Sabtu (11/8) siang, sekitar jam 2, suhu udara kampung adat Sendi di lereng Gunung Welirang, Pacet, Mojokerto terasa sangat dingin. Untuk menghangatkannya, saya berusaha melakukan berbagai gerakan dan melapisi seluruh tubuh dengan jaket tebal.

Dalam kunjungan kedua ke kampung adat Sendi ini, saya berkesempatan mewawancarai salah seorang pemangku adat. Namanya Mbah Toni. Ia memiliki perawakan tubuh yang tegap dan bugar di tengah usianya yang senja (hampir 70 tahun).

Toni bukanlah nama sebenarnya, melainkan nama anak sulungnya. Nama aslinya adalah Supardi. Dalam tradisi sebagian masyarakat Jawa Timur, biasanya nama si anak sulung akan menjadi nama panggilan si bapak. Dan nama bapak (suami), akan menjadi nama panggilan untuk sang istri di dalam pergaulan antar anggota masyarakat.

Menurut penuturan Mbah Toni, kampung adat Sendi sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, sebelum kolonial Belanda datang. Bahkan menurut penuturan leluhurnya, kampung adat Sendi sudah ada sejak jaman Majapahit.

Untuk menguatkan penuturannya itu, ia menambahkan bahwa terdapat beberapa bukti situs di Sendi yang sangat terkait erat dengan Majapahit, dan tetap memiliki hubungan spiritual dan budaya dengan masyarakat adat Sendi hingga saat ini.

“Di Sendi, ada 3 tempat yang cukup sakral dan dihormati oleh masyarakat hingga kini. Pertama, bernama Gunung Kursi. Gunung ini dulunya merupakan tempat pengangkatan dan pemberhentian para pejabat Majapahit. Kedua, bernama Sanggar. Tempat itu dikenal sebagai tempat adu ilmu, atau mengolah kanuragan. Dan ketiga, bernama Kucur Tabut. Tempat itu berfungsi sebagai tempat penyucian. Tiga tempat yang saya sebutkan tadi merupakan segitiga yang tak terpisahkan,” tuturnya.

Dari penelusuran yang ia lakukan bersama rekan-rekannya, didapatkan keterangan lanjutan dari para leluhur Sendi bahwa hingga tahun 1918 kampung adat Sendi masih tetap bertahan.

“Hingga tahun 1918, Sendi masih bertahan dengan sistem pemerintahan dan hukum adat yang kami percayai.” tuturnya.

Saat itu ada sekitar 18 Kepala Keluarga (KK) yang masih mendiami Sendi, dengan tetap mempertahankan sistem nilai dan kepercayaan adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun.

Akan tetapi, pada 1925, masyarakat adat Sendi terus bergesekan dengan kekuatan kolonial Belanda. Bahkan sebagian besar tanah dan tanaman warga diklaim sepihak menjadi milik pemerintah kolonial.

Peristiwa perampasan ini semakin menguat pada 1932, saat Boschweezen (Jawatan Kehutanan Belanda) mengklaim telah melakukan tukar guling wilayah adat Sendi dengan pemerintah setempat (pemerintah yang dibangun oleh kolonial). Selanjutnya berdasarkan berita acara Tata Batas tanggal 27 Maret 1935 Sendi ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Pegunungan Anjasmoro dan disahkan pada tanggal 23 Agustus 1935 oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan Belanda di Bogor.

Akibatnya, pasca ditetapkan menjadi kawasan hutan, sebagian besar masyarakat Sendi mulai mengungsi ke wilayah desa sekitarnya. Yakni, Sajen, Pajek, dan Padusan.

Situasi itu semakin pelik, saat memasuki masa Agresi Militer Belanda II (1948). Menurut Mbah Toni, saat itu wilayah adat Sendi dijadikan markas pejuang gerilya. Mengetahui hal tersebut, Belanda lantas meluluhlantakkan wilayah Sendi.

