“Membaca Istilah, Ideologi, dan Klaim Energi Baru Terbarukan (EBT)”

 

Surplus Listrik untuk Siapa?

Pada tahun 2016, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan bahwa Jawa Timur (Jatim) mengalami surplus listrik hingga 2800 MW.[1] Listrik tersebut dihasilkan dari sejumlah pembangkit energi kotor berbahan batu bara (Pembangkit Listrik Tenaga Uap-PLTU) yang tersebar di Probolinggo, Tuban, Gresik, dan Pacitan.

Menurut klaim PLN, hampir 2000 MW dari surplus tersebut untuk sementara didistribusikan ke Jawa Tengah (Jateng), sembari menunggu pengerjaan proyek pembangunan pembangkit listrik setara 2000 MW di Jateng diselesaikan pada tahun 2020. Pasca pengerjaan proyek tersebut selesai, pasokan listrik sebesar 2000 MW yang didistribusikan ke Jateng akan kembali ke Jatim.

Pada tahun 2016, di tengah surplus tersebut, PLN juga mengatakan akan terus menggenjot pertumbuhan empat pembangkit listrik berbahan batu bara di Pasuruan, Tuban, Perak, dan Gresik, yang keseluruhannya akan menghasilkan sedikitnya 2100 MW. Dengan demikian pada tahun 2021, PLN memprediksi bahwa Jatim akan mengalami peningkatan surplus listrik hingga mencapai 5060 MW.[2] Pertanyaan mendasarnya adalah, untuk apa usaha peningkatan surplus listrik tersebut terus dilakukan?

Seluruh narasi yang dinyatakan oleh PLN dan pengurus negara mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa surplus listrik tersebut untuk melayani kepentingan investasi dan industri.

Sebagaimana diketahui bahwa di tengah angka surplus listrik yang berasal dari energi kotor tersebut, warga di sekitar PLTU telah menanggung berbagai dampaknya. Dari dua pengamatan awal yang kami lakukan di 2 tempat, hadirnya PLTU di Pacitan telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan setempat, gangguan pernafasan, turunnya pendapatan nelayan, dan menghilangnya impun (benih ikan).[3]

Sementara di PLTU Paiton Probolinggo dampaknya lebih mencengangkan. Kompleks PLTU terbesar di Asia Tenggara ini telah menyumbang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terbesar di Jatim. Dari 170 juta ton per tahun total limbah B3 yang dihasilkan di Jatim, 153 juta ton di antaranya dihasilkan dari komplek PLTU Paiton, atau lebih dari 80 persen.[4] Terkait derita seperti yang dialami oleh warga Pacitan, cerita yang sama juga tak kalah hebatnya terjadi di Paiton, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, konflik sosial, dan rusaknya terumbu karang di kawasan pesisir.

Merampok Ruang Hidup Rakyat yang Tersisa dengan Proyek Energi yang Diklaim Sebagai EBT

Di tengah surplus listrik energi kotor, yang telah memicu sejumlah krisis sosial dan ekologis di berbagai wilayah, negara kini mulai menggencarkan pembangunan pusat-pusat energi yang diklaim sebagai energi baru terbarukan (EBT). Dalam dokumen presentasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2017-2026 (hal. 29), tentang penambahan dan potensi pembangkit EBT 2017-2026, didapatkan keterangan berupa:

  1. Penambahan dan potensi pembangkit EBT (Energi Baru Terbarukan) 2017-2026, akan berpusat pada pembangunan: PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Dua jenis proyek tersebut menduduki rangking teratas dari delapan jenis EBT yang akan dibangun.
  2. Diperkirakan dua jenis proyek tersebut akan menghasilkan energi sebesar: PLTPB (6290 MW) dan PLTA (12,342 MW).

