Opini

Bertani atau Mati: Petani Kulon Progo berjuang hidup

By  | 

Oleh: Kus Sri Antoro
Petani-peneliti, Relawan FKMA

“Urip iku sejatine gawe urup, sinajan tumrap sawijining tanduran ”, ujar Tukijo (50) seorang petani di pesisir selatan Kulon Progo, yang kini menjalani hukuman 3 tahun penjara dengan tuntutan perampasan kemerdekaan dan pencemaran nama baik, karena mendatangkan aparat keamanan untuk mengamankan seorang pekerja Pilot Project PT. JMI (Jogja Magasa Iron), agar karyawan itu—yang kemudian melaporkan Tukijo sebagai pelaku kejahatan terhadap aset perusahaan, tidak menjadi korban amuk massa pada Desember 2010 lalu.

Mengapa massa begitu geram dengan apapun yang menjadi bagian dari PT. JMI? Kehadiran Pilot Project PT. JMI di Banaran, Galur, Kulon Progo sebagai ujicoba pertambangan pasir besi (luas: 22 x 1,8 km) tidak dikehendaki oleh sebagian besar warga (30.000 jiwa) yang menggantungkan hidup dari pertanian lahan pasir pantai di sepanjang Sungai Progo hingga Sungai Serang (22 km) dan mendiami pemukiman yang berjarak rerata 1 km dari bibir pantai.

Alasan mereka sederhana, mereka mempunyai sertifikat tanah atas lahan yang mereka huni dan hak garap atas lahan yang mereka tanami komoditas hortikultura sejak 1980an, selain itu mereka telah biasa berpenghasilan Rp. 10.000.000 – 20.000.000 setiap kali panen cabai keriting (minimal dipanen 6 kali) dengan sistem pasar lelang yang mereka ciptakan sejak 2002. Alasan lainnya adalah pertanian itu merupakan strategi hidup yang dapat melindungi sumberdaya air tawar tepi pantai di sepanjang kawasan penyangga itu. Alasan-alasan para petani itu merupakan argumentasi tandingan bagi argumentasi pemerintah dan PT JMI bahwa para petani pesisir Kulon Progo hidup miskin sehingga perlu tetesan ke bawah (trickle down effect) melalui industri pertambangan dan pabrik baja yang dimodali oleh korporasi transnasional dan lokal, dengan periode operasi selama 30 tahun untuk setiap wilayah pertambangan.

Apa yang dialami oleh Tukijo dapat dialami oleh siapa saja ketika berada di dalam konflik struktural, yaitu konflik antara rakyat berhadap-hadapan dengan korporasi dan/atau instrumen negara, umumnya memperebutkan sumberdaya agraria, baik itu di sektor infrastruktur; kehutanan; perkebunan; pertambangan; pariwisata; maupun proyek konservasi. Dan umumnya, pihak negara/korporasi mengalahkan rakyat jelata. Konflik struktural bahkan menjadi alasan dan semangat dalam sejarah pencarian identitas kebangsaan dan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Jacoby (1961) bahwa konflik agraria menggerakkan kebangkitan bangsa-bangsa terjajah untuk melepaskan diri dari jeratan kolonialisme, dengan demikian sejarah Indonesia tidak lain merupakan sejarah konflik agraria.

Agraria merupakan tema yang belum atau mungkin tak akan usai, sepanjang manusia membutuhkan ruang untuk hidup. Namun demikian, tema ini tenggelam dalam wacana keseharian bangsa Indonesia. Agraria menjadi identitas yang marjinal dalam diskursus akademik formal, politik pembangunan; perubahan sosial dan kebudayaan; sejarah; dan media. Agraria hanya diingat sebentar ketika ada kasus yang mengemuka dan diwarnai kekerasan, seperti Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan); Bima; Takalar (Sulawesi Selatan); Deli Serdang (Sumatera Utara); dan titik-titik konflik tambang di sepanjang pesisir selatan Jawa termasuk Kulon Progo.

Dualisme Politik Agraria
Aktor ekonomi global, baik pada masa kolonial atau pascakolonial, secara dominan mampu menciptakan hubungan-hubungan agraria yang baru dalam struktur sosial (masyarakat), sebagai konsekuensinya hubungan-hubungan agraria yang tergantikan menjadi tersingkir. Semisal, asas Domein Verklaring yang diperkenalkan oleh Rafless (Gubernur Jenderal 1811-1816) menjadi landasan yang kuat bagi klaim penguasaan atas ruang hingga saat ini. Asas ini diadopsi tidak hanya oleh hukum nasional; misalnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, melainkan juga oleh hukum feodal; misalnya Rijksblad 1918 di Lembaga Swapraja Yogyakarta yang mengacu pada konsepsi dan ketentuan-ketentuan UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet) 1870. Seiring perkembangan jaman, asas Domein Verklaring dianggap mengabaikan hubungan-hubungan agraria berbasis komunal atau yang berbasis semangat sosialisme Indonesia .