Peristiwa itu kembali mengakibatkan tanah-tanah di wilayah Sendi menjadi terlantar dan kosong hingga tahun 1960-an.

Sialnya, pada 1971, pasca 26 tahun Indonesia merdeka dari kolonial Belanda, wilayah Sendi dikuasai oleh Perum Perhutani. Anehnya, klaim Perhutani tersebut merujuk pada berita acara No. 3 tahun 1932 tanggal 10 Oktober 1932 tentang tukar menukar dan ganti rugi yang diterbitkan oleh Boschweezen. Klaim itulah yang mendorong konflik ruang hidup warga Sendi berkepanjangan hingga sekarang.

Penguasaan tersebut selain mempersempit akses masyarakat Sendi untuk menduduki kembali wilayahnya, juga membawa dampak negatif lainnya, yakni terjadinya penyeragaman tanaman di seluruh wilayah Sendi.

Menurut penuturan Mbah Toni dkk, pada 1971, keragaman tanaman hutan di wilayah Sendi telah diubah oleh Perum Perhutani menjadi kawasan padat produksi, dengan menjadikannya sebagai perkebunan pinus untuk kebutuhan ekspor.

Pasca peristiwa tersebut, seiring menguatnya kekuasaan rejim Orde Baru yang berwatak militeristik, peluang masyarakat Sendi untuk dapat mengelola wilayahnya kembali menjadi semakin menyempit. Tak ada pilihan lain, mereka harus bermukim di desa-desa sekitar.

Era Kebangkitan

Pada 1999, setahun pasca runtuhnya rejim Orde Baru, muncul wacana perjuangan untuk menduduki kembali wilayah adat Sendi. Menurut Mbah Toni, keturunan orang-orang Sendi masih banyak yang tinggal di desa-desa sekitar Sendi. Jumlahnya kira-kira 236 KK.

Saat itu walaupun dikuasai Perhutani, semangat perjuangan mereka untuk tetap memasuki wilayah Sendi tetap tak tergoyahkan. Hal itu terbukti dengan lahirnya wadah perjuangan yang mereka namai dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR).

Dalam kesepakatan di wadah FPR, seluruh anggota perjuangan warga Sendi akan mendapatkan hak lahan pertanian dan tempat tinggal dengan jumlah yang sama.

“Pimpinan dan anggota di FPR semua mendapat hak yang sama,” ungkap Mbah Toni.

Namun, perjuangan yang mereka bangun tersebut tidak selalu berbuah manis. Pertama, beberapa pimpinan FPR mengalami patah arang. Alias melakukan pengkhianatan dengan menyeberang ke kubu Perhutani. Kedua, walaupun pada 2005 perjuangan dapat kembali dikonsolidasikan, akan tetapi pada tahun 2006 Mbah Toni dkk dituduh menduduki dan menyerobot lahan Perhutani.

Menghadapi rintangan yang sulit itu, Mbah Toni dkk tak kehilangan akal. Mereka berusaha membawa persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Mereka mendesak agar negara mengakui status wilayah Desa Sendi. Mbah Toni dkk mengatakan bahwa dengan hak asal usul dan sistem nilai yang mereka punyai, mereka berhak menuntut kepada negara untuk mendapatkan pengakuan identitas mereka sebagai desa tersendiri.

Dalam audensi dan jajak pendapat yang dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut, akhirnya pada tahun 2008 dibentuklah sebuah panitia khusus (pansus).

Terbentuknya Pansus kasus Sendi tersebut dianggap membuka peluang untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Karena menurutnya, Pansus yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif tersebut telah menyepakati dan mengakui keberadaan dan status Desa Adat Sendi.

Menurut keterangan Mbah Toni, beberapa hasil keputusan Pansus tersebut adalah: Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyetujui pembentukan Desa Sendi, dan berhak memiliki lahan seluas 11,5 hektar untuk desa, 69 hektar untuk ladang dan pertanian, dan 80 hektar untuk kawasan resapan dan hutan rakyat.