Sedikitnya terdapat dugaan kuat terkait dampak yang akan ditimbulkan dari dua jenis proyek di atas, diantaranya adalah:

  1. PLTPB: a) pembongkaran wilayah yang dianggap mengandung potensi panas bumi akan menyebabkan kekeringan di wilayah sekitarnya karena tingginya volume penggunaan air. Wilayah pertanian dan kawasan pemukiman sekitarnya terancam akan mengalami kekeringan massal dalam waktu ke depan. Begitu juga dengan keseimbangan ekologisnya akan terancam punah, b) meningkatnya potensi ancaman kriminalisasi dan represi terhadap warga, c) terjadinya penurunan kelas dari petani menjadi buruh tani atau buruh informal, yang dipicu oleh rusaknya lahan-lahan pertanian, d) peralihan kepemilikan lahan, e) konflik sosial, dan f) bencana industri (baca kembali kasus Madina, Sumatera Utara).
  2. PLTA: a) meningkatnya proyek pembangunan bendungan akan menggusur dan menenggelamkan banyak desa dan ruang hidup warga b) meningkatnya potensi ancaman kriminalisasi dan represi c) penurunan kelas dari petani menjadi buruh tani atau buruh informal, yang dipicu oleh rusaknya lahan-lahan pertanian, d) peralihan kepemilikan lahan, e) konflik sosial.

Sebagaimana diketahui, di Jatim saat ini, enam wilayah telah dikapling secara sepihak oleh negara menjadi kawasan yang siap dibongkar untuk menjadi kawasan PLTPB. Hampir seluruhnya berada di dekat kawasan permukiman, pusat mata air, dan hutan yang jumlahnya terus semakin merosot (baca: pada tahun 2016, jumlah luas total hutan lindung di pulau Jawa hanya sekitar 698.368,56 hektar, sementara luas daratan pulau Jawa mencapai 12,8 juta hektar).

Dalam rilisnya pada September 2020, Kementerian ESDM menyatakan bahwa pembangunan proyek PLTPB di seluruh Indonesia ditargetkan akan mampu menghasilkan listrik sebesar 7000 MW pada tahun 2025.[5] Untuk memudahkan proyek PLTPB ini dapat berjalan dan mengundang para investor, pemerintah memfasilitasinya dengan penerbitan UU 21/2014 tentang Panas Bumi. UU ini memberikan legitimasi PLTPB dapat dibangun di kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi.

Kerancuan Istilah EBT

Istilah EBT ini harus diperiksa kembali secara kritis dan menyeluruh. Jangan hanya karena berasal dari non batu bara lantas dianggap tidak menimbulkan persoalan ekologi dan sosial. Di sisi lain, jikapun dianggap “ramah lingkungan” (oleh sebagian orang, namun saya tidak berada di kubu ini), pertanyaan yang patut diajukan adalah, siapa yang memiliki pusat energi tersebut? Dan diperuntukkan bagi siapa?

Jika membaca kembali dokumen RUPTL 2017-2026 (hal. 28), jelas dapat diketahui bahwa rencana penambahan pembangkit dan porsi pembangkit ini akan dikelola dan didominasi oleh pihak swasta, dengan skema IPP (Independent Power Producer), yang jumlahnya mencapai 42,1 GW (sebagai bahan perbandingan, yang diproduksi oleh PLN adalah sebanyak 20,9 GW). Selain hanya menguntungkan para pihak yang bermain di industri energi, semangat perluasan dan penambahan proyek pusat energi, baik yang disebut sebagai energi kotor ataupun yang diklaim sebagai EBT ini hanya untuk menunjang dan mengakomodasi perluasan industri dan geografi kapital baik di hulu dan hilir, di seluruh jantung ekologis dan ruang hidup rakyat yang tersisa.

Seperti ditegaskan dalam RUPTL 2017-2026 (hal. 9-11), pasokan energi terbesar akan dikirimkan ke sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perkebunan skala besar, dan kawasan industri-pertambangan di sejumlah titik yang tersebar di Indonesia. Bahkan salah satu dasar revisi RUPTL 2016-2025 (hal. 3, poin 3), yang tertuang dalam RUPTL 2017-2026, menjelaskan secara tegas bahwa rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk “memprioritaskan pembangunan PLTU Mulut Tambang dan PLTG Wellhead, dalam rangka meningkatkan nilai keekonomian energi primer setempat dan meningkatkan efisiensi penyaluran tenaga listrik.”

