Pada hari Senin, 21 Juni 2016 Sri Sultan Hamengku Buwono X memyampaikan amanat sebagai pembina apel saat ditandatanganinya surat perjanjian penertipan tanah SAG di Kabupaten Gunung Kidul

 

Assalamualaikum . Wr Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Ibu Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul yang saya hormati.

Yang terhormat para anggota Muspida Kabupaten Gunungkidul,

Yang terhormat para pimpinan SKPD, para camat, para lurah, bapak-bapak, ibu-ibu segenap warga masyarakat yang berbahagia.

Sebelum saya menyampaikan sambutan saya dalam rangka penandatanganan perjanjian antara Keraton dengan Kabupaten Gunungkidul, perlu saya sampaikan bahwa untuk pertama kali perjanjian ini dilakukan dengan Kabupaten Gunungkidul. Dimungkinkan, seluruh kabupaten dan kota sesuai dengan terbitnya UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimungkinkan, dan kami telah membentuk di tingkat 1 dinas baru, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan khusus untuk menangani tanah-tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG). Sehingga, terbentuknya tim ini punya relevansi antara tingkat 1 dengan kabupaten dan kota seluruh DIY di dalam melaksanakan tertib administrasi dalam aspek melakukan verifikasi maupun pemanfaatan dan pengelolaan dari tanah-tanah SG maupun PAG. Sehingga peristiwa pagi ini untuk pertama kali dilakukan di Kabupaten Gunungkidul

Bapak ibu hadirin sekalian yang saya hormati

Penandatanganan MOU tentang penertiban dan penataan Sultan Ground atau SG ini mencakup ruang lingkup dengan harapan:

  1. Adanya penertiban dan penataan SG di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang diharapkan diatur melalui Perda atau paling sedikit menyangkut adanya SK Bupati
  2. Pemberian rekomendasi tanah SG oleh KHP (Kawedanan Hageng Punokawan Wahono sartokriyo) Panitikismo atas usul Pemerintahan Desa
  3. Pemberian ijin pengelolaan tanah SG berupa kekancingan dari KHP Panitikismo
  4. Penyusunan dokumen penertiban dan pemanfaatan tanah SG oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Pemerintah Desa
  5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan penertiban dan penataan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Selama ini penggunaan dan pemanfataan tanah SG oleh penduduk atau pemerintahan harus mendapatkan ijin berupa surat kekancingan dari KHP Panitikismo, lembaga semacam BPN di lingkungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanah yang digunakan oleh warga atau untuk kepentingan publik tersebut bertatus Magersari. Artinya boleh ditempati tapi tetap mengakui tanah tersebut tetap tanah milik keraton. Namun pada kenyataannya masyarakat dan instansi pemerintah yang menguasai, menggunakan, dan memanfatkan tanah SG sebagian besar tanpa memiliki ijin dari Keraton. Jikalau pun punya ijin banyak surat kekancingan yang telah kadaluarsa dan belum diperbarui lagi, umumnya berlakunya surat kekancingan tersebut maksimal sepuluh tahun.

Bertolak dari kenyataan itu, perlu adanya kesepakatan bersama antara pihak Keraton dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang menyangkut lingkup tugas penertiban dan penataan kembali tanah-tanah SG tersebut, sehingga penggunaannya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan warga maupun kepentingan publik.

Selain itu karena banyaknya penggunaan tanah SG yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan di obyek-obyek wisata tertentu telah terjadi konflik horizontal dalam penggunaan tanah SG oleh warga, maka hendaknya kita mengacu pada UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut UU tersebut, garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Sehingga dengan demikian, kawasan pantai menjadi open space (ruang terbuka, red.) yang bisa dinikmati publik dan bukan terhalang oleh rumah-rumah makan atau bangunan lain yang menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk memisahkan ruang publik dengan kegiatan bisnis, misalnya untuk rumah makan atau hotel, dibatasi oleh ruas jalan sejajar dengan garis pantai.

Masalahnya ruang publik yang terbatas itu juga sarat kepentingan, ada yang merasa punya hak dari ruang publik sebagai mliknya meski tanpa seijin pemilik sahnya, kemudian terjadi alih fungsi dan  tak dapat diakses oleh publik. Akibatnya ruang publik berubah, menjadi ruang semi privat tempat berlangsungnya aktivitas privat di ruang publik padahal seharusnya adalah ruang bersama yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk mewadahi beragam aktivitas dan juga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari empat fungsi ruang publik di pantai, fungsi sosial adalah fungsi pertama. Sebagai tempat interaksi sosial masyarakat, serta kebutuhan rekreasi. Kedua fungsi lingkungan, untuk siklus hidrologi kawasan. Ketiga fungsi budaya, yang mewadahi beragam aktivitas budaya masyarakat, seperti pentas seni, atau prosesi budaya, hingga pembentukan identitas wilayah. Keempat fungsi estetika, yang memperindah landscape (bentang lahan, red.) wilayah pantai.

Dalam hal ini pemerintah harus mengedukasi masyarakat yang diprogram sebagai upaya membentuk kepedulian terhadap kelestarian pantai. Untuk itu perlu didukung penegak hukum yang konsisten dan konsekuen yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai kriteria utamanya. Konsekuensinya agar semua pihak maklum dan mematuhinya maka perlu dikuatkan secara legal formal dengan diterbitkannya Perda tentang Tata Ruang Pantai oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Ibu Bupati hadirin segenap warga yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui, tanah selain mempunyai fungsi ekonomi juga mengandung nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengaturan oleh negara secara ketat tentang kepemilikan dan pemanfaatannya. Salah satu prasyarat terpenting adalah, bahwa pemerintah sebagai regulator (pengatur, red.) dan pelaku bisnis harus jauh dari tidak kompeten apalagi berwatak curang. Memang sesungguhnya tanah merupakan sumber kehidupan yang tidak pernah bertambah sejak bumi diciptakan, oleh sebab itu pula harus dipelihara dengan sistem hukum yang ketat, jujur dan terbuka bagi kepentingan rakyat banyak.

Karena keterbatasan ruang, penataannya pun pasti menggeser ruang yang merasa dimiliki meski secara tidak sah. Penataan kawasan pantai harus ada kesediaan untuk berbagi ruang dengan penuh empati, melepas diri dari egoisme diri, dengan berlapang dada terhadap kepentingan publik. Tanpa keluasan pandangan dan penyadaran, problematik untuk melakukan penertiban dan penataan yang memenuhi kepentingan semua aktor-aktornya. Dalam kerangka berpikir seperti itulah, acuan dasar dan konseptual pengembangan kawasan pantai harus diletakkan, yang meliputi penataan kawasan, pengaturan ruang publik beserta isinya. Dengan visi dan harapan seperti itulah, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi dengan ditandatanganinya MOU ini yang akan memperkuat tata ruang pantai dan pesisir berikut rencana zonasinya.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, agar langkah menuju penertiban dan penataan tanah SG terutama di kawasan pantai ini senantiasa berada di jalan lurus yang ditunjukkan-Nya , menjadikan tanah untuk rakyat bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh warga.

Terima kasih,

Assalamualaikum Wr. Wb.

 

 

Sumber: Rekaman Suara Apel dan Penandatangan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Keraton untuk Penertiban dan Penataan Tanah Sultan. Selasa, 21 Juni 2016, di Lapangan Pemda Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Direkam dan ditransliterasi oleh: Tim Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.