Dalam perkembangannya terkini, perjuangan pembentukan Desa Sendi sedang didorong  menjadi desa adat. Namun, hingga kini masih terganjal di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, dua lembaga negara tersebut dianggap cukup lamban dalam menyikapi keputusan hasil Pansus Pemkab Mojokerto.

Mengapa Ingin Menjadi Desa Adat?

“Kami ingin kembali ke sistem desa adat agar wilayah Sendi ini tidak digerogoti pengusaha. Sekaligus meneruskan sejarah leluhur kami yang sempat hilang,” ungkap Mbah Toni.

Dalam tata kelola pemerintahannya sebagai desa adat, Sendi dipimpin oleh Kasepuhan, yang jumlahnya 9 orang.

Baginya, dengan berlakunya sistem adat, setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga tanah dengan sebaik-baiknya. Dan tidak dapat melangsungkan proses jual beli tanah kepada siapapun. Hanya bisa diturunkan ke anak cucu masing-masing anggota masyarakat.

Sistem nilai adat di Sendi juga mengatur bagaimana pola dan relasi antara manusia dan alam. Salah satunya adalah adanya keyakinan bahwa setiap tumbuhan juga memiliki ruh, yang dinamai dengan Nabi Ilias.

Dengan keyakinan itu, setiap anggota masyarakat adat Sendi tidak bisa sembarangan melakukan penebangan pohon. Untuk mengetahui apakah pohon tersebut boleh ditebang, dan digunakan untuk kebutuhan membangun rumah, maka harus dilakukan beberapa ritual tertentu.

Caranya adalah terlebih dahulu memohon kepada Nabi Ilias dengan menyiapkan beberapa sesaji, lalu menggores halus keliling di pohon yang kita pilih. Selanjutnya, biarkan selama 7 hari. Jika pohonnya layu, maka boleh ditebang. Dan sebaliknya jika tidak layu, maka pohon tersebut dilarang untuk ditebang.

“Itu tanda dari alam.” tutur Mbah Toni.

Proses ini tidak berhenti sampai disitu. Setelah ditebang, pohon tersebut harus dibiarkan selama 15 hari di tempat penebangan. Hal ini diyakini agar ruh pohon kembali ke akarnya. Proses ini diyakini oleh masyarakat adat Sendi untuk menyempurnakan ruh pohon, dan selanjutnya agar tidak terjadi bencana yang berdampak buruk bagi pengguna pohon dan masyarakat Sendi.

Setelah proses tersebut selesai, maka selanjutnya pohon yang ditebang dapat digunakan untuk membangun rumah. Dan itupun harus diikuti dengan beberapa ritual tertentu, misalnya upacara “selamatan” agar si pemilik rumah tidak mendapatkan hal-hal buruk.

Itu ditujukan agar hubungan manusia dan alam tetap terjaga. 

“Cara itu untuk menjaga keseimbangan alam,” ungkap Mbah Toni.

Untuk menjaga sistem nilai tersebut tetap terpelihara dengan baik, berlaku beberapa sanksi. Misalnya, jika terjadi kasus pencurian 1 pohon bambu yang dilarang untuk ditebang, maka si pencuri akan didenda dengan kewajiban menanam sebanyak 2 pohon bambu. Dan jika si pencuri kembali melakukan tindakan serupa untuk kedua kalinya, maka denda berupa kewajiban penanaman pohon akan menjadi semakin bertambah menjadi 4 pohon.

Dan jika perbuatan tersebut terus berlangsung hingga ketiga kalinya, maka si pencuri akan dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat Sendi.

“Hal itu untuk membuat jerah si pencuri, dan agar tetap fungsi hutan tetap terjaga.”