Dengan demikian proyek pembangunan yang diklaim sebagai EBT ini juga ditujukan untuk mengoperasikan dan mendukung kegiatan-kegiatan bisnis ekstraktif yang kerap merontokkan kualitas lingkungan dan merampok ruang hidup rakyat, bukan untuk memulihkan krisis sosial-ekologis yang telah memburuk.

Sekali lagi wacana transisi energi yang kerap menggaung di berbagai forum pemerintah, lembaga donor, NGO, universitas, dan jejaring investor ini menemukan persoalan dan kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Dapat dibayangkan, jikapun seluruh pembangkit energi kotor telah digantikan dengan EBT (versi pemerintah), fungsinya tetap saja untuk mendukung operasi bisnis kotor yang merusak.

Lalu, apakah kita tetap akan mempertahankan energi yang berasal dari batubara yang saat ini jumlahnya terus meningkat dan mendominasi di Indonesia di saat banyak negara mulai meninggalkannya? Tentu tidak, karena hal itu sama saja membawa haluan kapal kembali ke energi kotor yang penuh racun, yang telah memporak porandakan kehidupan dan keselamatan makhluk hidup di hulu-hilir seluruh kepulauan. Lantas, apakah kita akan memilih EBT versi pemerintah diatas? Jawabannya juga tidak.

Tak ada salahnya untuk menyelenggarakan diskusi lintas disiplin dan pengetahuan secara marathon, dengan melibatkan ilmuwan kampus yang berdedikasi, organisasi masyarakat sipil, dan tentunya komunitas masyarakat akar rumput (yang kerap kali dianggap tidak memiliki pengetahuan oleh negara dan ilmuwan kampus), untuk menggali lebih jauh dan menyepakati, atau malah sebaliknya untuk tidak terburu-buru membuat suatu kesepakatan terkait prasyarat utama dari sebuah istilah yang disebut sebagai EBT.

Membayangkan Kembali Siapa Kita?

Dalam praktiknya, negara kerap kali menggunakan kata “kita” untuk memuluskan berbagai rencana pembangunan proyek energi, baik yang berbahan batu bara ataupun yang mereka klaim sebagai EBT. Oleh karenanya, istilah “kita” tersebut juga harus ditelaah secara kritis dan didefinisikan ulang untuk melihat kembali kepentingan yang bersemayam di dalamnya.

Bisa jadi, istilah kepentingan “kita” tersebut jika didefinisikan ulang oleh komunitas masyarakat akar rumput akan berbeda arti dan makna dengan “kita” yang seringkali digunakan oleh pengurus negara dalam berbagai pidato saat mewacanakan kepentingan proyek nasionalnya. Lebih jauh proyek EBT tersebut jika didefinisikan ulang oleh komunitas, mungkin akan menempatkan PLTPB dan PLTA di atas bukan menjadi bagian dari EBT karena pertimbangan daya rusak yang ditimbulkannya.

Agenda terpenting lainnya untuk menjawab persoalan energi kotor dan EBT (versi pemerintah) di atas adalah dengan mendorong pembangunan pusat energi berbasis komunitas yang dalam praktiknya tidak mengarah pada tindakan yang merusak alam, warga-anggotanya memiliki hak kontrol atas kelola-manajemen, dan imajinasinya bisa mengarah pada penghapusan peran dan eksistensi negara serta penghapusan hubungan produksi kapitalisme dalam hidup harian.

Apapun bentuk proyek energinya, jika ideologinya tetap menghamba untuk kepentingan kapital, dan warga tidak punya hak untuk mengontrolnya, tetap saja hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tak ada salahnya untuk menyebut proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) ala pemerintah di atas adalah proyek yang mengundang “Konflik Baru yang Terus Terbarukan”, baik konflik sosial ataupun krisis ekologi yang baru.