Upaya penyelesaian dualisme politik agraria di ranah hukum, yaitu hukum adat/ulayat dan hukum positif (kolonial), telah dilakukan oleh para pendiri bangsa, hasilnya adalah UU No 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang menghapuskan hubungan-hubungan agraria yang bersifat kolonial dan feodal dengan jalan nasionalisasi aset agraria (tanah dan badan usaha). UUPA secara tegas membedakan perlakuan terhadap hubungan agraria yang bersumber pada adat dengan hubungan agraria yang bersumber pada sistem feodal, adat diperlihara namun feodalisme dihapuskan . Mengapa politik pertanahan di Kerajaan Mataram baik Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran) dan Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) tidak dikategorikan sebagai adat menurut UUPA?

Pada masa kolonial di abad 19 dan 20, kekuasaan negara Hindia Belanda merupakan pemegang kedaulatan atas empat kerajaan “otonom” di Vorstenlanden (wilayah raja-raja), yaitu Kasunanan ; Mangkunegaran ; Kasultanan ; dan Pakualaman . Di Kasultanan Yogyakarta, akibat kekalahan Perang Jawa, diberlakukan kontrak politik setiap kali seorang sultan naik tahta, kontrak politik terakhir (18 Maret 1940) adalah ketika Sultan HB IX naik tahta, yang bunyi pasalnya antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 (1) Kesultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. (2) Kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta diselenggarakan oleh seorang Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.
2. Pasal 3 (1) Kesultanan meliputi wilayah yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang menandatangani Surat Perjanjian ini. (2) Kesultanan tidak meliputi daerah laut. (3) Dalam hal timbul perselisihan tentang batas-batas wilayah, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jenderal.
3. Pasal 6 (1) Sultan akan dipertahankan dalam kedudukannya selama ia patuh dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diakibatkan oleh perjanjian ini ataupun yang akan ditandatangani kemudian berikut perubahan-perubahannya ataupun penambahan-penambahannya, dan ia bertindak sebagaimana layaknya seorang Sultan.
4. Pasal 12 (1) Bendera Kesultanan, Sultan dan penduduk Kesultanan adalah bendera Negeri Belanda. (2) Pengibaran bendera Kesultanan ataupun bendera atau panji-panji lain pengenal kebesaran Sultan di samping bendera Belanda tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal.
5. Pasal 25 (1) Peraturan-peraturan yang ditetapkan Sultan memerlukan persetujuan Gubernur Yogyakarta sebelum dinyatakan berlaku. (2) Peraturan-peraturan itu tidak bersifat mengikat sebelum diumumkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran Kerajaan (Rijksblad).
Salah satu kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang cukup mengemuka dan masih terwariskan hingga kini adalah soal tanah yang diatur oleh Paniti Kismo, yaitu Sultan Ground/Sultanaat Ground (SG) dan Paku Alam Ground/ Paku Alamanaat Ground (PAG) yang berdasarkan pada Rijksblad 1918. Rijksblad Kasultanan No 16 tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No 18 tahun 1918 menyatakan bahwa:
‘Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun’ (semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan menurut hak eigendom, maka tanah itu adalah milik kerajaanku) .

Dengan demikian, telah jelas bahwa sesungguhnya Kasultanan Yogyakarta dan bangsa Indonesia sama-sama dalam kekuasaan kolonial sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Apabila pada waktu itu Sultan HB IX dan Paku Alam VIII tidak mengambil keputusan untuk bergabung dengan RI melalui Amanat 5 September 1945 maka niscaya Swapraja di Yogyakarta masih terikat dengan kontrak politik ini; dengan kata lain, Kasultanan dan Pakualaman masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda dengan segenap kebijakannya.

Mengingat subyek hukum UUPA adalah individu dan badan hukum (yayasan, perusahaan terbatas, dan koperasi), maka Kasultanan dan Pakualaman tidak dapat memiliki sebidang tanah karena pendirian keduanya tidak tercatat pada akta notaris. Apakah Kasultanan dan Pakualaman memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah diakui oleh negara sebagaimana para petani pesisir Kulon Progo yang terancam enclosure oleh proyek pertambangan pasir besi? UUPA yang berkapasitas menjawabnya.