Selain itu ia juga mengungkapkan beberapa jenis sanksi lainnya yang berlaku di masyarakat Desa Adat Sendi. Misalnya dalam kasus perselingkuhan. Menurutnya jika terdapat kasus perselingkuhan, maka kedua pelaku akan di arak keliling desa dan di sidang secara adat serta dikenakan denda berupa penyediaan material bahan bangunan.

Akan tetapi, jika kasus tersebut terulang kembali, maka si pelaku akan diserahkan kepada aparat negara, dan kasusnya juga akan diselesaikan melalui mekanisme hukum negara.

Hingga kini, walaupun negara belum mengabulkan permohonan Mbah Toni dkk untuk menyetujui terbentuknya Desa Adat Sendi, seluruh anggota masyarakat tetap menjalani kehidupan mereka dengan prinsip dan nilai-nilai adat.

Setiap tahunnya beberapa ritual penyucian tempat-tempat tertentu yang dianggap suci terus dilaksanakan secara rutin. Ritual itu juga diiringi berbagai upacara syukuran dengan membawa hasil bumi sebagai bentuk wujud syukur kepada alam. Dan biasanya seluruh rangkaian ritual itu ditutup dengan pagelaran wayang kulit.

Menyelamatkan Rimba Terakhir

Untuk mendukung perjuangan masyarakat Desa Adat Sendi, pada 16-17 Agustus 2018 lalu, puluhan kelompok masyarakat sipil dari berbagai wilayah dan masyarakat Sendi menyelenggarakan sebuah kegiatan bertajuk “Festival Rimba Terakhir”.

Tema Rimba Terakhir tersebut dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, Sendi adalah salah satu tempat yang tersisa di Jawa Timur, yang masih mempertahankan tata kelola wilayah dan hutan dan pranata sosialnya dengan prinsip-prinsip hukum adat. Kedua, sebagai ruang dialog dan kolaborasi antara masyarakat hukum Desa Adat Sendi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim), Festival Rimba Terakhir itu dapat menjadi kampanye strategis tentang situasi krisis sosial-ekologis Jawa Timur terkini, khususnya terkait tingginya laju kerusakan hutan di Jatim.

Selain itu bagi WALHI Jatim, pagelaran tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan ke publik bahwa di dalam kelompok masyarakat terdapat sebuah sistem pengaturan fungsi layanan alam yang berjalan selaras dengan kelestarian hutan rimba tempat mereka tinggal.

Lebih jauh, juga dapat memperluas kampanye penguatan wilayah kelola rakyat dan memastikan terjaganya wilayah-wilayah kelola rakyat, khususnya masyarakat hukum adat Sendi.

Dalam rilis persnya, WALHI Jatim mengatakan bahwa lebih dari 800.000 ribu hektar kawasan hutan di Jatim saat ini telah mengalami kerusakan (250.638 Ha di DAS Brantas, 286.102,12 Ha di DAS Sampean, 270.296,79 Ha di DAS Bengawan Solo).

Pagelaran acara ini selain menyuguhkan penampilan dan atraksi grup jatilan masyarakat Sendi, dan orasi politik dari budayawan, juga turut diramaikan oleh seniman-musisi yang berasal dari Malang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Sore (17/8) yang berkabut itu, menjelang penghujung acara, alunan musik dari para musisi mampu mengalirkan energi positif bagi setiap pengunjung yang hadir.

Usai adzan magrib berkumandang, para sesepuh adat memimpin rombongan pengunjung menuju ke sebuah tempat penyucian, Kucur Tabut.

Satu persatu dari seluruh rombongan secara bergantian membasuh sebagian tubuh mereka dengan air suci Kucur Tabut.

Suhu dingin Desa Adat Sendi pun kembali terasa saat ucapan doa dari para sesepuh  mengalir halus. Mereka memohon kepada sang pemberi kehidupan, ruh leluhur, dan materi semesta alam agar seluruh peserta rombongan dapat kembali pulang dengan selamat, dan selalu memelihara energi positif untuk kehidupan yang lebih baik.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.