Oleh karena itu, maraknya proyek EBT yang diduga akan memicu krisis sosial-ekologis ini perlu ditegaskan kembali bahwa ideologinya bukan karena pertimbangan ekologi. Namun memiliki prioritas untuk mendukung pasokan energi ke sejumlah kawasan pusat akumulasi kapital dan padat modal.

Mengambil-alih dan Merombak Pusat Energi

Dalam praktiknya, kawasan industri perkotaan harus didesentralisasi menjadi kota-kota berskala manusia yang disesuaikan dengan daya dukung komunitas lingkungan masing-masing. Selain itu juga harus diperkuat dengan mendorong pola urban yang padat penduduk menjadi federasi kota-kota kecil yang didukung oleh praktik pertanian organik yang beragam, taman-taman komunitas, sungai, dan keseluruhannya saling terhubung satu sama lain melalui sabuk pohon, padang rumput, disesuaikan dengan keberagaman karakter tofografi setempat. Dengan cara ini, pedesaan dan kota akan menjadi lingkungan yang terhubung secara langsung, bukan lagi menjadi terpisah secara mencolok dalam hubungan yang kerap bersifat predatoris. Desentralisasi ini akan membawa perubahan secara langsung berupa pemutusan terhadap ketergantungan kawasan perkotaan dan industri raksasa yang kerap rakus bahan bakar fosil dalam jumlah yang cukup besar. Karena sumber listrik kota-kota kecil yang dimaksud dalam desentralisasi ini akan berasal dari energi terbarukan yang memanfaatkan tenaga surya, angin, dan sumber organik lainnya (Bookchin, 1991: 53-54).

Sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa satu dari tujuh agenda penting untuk mewujudkan masyarakat ekologis yang bebas dari dominasi, hirarki, dan kapitalisme, adalah mendorong penggunaan energi bersih-terbarukan sesuai dengan karakter dan keunikan masing-masing wilayah. Gerakan penggunaan energi bersih yang dimaksud bukanlah sekedar menggunakan energi terbarukan (mis: tenaga surya, angin, dan lain-lain), akan tetapi juga harus bersih (bebas) dari hubungan yang kapitalistik. Artinya, pengelolaan dan hak milik atas sumber energi bersih tersebut bukanlah berada di tangan korporasi (swasta ataupun negara), melainkan di tangan komunitas.

Kesimpulan: transisi energi juga harus disertai dengan perombakan hubungan produksi yang adil secara menyeluruh.

(artikel ini sebelumnya pernah dimuat di coklektif.com)

Penulis: Muhammad Afandi

 

Referensi:

Murray Bookchin and Dave Foreman. Defending the Earth: A Debate. (Black Rose Books, 1991).

Catatan:

[1] Tahun 2016, beban puncak penggunaan listrik di seluruh Jatim berada pada angka 6000 MW. Cek: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/27/o4oqhy330-jatim-surplus-listrik-hingga-2600-mega-watt. Diakses 2 Januari 2017.

[2] http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kebutuhan-listrik-di-jatim-surplus-hingga-tahun-2021. Diakses 2 Januari 2017.

[3] Lihat: http://www.mongabay.co.id/2016/12/26/pltu-pacitan-datang-sumber-kehidupan-nelayan-teluk-kondang-nyaris-hilang-bagian-1/ dan http://www.mongabay.co.id/2016/12/30/cerita-dari-sekitar-pltu-pacitan-warga-batuk-menahun-sampai-debu-kotori-pemukiman-bagian-3/. Diakses 5 Februari 2017.

[4] Lihat: https://regional.kompas.com/read/2017/05/18/11280281/komplek.pltu.paiton.sumbang.limbah.beracun.terbesar.di.jatim. Diakses 1 Agutus 2017.

[5] https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/09/21/2626/kembangkan.panas.bumi.pemerintah.terus.lakukan.berbagai.terobosan. Diakses 17 Februari 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.