Ada satu proses sejarah yang sengaja atau tidak sengaja diabaikan, bahwa jauh pada tahun 1973, Sultan HB IX pernah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya meminta DIY diperlakukan sama dengan daerah lain dalam bidang agraria . Surat itu dibalas 11 tahun kemudian melalui Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY, dan dikuatkan dengan Perda No 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY yang secara resmi menghapuskan Rijksblad No 16/1918 dan Rijksblad No 18/1918 yang diatur Perda DIY No 5 Tahun 1954.

Ekologi Politik Tambang Besi
Sebelum mengemuka ke permukaan sebagai SK Bupati Kulon Progo No. 008/KPTS/KP/EKPL/X/2005 tentang ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi dan Mineral Pengikutnya kepada PT Jogja Magasa Mining (PT. JMM, induk perusahaan dari PT JMI) dan Kontrak Karya Pertambangan pada tahun 2008, sesungguhnya pada tahun 2005, di aras internasional, telah terjadi kesepakatan antara Australia Kimberly Diamond (AKD dengan PT. JMM dan Nusantara Energi Ltd untuk menambang pasir besi di pesisir Kulon Progo .

Masih pada tahun yang sama, terjadi MoU antara PT JMM dengan PT Krakatau Steel yang akan mengambil alih pengolahan pig iron dan Outokompu Technology Australasia sebagai mitra yang menangani semua parameter teknik dan teknologi dalam pemrosesan mineral dan rancangan infrastruktur. Pada 2006, AKD berubah nama menjadi Indo Mines Ltd (IM Ltd, 70 % saham), dan melakukan joint venture dengan PT JMM (30 % saham) . Pada tahun 2006 penandatanganan kontrak oleh PT JMI untuk eksplorasi di area rencana konsesi pertambangan seluas 22 x 1,8 km, melibatkan perguruan tinggi negeri di Yogyakarta .

Pada tahun 2007, dalam acara Bodronoyo Neges, PT JMM dan lembaga swapraja melakukan sosialisasi dengan kepala desa di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Pihak lembaga swapraja dan sekaligus komisaris PT JMM mengungkapkan bahwa proyek pertambangan pasir besi itu merupakan amanat Sultan HB IX pada tahun 1993 kepada putra mahkota. Pertemuan ini terdokumentasi secara audio visual dan tersebar luas. Enam hari kemudian Pemda Kabupaten Kulon Progo memberikan ijin perpanjangan kedua Eksplorasi Bahan Galian Pasir besi dan Mineral pengikutnya (hasil eksplorasi awal: Titanium dan Vanadium) kepada PT. JMM melalui SK Bupati No: 15/KPTS/KP/EKPL/X/2007. Pada 19 Januari 2008, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT. JMM/Indo Mines Ltd. menjalin kesepakatan tentang persentase dana Community Development dan Regional Development yaitu sebesar 1,5 persen dari penjualan untuk sepuluh tahun pertama (2012-2022, jika diasumsikan tahun 2012 periode operasi dimulai) dan 2 persen setelah tahun kesepuluh (2022, 2032, dan 2042).

Menurut Wakil Bupati Kulon Progo Periode 2006-2011, apabila nilai jual besi kasar (pig iron) yang merupakan produk akhirnya diasumsikan US $.350,-/ ton dan rencana produksinya diasumsikan sebesar 1 juta ton per tahun, maka pertambangan pasir besi akan memberikan pendapatan kepada Pemerintah ( berdasarkan PP No : 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) sebesar = 1.000.000 x 350 x Rp.9000 x 3 %= Rp. 94.500.000.000 per tahun. Berdasarkan pembagian hasil royalty di bidang pertambangan umum sesuai ketentuan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (UU No.33 Tahun 2004), maka pemerintah pusat akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 18.900.000.000/tahun (20 %), pemerintah kabupaten Rp. 30.240.000.000 /tahun (32 % ), pemerintah propinsi Rp. 15.120.000.000 /tahun (16 %), masing-masing kabupaten/kota Rp. 7.560.000.000 /tahun (8 %), setiap persentase terebut dihitung dari 3% PNBP sebagai pokoknya. Artinya, 97 % pendapatan dengan angka yang jauh lebih fantastis adalah hak pemodal.

