abdul Wahid, selaku kordinator advokasi TEKAD GARUDA, dalam keterangannya kepada selamatkanbumi.com sebelum mendampingi Budiawan pada rabu pagi (26/7) menyatakan bahwa kasus yang dialami oleh warga Tumpang Pitu ini diduga sangat terkait erat memiliki tujuan untuk melemahkan gerakan rakyat Tumpang Pitu dalam menyelamatkan lingkungannya dari gempuran industri tambang.

Selain itu, Wawa, yang juga tergabung dalam TEKAD GARUDA, menambahkan penetapan status tersangka terhadap warga Tumpang Pitu ini merupakan bentuk kriminalisasi dan cenderung sangat dipaksakan. Bahkan ia menegaskan, hal itu dibuktikan dengan hilangnya beberapa alat bukti utama, yakni spanduk yang dituduhkan oleh aparat kepolisian.

Dalam prosesnya, pemeriksaan terhadap Budiawan berjalan selama 2 jam, dimulai pada pukul 12 dan berakhir pada pukul 2 siang.

Kerusakan Sosial-Ekologis Terbaru

Warga Sumberagung dan sekitarnya kini merasa hak hidupya atas kualitas lingkungan yang baik dan sehat kian terampas, khususnya sejak hadirnya industri pertambangan di Tumpang Pitu. Bahkan, 2 pekan belakangan ini (Juli 2017) menurut beberapa keterangan warga Sumberagung yang berhasil dihimpun oleh selamatkanbumi.com, infrastruktur publik, seperti jalan utama desa juga mulai banyak yang rusak. Warga mengatakan aktivitas lalu-lalang truk-truk pertambangan PT BSI telah menyebabkan sebagian besar jalan desa berlubang dan rusak parah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan pembuangan material tanah bekas kegiatan pertambangan ke jalan-jalan desa. Dampaknya, polusi udara, suara, dan air semakin meningkat tajam.

“Kalau musim kemarau, pembuangan tanah bekas pertambangan itu telah membuat desa kami sangat terlihat kumuh darena debunya berterbangan kemana-mana. Dan kalau musim hujan, membuat jalan menjadi semakin bertambah licin. Ini belum ditambah dengan dentuman suara peledakan aktivitas pertambangan yang terdengar setiap hari. Kami mendesak negara untuk segera mengambil tindakan secepatnya menghentikan kegiatan pertambangan ini”, ungkap beberapa warga Sumberagung.

Belakangan warga Sumberagung menjadi semakin khawatir dengan adanya dugaan awal kandungan material beracun yang terdapat di tanah bekas aktivitas pertambangan yang dibuang di jalan desa. Mereka menduga hal itu dapat menyebabkan keracunan dan perusakan lingkungan desa menjadi semakin tak terkendali. “Bayangkan jika itu benar beracun, maka bisa jadi tanah bekas buangan tambang itu menyatu dengan tanah kami, air yang kami minum dan udara yang kami hirup. Beragam jenis penyakit baru pasti akan timbul Mas”, tutur salah seorang warga Sumberagung.

Ahmad, warga dusun Pancer, Sumberagung yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan juga menambahkan keterangan yang tak kalah penting. Ia mengatakan bahwa satu tahun belakangan ini, kondisi pesisir Sumberagung semakin kritis. “Beberapa jenis ikan dan kerang kini sudah menghilang dari kampung Mas. Bahkan, air sumur milik warga juga mulai terasa kecut, termasuk milik saya. Kalau dibuat mandi pasti gatal. Dan tentu tak layak lagi untuk dikonsumsi”, tegasnya.

Selain melibas Sumberagung, hadirnya pertambangan di Tumpang Pitu juga mengancam 4 desa lainnya, yakni Pesanggaran, Sarongan, Sumbermulyo dan Kandangan.

Cerita ini dikuatkan dengan keterangan Nang, seorang petani asal Pesanggaran. “Satu tahun belakangan ini, gerombolan monyet mulai turun ke lahan-lahan pertanian warga. Gerombolan kijang juga mulai banyak turun ke perkampungan warga. Bahkan pemancing di pantai Lampon, yang tak jauh dari sini sempat melihat binatang mirip harimau juga turun. Ini terjadi tentunya setelah rumah mereka (Tumpang Pitu) rusak dibabat tambang”, ungkapnya.

Terkait dengan krisis sosial-ekologis ini, beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim) menyatakan tidak ada jalan lain untuk keluar dari krisis ini selain melakukan penghentian seluruh kegiatan ekstraktif (salah satunya pertambangan), baik yang dilakukan di darat maupun di kawasan pesisir. “Dominasi manusia terhadap alam bermula dari adanya dominasi manusia terhadap manusia lainnya, yang berakar dari adanya sistem kapitalisme. Untuk itu, langkah utama membalik krisis sosial-ekologis yang terjadi hari ini, titik sasaran yang harus diserang adalah sistem kapitalisme itu sendiri. Karena jika tidak dunia yang lebih baik dan adil itu tidak mungkin dapat dicapai”, ungkap pengurus WALHI Jatim.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *