Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Pengamat menilai nasib Petani Diabaikan.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengungkapkan, nasib petani di era Presiden Jokowi semakin buruk. Hal itu dilihat dari banyaknya penghilangan ruang hidup dalam bentuk penggusuran atas nama pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Sepanjang tahun 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat paling sedikit telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 unit keluarga di berbagai provinsi di Indonesia. Sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan Jokowi-JK, telah terjadi paling sedikit 1.769 konflik agraria.

“Hak-hak petani atas tanah masih diabaikan. Janji redistribusi tanah sembilan juta hektar, penyelesaian konflik agraria, dan perbaikan ekonomi serta produksi petani dalam kerangka Reforma Agraria, tak kunjung diterima petani,” ungkap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika saat memberikan keterangan pada pers, Minggu, 22 September 2019.

Dalam catatan yang sama, di tahun 2019 konflik paling banyak terjadi di di wilayah perkebunan, dengan setidaknya ada 144 konflik yang berlangsung. Disusul di sektor properti sebanyak 53, pertambangan 29, kehutanan 19, infrastruktur 16, sektor kelautan dan pesisir sebanyak 12 konflik.

“Dari 144 konflik, sebanyak 83 kasus atau 60 persennya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit,” ujar Dewi.

Dewi menjelaskan, pemerintah telah menyelewengkan agenda reforma agaria yang sudah 59 tahun diperjuangkan. Lima tahun pemerintah telah membiarkan krisis agraria yang dialami kaum tani Indonesia, namun petani selalu menjadi korban.

“Di banyak tempat tanah-tanah petani, wilayah adat adat, kampung nelayan, tanah garapan buruh tani, dan rakyat miskin lainnya diambil alih secara paksa, secara sepihak oleh pemerintah, dan oleh perusahaan yang juga dilegitimasi oleh keputusan pemerintah,” ujarnya.

Dalam setiap konflik yang terjadi, pemerintah banyak menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengusir masyarakat dari tempat tinggal mereka. Dewi menyatakan pelibatan aparat keamanan dalam urusan tanah adalah langkah mundur pemerintah dalam memperjuangkan Reforma Agraria, yang sebelumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria (UUPA).

“(Pemerintah) tetap menggunakan cara-cara lama, melibatkan tentara dan polisi untuk merepresi dan menggusur tanah masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan dan proyek strategis nasional,” ungkap Dewi.

Dewi menjelaskan, catatan KPK tahun 2018 menunjukkan pemerintah tak ragu melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan lahannya, belum lagi ditemukan bukti-bukti kekerasan, bahkan pembunuhan.

Sepanjang pemerintan Jokowi-JK, polisi serta Tentara Nasional Indonesia menempati posisi tertinggi pelaku kekerasan langsung pada masyarakat. Setidaknya ada 21 pelanggaran kekerasan dari aparat kepolisian dan TNI. Selain itu ada 11 laporan yang menyatakan pelibatan TNI dalam urusan jasa keamanan.

“Keterlibatan aparat Negara seperti Polisi, TNI, Satpol PP masih mewarnai kekerasan dalam konflik agraria. Justru seringnya posisi aparat keamanan negara, lebih banyak menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan warga,” kata Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan sejak kepemimpinan Jokowi, sedikitnya 41 orang tewas di setiap wilayah konflik agraria, sekitar 546 orang yang mendapatkan penganiayaan dan 51 orang tertembak, serta sebanyak 940 petani dan pejuang agraria dikriminalisasi. Angka tersebut menurut Dewi memungkin bertambah ketika pemerintah tidak tegas melindungi hak petani.

“Keterlibatan aparat keamanan justru kerap digunakan pemerintah maupun swasta sebagai senjata untuk memukul mundur para petani dan masyarakat yang mempertahankan tanah mereka, atau menolak penggusursan,” ungkap Dewi.

RUU Pertanahan Membunuh Petani

Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang saat ini masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat dianggap menjadi langkah untuk mengebiri petani dari ruang hidup yang dikelolanya. Komite Nasional Pembaruan Agararia menyatakan RUU Pertanahan mengatur cara negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga negara Indonesia.

“Seolah belum genap penderitaan petani dan rakyat kecil, masih harus ditambah dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan,” ujar Dewi.

KNPA mencatat ada 5 masalah pokok petani yang dialami saat ini. 1) Macetnya pelaksanaan Reforma Agraria yang telah dimandatkan Konstitusi, TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, termasuk Evaluasi Satu Tahun Perpres Reforma Agraria; (2) Pengabaikan penyelesaikan konflik agraria struktural di semua sektor; (3) Perampasan tanah, penggusuran serta kriminalisasi yang masih dialami petani; (4) RUU Pertanahan yang berwatak liberal, sehingga tidak berpihak kepada petani, bahkan membahayakan petani dan rakyat kecil lainnya, termasuk masalah RUU dan revisi UU lainnya yang anti rakyat; dan terakhir (5) Kebijakan ekonomi, pertanian dan peraturan hukum yang pro-korporasi dan menyengsarakan rakyat.

“Akan kami sampaikan dan kami akan gugat Pemerintah (Presiden RI-red) dan DPR RI,” kata Dewi.

Konferensi Pers Menuju Hari Tani Nasional, Jakarta 22 September 2019

Sementara itu, Guru besar Hukum Agraria Univeritas Gajah Mada (UGM), Maria Sumardjono, menilai RUU Pertahanan tidak lagi mengangap penting reforma agraria. Menurutnya, peraturan ini masih menyalin isi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.

“Padahal RUU Pertanahan diharapkan memuat prinsip-prinsip reforma agraria itu apa, subjek prioritas pemanfaatannya siapa, objeknya apa, dan bagaimana memecahkan konflik lahan,” ujar Maria dalam diskusi di Komnas HAM, Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (6/9).

Wakil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandrayati Moniaga khawatir ketika RUU in disahkan akan memunculkan persoalan baru. Ia menyoroti Pasal 36 RUU Pertahanan yang mewajibakan pemilik hak tanah mengajukan perpanjangan lima tahun sebelum hak atas tanah berakhir. Menurutya rumusan dalam RUU tersebut sarat dengan praktik politik agraria zaman kolonial Belanda.

“(Contohnya) ketika satu tanah tidak bisa dibuktikan siapa pemiliknya, otomatis negara memilikinya,” kata Sandrayati.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Siti Rakhma Mary Herawati usai melakukan kajian atas RUU tersebut, mengungkapkan setidaknya ada sembilan ancaman pidana dalam RUU Pertanahan. Hal itu tertuang pada Pasal 89 berisi ancaman kriminalisasi bagi masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya dari penggusuran.

Selain itu, pada pasal 94 terhadap ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar bagi setiap orang atau kelompok yang menyebabkan sengketa lahan.

Padahal, menurut catatan YLBHI, “Masyarakat yang menyuarakan atau memperjuangkan kembalinya tanah dapat ditafsirkan melakukan pemufakatan jahat yang menyebabkan sengketa atau konflik pertanahan,” kata Rahma seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (6/9).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.