Mitos untuk Eksploitasi
Penilaian terhadap KA ANDAL PT JMI diputuskan layak oleh komisi penilai, sedangkan syarat utama kelayakan adalah kesesuaian peruntukan wilayah dengan Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 2003-2013 yang mengatur bahwa wilayah yang menjadi kontrak karya penambangan itu sebagai kawasan pertanian dan pariwisata (pasal 35). Agar perda tersebut berubah, maka pada tahun 2010 disusun Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW Propinsi 2009-2029. Menurut penyelidikan masyarakat terdampak, terdapat dua versi Raperda RTRW Propinsi 2009-2029, yaitu 1) versi pansus Raperda yang memuat 129 pasal, tanpa pasal yang mengatur pertambangan, dan merupakan hasil paripurna Gubernur dengan DPRD 22 Juni 2009. 2) versi Gubernur yang memuat 160 pasal, dengan pasal yang mengijinkan pertambangan pasir besi, dan tanpa proses paripurna dengan DPRD. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri mengacu pada Raperda versi Gubernur. Sejauh ini, kejanggalan proses ini belum diselesaikan melalui jalur hukum oleh pihak yang berkepentingan.

Pertanyaan sederhana: mengapa pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo terhambat, padahal regulasi telah disesuaikan oleh pemerintah sehingga proses terkesan sah? Pembebasan tanah adalah hal yang mendasar yang belum bisa dilakukan terhadap tanah-tanah hak milik warga, begitu pula tanah swapraja yang hendak ditambang belum memiliki payung hukum. Dengan logika hukum lex specialis derogate lex generalis, perlu semacam perundangan khusus yang dapat melegalkan kepemilikan tanah swapraja dengan mengubah swapraja sebagai Badan Hukum Kebudayaan sehingga dapat memiliki aset tanah. Tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi mengenai perlu atau tidak Rencana Undang-undang Keistimewaan disahkan (saat tulisan ini diterbitkan, RUUK telah menjadi UU No 13 Tahun 2012); saat ini meruncing dengan pernyataan pendukung dwitunggal Sultan-Gubernur: Penetapan atau Merdeka, dalam konteks mekanisme pemilihan atau penetapan Gubernur yang sebaiknya diatur di dalam RUUK.

Jika meninjau latar kebudayaan, sejarah pergerakan (Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Suryopranoto, dan Sultan HB IX), dan dukungan Swapraja kepada Republik Indonesia yang masih bayi dengan memilih integrasi padanya, maka (romantisme) Jogjakarta memang istimewa. Istimewa apanya? Di rimba ekonomi politik sumberdaya alam, Jogjakarta masih mencari jawabannya: Jogjakarta untuk Indonesia atau Australia?

Catatan Putaka:

[1] Hidup itu sesungguhnya untuk memelihara (nyala) kehidupan, meskipun hanya kehidupan sebatang tanaman.

[2] Kontrak Karya PT JMI, Indo Mines Ltd. dan Pemerintah RI (ditandatangani oleh Menteri ESDM), 4 November 2008

[3] Kertas Posisi Peguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, 2011

[4] Surat Keputusan Paku Alam IX tahun 2003, atas fungsi lahan yang ditetapkan sebagai Paku Alaman Ground (PAG) menurut Rijksblad No 18/1918 (hukum kolonial yang diberlakukan terhadap Puro Pakualaman).

[5] Wawancara Dwijo Utomo (50), nama samaran, salah satu petani perintis pertanian lahan pasir pantai yang sering menjadi dosen tamu di suatu universitas negeri di Yogyakarta, untuk topik pendayagunaan lahan marginal yang ekologis dan teknologi lokal tepat guna.

[6] Menurut Public Interest Lawyer Network (2010), sepanjang 2004-2010, terdapat 24 kasus kriminalisasi terhadap petani (sekurang-kurangnya 175 orang) dan aktivis (sekurang-kurangnya 12 orang) di seluruh Indonesia.  Di DIY saja, kriminalisasi juga dilakukan terhadap Slamet dan Fitriyanto (adik dan anak Tukijo, petani pesisir Kulon Progo) bahkan G. J. Aditjondro (akademisi) karena melawan ketidakadilan politik agraria dalam kasus yang sama yaitu pertambangan pasir besi di atas tanah yang sah dimiliki oleh warga pesisir Kulon Progo.

[7] Jacoby, E.H. 1961. Agrarian Unrest in Southeast Asia. 2nd ed. London, Asia Publishing House

[8] Topatimasang, R. Mapping as a Tool for Community Organizing agains Power: A Moluccas Experience  In BrosiusP. J et al. (Ed.) 2005Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management. Rowman & Littlefield. Lanham and Oxford

[9] Antoro, K.S. 2010. Konflik-konflik di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus DIY). Tesis (tidak dipublikasikan).

