Berita

Kasarnya Proses Pengosongan Lahan untuk Rencana NYIA

By  | 

Yogyakarta (29/11) – Pengrusakan rumah dan tanaman yang ada di sekitarnya telah disaksikan beberapa bulan belakangan oleh warga penolak bandara di beberapa desa di Kecamatan Temon, yang menjadi lokasi rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo. Kebanyakan warga yang bertahan tidak menjual hak miliknya pada PT. Angkasa Pura I, menyatakan prihatin dengan kondisi lingkungan rumah dan lahan pertanian mereka setelah alat berat masuk dan bekerja meratakan tanah. Beberapa kali berlangsung adu mulut antara pekerja perusahaan konstruksi PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Surya Karya Setiabudi dengan warga, yakni ketika alat berat mengganggu dan merusak lahan-lahan pertanian mereka.

Sebagai tindak pencegahan potensi pengrusakan, di lahan pertanian yang lokasinya lebih dekat ke laut, warga memasang papan bertuliskan “Tanah milik warga” atau “Tanah ini tidak dijual”. Warga juga bergiliran menjaga lahan karena berulang kali digasak dengan alasan ketidaksengajaan pengemudi alat berat. Namun, warga tidak memungkiri bahwa mereka hanya akan melindungi lahan-lahan pertanian aktif yang tidak dijual, meskipun letaknya berhimpitan dengan tanah yang terlanjur dijual dan sedang diratakan oleh para kontraktor.

Bulatnya tekad warga untuk melindungi lahan pertanian mereka direalisasikan pula dengan tidak mudah menerima iming-iming ganti rugi kerusakan, saat alat berat tidak sengaja merambah area yang sudah ditandai dengan plang. Menurut pengakuan Mbah Sastro (80) warga Kebonrejo, wakil dari perusahaan mendatanginya dan menawarkan ganti rugi dua juta rupiah setelah ia menyatakan protes pada perusahaan konstruksi yang berkantor di Desa Palihan. “Saya datangi malah dibilang akan dapat ganti rugi kerusakan,” ujarnya.

Upaya ganti rugi atas dasar kesalahan operasional lapangan rupanya tidak berlangsung lama. Senin pagi, 27 November 2017, empat ratusan personil kepolisian, karyawan PT. Angkasa Pura I, dan orang-orang berbaju sipil mendatangi tiga rumah tokoh warga penolak bandara. Tanpa berlama-lama menyampaikan maksud kedatangan mereka, rombongan tersebut mengepung rumah ketiga tokoh warga dan dua orang berbaju sipil mencongkel daun pintu dan jendela dengan linggis.

Kejadian tersebut tak ayal mengejutkan warga yang hendak berkegiatan seperti biasa. Fajar (34), adalah salah satu warga yang rumahnya dirusak dan yakin bahwa tanahnya tidak pernah masuk skema ganti rugi yang dikenal dengan istilah konsinyasi. “Minggu lalu mereka bilang kalau saya bisa minta pengukuran tanah ulang. Lha jelas to, saya kan nggak pernah mau njual jadi nggak pernah diukur juga, dari dulu. Kok tiba-tiba tadi Kapolsek kasih komando untuk merusak rumah saya? Kalau memang sudah keluar nilai konsinyasi dasarnya apa? Wong rumah saya nggak pernah diukur!” jelas Fajar.

Dengung istilah konsinyasi di antara warga terdampak rencana pembangunan NYIA dimulai sejak beredarnya daftar nilai ganti rugi yang dititipkan pengadilan, yakni November 2016. Salah seorang warga yang enggan ditulis namanya menyebutkan bahwa peredaran daftar tersebut disengaja untuk meruntuhkan mental juang warga penolak bandara. “Di kertasnya nggak ada keterangan, siapa yang membuat. Apa dari AP (PT. Angkasa Pura I -red) atau pengadilan, nggak jelas,” ujarnya. Daftar tersebut mendahului surat panggilan dari Pengadilan Negeri Wates, yang disampaikan pada warga jika hendak menggugat nilai ganti rugi yang ditetapkan PT. Angkasa Pura I. “Bagi kami yang tidak pernah mengajukan pengukuran lahan dan yakin seratus persen nggak pernah diukur lahannya, daftar nilai ganti rugi itu nggak ada manfaatnya. Datang ke pengadilan juga untuk apa? Kami tidak pernah minta ganti rugi,” lanjutnya.

Saat laporan ini ditulis, pengrusakan rumah tokoh warga penolak bandara masih berlangsung. Pada hari pertama pengrusakan, ketiga warga yang dikepung rumahnya sebelum dirusak, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima keputusan konsinyasi atau surat perintah pengosongan lahan. Terjadi selisih paham menjelang pengrusakan antara pemilik rumah, sebagaimana yang berlangsung di kediaman Yuyun (34), Kepala Dukuh Munggangan.

“Surat dari pengadilan itu kami tidak pernah menerima. Surat pengosongan 1-2-3 apalagi. Coba pikirkan bareng-bareng, katanya utusan negara, harusnya konsisten. Saya ngerti betul warga saya yang menerima ganti rugi, rumahnya sejak dulu ditutup, disegel (oleh PT. Angkasa Pura I), nggak diapa-apakan lagi sampai sekarang. Ini namanya tebang pilih,” tegas Yuyun saat diminta mengosongkan rumahnya karena akan dirobohkan.

Kepolisian Sektor Temon Tidak Netral

Pernyataan Yuyun dikuatkan oleh kuasa hukum organisasi warga penolak NYIA, PWPP-KP, Sarli Zulhendra. Saat diwawancarai, Sarli dan timnya sedang mempersiapkan gugatan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian pengrusakan rumah dan tanaman di sekitarnya, namun dinilai tidak bertindak netral. “Polisi itu bukan pelaksana. Harusnya mereka tetap netral,” jawab Sarli saat ditanya siapa saja pihak yang tidak berwenang namun turut melakukan pengosongan lahan.

Pernyataan Sarli didukung penyataan warga yang menyaksikan pemutusan aliran listrik dari instalasi kabel di tiang hingga pencabutan meteran. Warga yang enggan menyebutkan namanya tersebut merasa bahwa kehadiran aparat yang terang-terangan menghardik bahkan meringkus salah seorang warga yang menghadang kerja alat berat, telah menghapus kepercayaan warga terhadap Kepolisian. “Seumur hidup saya baru lihat polisi, kapolseknya lagi, menakut-nakuti petani. Mereka mau makan apa kalau nggak ada petani? Beraninya sama orang kecil,” ujar warga saling mengiyakan.

Terlibatnya Kepolisian Sektor Temon dalam tahap pra pembangunan NYIA dimulai sejak awal 2017 dengan peran sebagai mediator saat diperlukan musyawarah antara pemilik lahan sebelumnya dengan PT. Angkasa Pura I. Situs web Kepolisian melaporkan bahwa peran kepolisian adalah untuk mengamankan pihak pelaksana, alat eksekusi, dan warga. “Lakukan tindakan dengan terukur dan ikuti komando pimpinan, serta hindari penggunaan senjata,” tegas Kabag Ops Polres Kulonprogo Kompol Sudarmawan, S.Pd., saat apel pasukan pelaksana pengosongan lahan.

Karakter pengamanan yang melibatkan orang-orang berbaju sipil namun bukan dari pihak pelaksana konstruksi juga mengherankan warga. Salah satu surat kabar menggunakan istilah “shock therapy” atau terapi kejut agar warga segera pindah mengosongkan bangunan. Tim kuasa hukum organisasi warga penolak NYIA menanggapi pelaksanaan pengosongan lahan yang berangsur-angsur dan tanpa langsung merobohkan rumah tersebut sebagai upaya untuk menghindari reputasi buruk pembangunan NYIA. “Pengrusakan rumah warga sebagai terapi kejut dari Angkasa Pura adalah gambaran utuh bahwa sesungguhnya rencana pembangunan ini dilakukan dengan memberangus nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas juru bicara tim kuasa hukum PWPP-KP

1 Comment

  1. Pingback: Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif | PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.