Bekasi – Warga di wilayah Jakasetia-Pekayon, Kampung Poncol Bulak serta kompleks Perumahan Penisula yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) kembali menggelar demo di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur, Rabu (11/9/2019).

Demontrasi yang digelar saat itu sudah terhitung ketiga kalinya, sejak Pemerintah Kota Bekasi menggusur warga pada Oktober 2016 lalu. Warga merasa pemerintah tidak berhak melakukan gusuran lantaran status tanah belum ada kepastian hukum dari BPN.

Diketahui sebelumnya, warga telah menempati ruang hidup mereka sejak 20 tahun lamanya. Pasca rumah mereka ambruk,  warga membuat tenda diantara puing-puing lahan bekas gusuran.

Deni Ahmad Hidayat Kepala BPN Kota Bekasi menjelaskan bahwa tanah yang digusur merupakan aset negara yang dimiliki oleh Perum Jasa Tirta II yang belum melakukan permohonan sertifikat.  Warga yang menempati lahan tersebut juga dianggap tidak mempunyai kepemilikan yang sah.

“Tanah tersebut merupakan aset negara Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta II yang belum dimohonkan suatu haknya. Terhadap tanah aset negara yang belum dimohonkan sertifikatnya, dokumen tidak tersimpan pada BPN,” tulis Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat dalam surat balasan permohonan keterbukaan informasi publik atas status tanah gusuran Jakasetia bertanggal 21 Agustus 2019 seperti tertulis dalam laman Kompas.com

Qodratullah salah satu anggota FKPB  menjelaskan kedatangan warga ke BPN untuk menuntut agar BPN melakukan pemblokiran sertifikat pendaftaran atas nama siapapun. Lebih lanjut Qodrat mengemukakan bahwa warga yang semestinya mendapatkan hak atas tanah mereka lantaran sudah puluhan tahun menempati di kelurahan tersebut.

Selain itu mereka juga meminta Pemerintah Kota Bekasi memperhatikan kondisi warganya yang sudah tiga tahun tidak jelas nasibnya pasca digusur.

“Tuntutan warga itu hak tempat yang layak, dan meminta  kerugian material dan immaterial selama 3 tahun diterlantarkan,” kata Qodrat saat dihubungi selamatkanbumi.com melalui telepon pada  Kamis, 12 September 2019.

Lebih lanjut Qodrat mengungkapkan, sejak warga tidak punya rumah, warga memilih untuk membuat posko, yang sudah berdiri sekitar satu tahun lamanya. Kini warga mulai terserang penyakit hingga mengakibatkan kematian. Pemerintah Kota Bekasi tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap warga.

“Ada beberapa warga yang tinggal posko, setahun lamanya, bahkan ada yang meninggal dunia. Mereka yang jadi korban kebanyakan lanjut usia,” kata Qodrat.

Wakil Kepala Kepolisian Metro Bekasi Kota AKBP Eka Mulyana lewat pengeras suara mengimbau massa untuk bubar. Massa dipersilakan untuk datang kembali Kamis (12/9) besok bila masih tidak puas.

“Besok kalau teman-teman mau datang lagi silahkan, kita bantu. Ya sudah ya bubar ya oke, saya kasih waktu buat bubar, silakan bubar,” kata Eka seperti dikutip pada laman Detik.com

Meski demikian, warga belum ingin pulang lantaran Pemerintah Kota Bekasi serta BPN tidak memberikan kejelasan atas tuntunan yang disampaikan Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB). Merasa instruksinya diabaikan, aparat bertindak represif dengan memukul serta menangkap massa aksi.

Insiden itu mengakibatkan lima orang mengalami luka-luka di bagian wajah, kaki dan dada. Selain itu aparat kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap 11 orang yang belakangan sudah dibebaskan.

“Kawan-kawan sudah bebas, putusannya hukuman tiga hari namun tidak dijalankan kurungan tapi masa percobaan 7 hari,” kata Qodrat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza yang sedari awal mendampingi warga menjelaskan bahwa Pemerintah Bekasi tidak bisa semaunya melakukan gusuran tanpa mempertimbangkan status hak atas tanah yang ditempati warga.

Ayu menjelaskan tindakan menggusur warga bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Warga semestinya mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah.

“Pemkot tidak punya legal standing. Patut diduga, Pemkot Bekasi juga melawan hukum,” jelas Ayu seperti dikutip di laman Kompas.com.

 

Penulis: Abdus Somad

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.