[10] Diktum IV UU No 5 Tahun 1960, bunyinya Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara

[11] Shiraishi, T. 1997.  Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta

[12] Terjadi sejak pemerintahan Pakubuwana II (1743)

[13] Perjanjian Salatiga, 1757

[14] Perjanjian Gianti 1755,  Gubernur Jenderal Jacob Mossel memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta untuk mengahiri konflik kekuasaan internal kerajaan. Karena kegagalan pemberontakan Diponegoro 1825-1830 wilayah Kasultanan dipersempit hanya seluas Propinsi DIY sekarang dari semula yang meliputi pula Dulangmas (Kedu, Magelang dan Banyumas).

[15] Didirikan oleh Rafless pada 13 Maret 1813, dengan wilayah yang hanya meliputi Kadipaten Pakualaman dan Kadipaten Adikarto (pesisir Kulon Progo).

[16] Pada masa kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda  muncul istilah-istilah legal yang mengacu pada bentuk penguasaan sumber agraria seperti Domein Verklaring (Bl) yaitu klausul peraturan agraria yang menyatakan bahwa tanah-tanah tanpa bukti hak eigendom mutlak menjadi milik negara, Eigendom (Bl) yaitu hak milik pribadi yang diberikan oleh pemerintah kolonial, Erfpacht (Bl) yaitu hak pemanfaatan tanah yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada perusahaan perkebunan tertentu selama 75 tahun,  dan Culturstelsel (Bl) yaitu kebijakan pemerintah pada masa Gubernur Jenderal Van Den Bosh yang memaksa petani untuk menanami seperlima tanahnya dengan tanaman ekonomis yang ditentukan oleh pemerintah, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Rijksblad Kasultanan No 16/1918 dan Rijksblad Paku Alaman No 18/1918 merupakan produk kolonial yang mengacu asas Domein Verklaring Agrarische Wet 1870 menyatakan, ‘Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun’ (semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan melalui hak eigendom, maka tanah itu adalah milik kerajaanku) (Luthfi et. al, 2009: 157). Menurut teori hak kepemilikan, suatu benda sah untuk dikatakan milik seseorang apabila terdapat tanda bukti kepemilikan atas benda itu (a bundle of rights), bukan sebaliknya bahwa suatu benda sah dikatakan milik seseorang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atasnya (Schlager dan Ostrom, 1992). Rijksblad-rijksblad itu  berangkat dari kesesatan logika.

[17]Luthfi, A.N., M. Nazir S., A. Tohari, Dian A.W., dan Diar Candra T. 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan. STPN. Yogyakarta

[18] PT. Jogja Magasa Mining didirikan 6 Oktober 2005, Direktur Utama RM. Hario Seno, anggota direksi: Lutfi Heyder dan Imam Syafi’I, Komisaris utama: GKR Pembayun, dan Komisaris : BPH Joyokusumo (Sumber: Akta Notaris PT JMM).

[19] Contract of Works, from The Government of Republic Indonesia, by PT Jogja Magasa Mining and Indo Mines Ltd.

[20] Surat AKD Ltd. kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney, subject: Ironsands-Pig Iron Project-Yogyakarta, Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2005

[21] Surat AKD Ltd. kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney, subject: Outokompu and KS Participation Irosands-Pig Iron Project- Yogyakarta, Indonesia, tertanggal 8 November 2005

[22] Surat AKD Ltd. kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney, subject: Change of Name to IM Limited, tertanggal 7 Maret 2006

[23] Surat IM  Ltd. kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney, subject: Drilling Contact Signed-Ironsands-Pig Iron Project, tertanggal 7 Maret 2006

[24] Hamengkubuwono IX wafat pada tahun 1988.

[25]Anticipated Product Grades

Ore percent Concentrate percent   Pig Iron percent
Fe up to 13 58 to 60 C 1.5 to 2.5
TiO2 7 to 9 Si 0.5 max
V2O5 0.5 to 0.6 P 0.1 max
SiO2 1.2 to 1.4 S 0.05 max
Al2O3 3.3 to 3.5 Ti 0.05 max
S 0.03 to 0.05 V 0.02 max
P2O5 0.24 to 0.26 Fe 94 min

Sumber: Project Brief, Indo Mines Ltd.

TiO2(Titanium), V2O(Vanadium), SiO2 (Silikon), Al2O3(Aluminium) merupakan senyawa oksida yang akan ikut dalam slug (lumpur limbah) sehingga tidak dihitung sebagai mineral.

Judul asli artikel ini adalah: Titanium dan Pasir Besi Dikeruk, Kaum Tani Pesisir Selatan Berseru: “Bertani atau Mati !” dimuat pertama kali di Majalah BALAIRUNG Edisi 46/XXVII/September 2012. Beberapa perubahan tanpa mengubah substansi dilakukan oleh penulis (mengacu versi asli sebelum penyuntingan oleh redaksi).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *