Opini

Wilayah Pesisir Selatan (Bukan) Untuk Bandara

By  | 

Wilayah pesisir selatan Jawa saat ini sedang gencar dibangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian (uang). Pemerintah menilai jika kegiatan di wilayah selatan nampak sepi dari pundi-pundi pendapatan negara maupun daerah.Hal ini semakin dipertegas dengan pembacaan jika aktivitas ekonomi, kebudayaan dan pariwisata kebanyakan berada di wilayah tengah dan utara.Kini, pemerintah ingin mewujudkan sebuah misi yang spektakuler. Ambisinya sudah bisa dirasakan, proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 1.556 kilometer yang membentang dari ujung timur sampai barat Pulau Jawa yang terintegrasi dengan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten. Termasuk saat ini ada upaya untuk memaksakan berdirinya bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.Sayangnya, pemerintah tampaknya menutup mata jika dibalik gemerlap misi tersebut ada ancaman bencana di wilayah pesisir yang cukup membahayakan.

Pada Juni 2012, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun sebuah masterplan terkait dengan kawasan pesisir dengan resiko bencana yang cukup tinggi.Pulau Jawa bagian selatan merupakan kawasan prioritas dengan resiko tsunami tinggi.Zona penunjang selatan Jawa pada segmen Jawa-Bali merupakan pemicu gempa bumi besar pada tahun 1840, 1867, dan 1875.Jumlah yang berpotensi terpapar di wilayah Kulon Progo ada 60.607 jiwa yang terancam.Namun sayangnya, hasil kajian BNPB tersebut hanya dianggap angin lalu, karena rekomendasinya tidak pernah ditinjau, apalagi diimplementasikan oleh pemerintah.

Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2028 sudah dijelaskan bahwa daerah yang rawan bencana tsunami di Kabupaten Kulon Progo meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Lendah, Kecamatan Galur, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Pengasih dengan luas sebesar 146,83 km2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY-pun dengan cermat dan jelas membuat sebuah kajian resiko bencana di Kulon Progo tahun 2016-2030.Isi dari kajian tersebut menjelaskan jika bencana alam yang berpotensi tinggi di wilayah pesisir Kulon Progo adalah gempa bumi dan tsunami. BPBD mencatat penduduk yang akan terdampak bisa mencapai 3.762 jiwa dengan kerugian berkisar Rp. 286,48 milyar. Hal ini menjadi bukti kuat sekaligus semakin menegaskan jika lokasi bandara di Kulon Progo tidak layak karena rawan bencana alam.

Peta Rawan Bencana Tsunami dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo

Eko Teguh Paripurno, dkk dalam penelitiannya yang mengutip artikel InaTEWS bekerjasama dengan DLR, Lapan, LIPI, dan Bakosurtanal (2012) mengungkapkan jika seluruh tapak bandara dan kota bandara (airport city) rawan tsunami tinggi 179,1 hektar (10.73%), rawan tsunami sedang 1.119,9 (69,53%) hektar dan rawan tsunami rendah 329,9 (17,74%) hektar. Hasil kajian ini juga membuktikan jika tsunami dapat mencapai ketinggian mencamai 6 meter dengan potensi terjangan dapat mencapai 2 kilometer.

Ketidaklayakan pembangunan bandara karena resiko bencana ini sebenarnya selaras dengan misi Pemerintah Provinsi DIY yang sudah lama menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 16 tahun 2011 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2030.

Dalam Perda tersebut dijelaskan jika wilayah pesisir lebih ditekankan untuk menunjang sistem dan kebijakan strategis pertanian serta ada upaya untuk mengurangi resiko bencana yang bisa terjadi di daerah pesisir pantai selatan.Kesadaran pemerintah dalam memosisikan wilayah pesisir sampai disini agaknya sudah cukup baik dengan menerbitkan peraturan tersebut.

Seperti pada pasal 51 dengan penjelasan lebih detailnya pada poin (a) kebijakan pengembangan zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan, berkelanjutan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan produkstivitas pertanian; (c) pengembangan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak, serta untuk menciptakan peluang ekonomi. Dalam strategi untuk mewujudkannya dijelaskan pada pasal 52 seperti: (a) pertahankan luasan zona pertanian; (b) peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan (c) peningkatan pengelolaan pertanian.

Adapun untuk arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan di pesisir pantai selatan Kulon Progo tertuang pada pasal 11 yang menjelaskan jika wilayah pantai Karangwuni-Glagah sebagai pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo dengan kegiatan utama perikanan tangkap dan kegiatan pendukung wisata dan pertanian.

Dalam konteks resiko bencana pada pasal 89 menjelaskan strategi pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana. Adapun zonasi rawan bencana tsunami yang ditetapkan pemerintah daerah diantaranya wilayah seluruh pesisir pantai di Kabupaten Kulon Progo (Kec. Temon,Wates, Panjatan, Galur ) di Kabupaten Bantul (Kec. Srandakan, Sanden, Kretek), di Kabupaten Gunung Kidul (Kukup, Krakal, Sadeng).

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana di DIY Yang dikeluarkan oleh BPBD DIY

Jadi sangat jelas bahwa tidak ada satupun rencana yang menjelaskan jika daerah Temon, Kulon Progo adalah lokasi yang cocok untuk pembangunan Bandara NYIA.Bahkan tidak merekomendasikan pula yang mempertimbangkan wilayah Temon sebagai Bandara Baru.Justru yang ditekankan adalah aspek pertanian.Hal ini semakin memperjelas kecerobohan sekaligus kebodohan pemerintah dalam mengambil sikap. Pemerintah hanya memikirkan pendapatan yang melimpah, tapi tak pernah berpikir akan resiko bencana.

Apalagi wilayah yang akan dibangun menggunakan konsep pembangunan berbasis aerocity. Konsepsi ini jika diberlakukan di atas lahan rawan bencana bisa sangat merugikan.Karena perekonomian yang dibentuk dari aerocity kecendrungannya berpusat. Sesuatu yang sifatnya terpusat akan mudah dalam menghancurkan perekonomian jika muncul bencana gempa bumi dan tsunami di zona bandara.

Selain itu, munculnya bandara melegitimasi negara telah berperan aktif dalam menciptakan keruntuhan ketahanan pangan.Wilayah pesisir Kulon Progo merupakan salah satu penunjang pangan dan pertanian bagi daerah.

Ari Martono dalam tesisnya “Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Penggunaan Lahan untuk Pertanian Kawasan Pesisir Kulon Progo, Yogyakarta” menyatakan jika kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan pertanian, khususnya komoditas; cabai merah, melon dan semangka. Potensi tersebut dicerminkan dari karakteristik fisik wilayahnya yang sebagian besar berlereng datar hingga berombak, tanahnya relatif subur dengan order Inceptisol, Alfisol, Mollisol, dan Vertisol, serta penduduknya sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada aktifitas ”on farm”.

Dalam ulasan data dan fakta penelitian telah membuktikan jika tidak ada unsur kelayakan dalam membangun bandara NYIA.Justru yang harus ditekankan pemerintah ialah memperkuat basis pertanian yang melekat di wilayah Temon, atau membentuk petani yang dapat meningkatkan produksi pangan yang dapat menyuplai pangan untuk berlangsungan hidup warga Indonesia.Bukan malah menciptakan bandara yang sudah sangat jelas dapat merugikan masyarakat.

Pemerintah perlu belajar pada bencana alam di Jepang, ketika bencana gempa bumi dan tsunami melanda kota Sakura pada tahun 2011 dengan kekuatan 8,9 SR. Walaupun Jepang, dengan kecanggihan teknologinya berusaha untuk melawan alam dengan mengurangi resiko bencana, nyatanya mereka tidak mampu menahan kekuatan alam. Bandara Sendai, Miyagi, Jepang diterjang tsunami setinggi 7, 3 meter yang memorak-porandakan pesawat dan bandara, bahkan banyak pesawat ringan ikut terbawa gelombang tsunami.

Bisakah kita belajar pada peristiwa yang melanda negeri kita karena bencana.Sudah banyak fenomena alam yang membuktikan jika bumi di tempat kita berpijak ini adalah negeri yang rawan bencana.Jika pemerintah terus memaksakan adanya bandara, bisa berakibat fatal.

Untuk itu, kita wajib menjaga ruang hidup kita agar tidak musnah melalui bencana alam dan sosial. Selain menguatkan satu sama lain, kita juga perlu cermat dengan pitutur leluhur yang telah mewariskan pengetahuan melalui orang-orang tua di lingkungan kita. Mbah Muhdi yang juga juru kunci untuk tiga situs bersejarah yang dipaksa mengalah pada Angkasa Pura yakin bahwa pembangunan bandara sebagaimana keyakinannya sepanjang proses pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto-pasti gagal. Ia yang sejak lahir hidup di kawasan rawan bencana dan mengerahkan daya hidupnya untuk menjaga lingkungan khasnya tersebut berujar, “Kalau mau melawan alam, orang sepintar apapun, jika tidak diizinkan Yang Kuasa ya, tidak bisa terlaksana.”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *