Berita

Paksa Konsinyasi, Linggis Beraksi

By  | 

Keberadaan New Yoyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo
masih menumbuhkan perlawanan. Warga yang tidak pernah mau
menjual tanahnya dipaksa segera pindah dengan dalih konsinyasi.

Kulonprogo, 27/11. Pagi itu, sekitar pukul 09.30 hujan datang begitu
deras, personil gabungan yang ditugaskan untuk merobohkan rumah warga
sudah bersiap di lokasi tempat pembangunan bandara New Yogyakarta
International Airport (NYIA). Mereka ditugaskan oleh Angkasa Pura (AP) 1
untuk membantu proses pengosongan lahan.

Kedatangan personil gabungan tidak diduga sebelumnya oleh warga yang
masih konsisten menolak bandara. Wiji saat ditemui di rumahnya
menceritakan jika dirinya baru tahu bahwa pengosongan lahan dan rumah
bisa berlangsung dengan paksaan. Melihat hal tersebut ia bergegas
memberikan informasi kepada warga agar segera berkumpul untuk
mempertahankan lahan, “Ini mendadak, kami baru tahu kalau aparat bisa
membongkar rumah,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan tidak adanya pemberitahuan tentang tahap
pengosongan. Surat Perintah Pengosongan (SP) yang kabarnya sudah
dilayangkan pihak Angkasa Pura sebanyak tiga kali tidak pernah ia
terima, “Kok bisa jadi seperti ini, tanpa ataupun dengan SP seharusnya
mereka tidak membongkar paksa rumah warga,” ujarnya mengebu-gebu.

Dalam pemantauan kami, ada dua rumah di desa Palihan yang menjadi target
pengrusakan. Tak terhindarkan kontak fisik antara pemilik rumah dengan
aparat-pun terjadi. Fajar selaku pemilik rumah nampak kecewa saat
menceritakan ulang bagaimana personil datang dengan peralatan lengkap
untuk merobohkan rumahnya. Saat kejadian, ia masih berada di sawah.
Istrinya yang berada di rumah bergegas memberi kabar, namun di saat
bersamaan personil sudah mencongkel jendela dan pintu rumahnya. “Saya
waktu itu masih di ladang, tidak tahu ada kejadian itu,” ujar Fajar di
desa Palihan.

Fajar berusaha menggambarkan peristiwa yang dialaminya, baginya pagi itu
cukup menengangkan. Fajar berdebat dengan dengan petugas AP hingga
Kapolsek Temon, menyatakan bahwa dirinya berhak menolak konsinyasi
karena tanah dan rumahnya tidak pernah dinilai melalui proses
appraisal. Lebih dari itu, Fajar dan warga penolak bandara tidak
pernah mendapatkan undangan atau pemberitahuan lain dari pengadilan.

Ketegangan yang meningkat membuat Kapolsek mengancamnya dan warga lain.
Tak berapa lama, dua orang berpakaian sipil dan menutup muka beraksi
merusak rumahnya. Tidak hanya itu alat beratpun dikerahkan untuk
menumbangkan pohon-pohon yang berada di halamannya. Sepanjang proses
tersebut, Kapolsek Temon tidak henti-hentinya mengancam warga yang
dinilai melawan.

Tak puas dengan itu, pihak AP memerintahkan PLN untuk mencabut listrik
yang baru saja dibayarkan langganannya oleh warga.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Yuyun warga Palihan. Ia merasakan
kejadian yang tidak berlangsung sebagaimana prosedur. Sebagai perangkat
desa, Yuyun tidak terima rumahnya didatangi puluhan aparat. Karena
rumahnya tertutup, aparat kemudian mendongkel pintu dengan linggis
hingga pintu lepas dari engselnya.

Hal itu membuat Yuyun merasa diperlakukan secara tidak manusiawi.
Baginya tindakan tersebut menunjukkan bagaimana pelaksana pembangunan
dan aparat bekerja sama untuk melanggar hak-hak dasar warga negara.

Merasa Ganti Rugi Sudah clear dengan Dalih Konsinyasi

Dua petugas Angkasa Pura I berpakaian putih dengan jaket lapangan yang
bertuliskan Angkasa Pura Airports beserta beberapa orang polisi masuk ke
rumah Yuyun. Ia sempat melarang mereka masuk, namun mereka memaksa.
Beberapa warga ikut masuk dan mengomentari penjelasan tim Angkasa Pura
I. Teriakan penolakan terus bergema di dalam dan luar rumah. Tim
pelaksana yang ada di dalam rumah menjelaskan bahwa pengosongan lahan,
pengrusakan rumah, dan penebangan pohon adalah konsekuensi konsinyasi.

Konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan menjadi cara
terakhir yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa proyek bertajuk
kepentingan umum. Karena Undang Undang No. 02 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan
bahwa pemilik lahan berhak tidak setuju, warga penolak bandara yakin
bahwa yang mereka lakukan tidak melanggar hukum.

Selanjutnya bagi Yuyun, konsinyasi hanya disebut sebagai salah satu
mekanisme pemberian ganti rugi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 03
Tahun 2016, semestinya menghargai pilihan warga yang tidak hendak
menegosiasikan nilai ganti rugi.

Di sisi lain, kedatangan pihak pelaksana yang langsung merusak rumah
menimbulkan pertanyaan baginya, “Strategi operasional apa yang dipakai untuk mengusir warga?” tanyanya.

Petugas Angkasa Pura I yang berhadapan langsung dengan Yuyun menyatakan bahwa mereka sudah sejak Oktober 2017 memberikan Surat Perintah Pengosongan (SP) kepada warga.

”Mulai tanggal 30 Oktober kita sudah memberikan surat peringatan 1, 2
dan 3 dan terakhir tanggal 24 November,” kata Atifatul Ismi selaku petugas Angkasa Pura yang berusaha meyakinkan warga untuk menyerahkan bangunan dan lahannya.

Mendengar pernyataan itu, Wiji yang juga berada di dalam ruangan
menyanggah dengan cepat. Ia berkata, “Kami tidak sepakat dengan
mekanisme ganti rugi atau jual beli tanah kami. Jadi tidak bisa ada
konsinyasi,” tuturnya tegas.

Perwakilan Angkasa Pura I tetap membujuk, “Konsinyasi itu cara terakhir,
Pak. Uangnya sudah dititipkan di pengadilan,” jawab mereka terbata-bata.

Yuyun selaku pemilik rumah tak mampu menahan kegeramannya. “Katanya
pakai Undang Undang, kok penerapannya memaksa seperti ini? Undang Undang
ini tajam ke bawah. Gak sesuai dengan manfaatnya,” tuturnya dengan suara
yang meninggi.

Mendengar hal itu, pihak AP merasa tidak perlu panjang lebar untuk
bernegosiasi. Mereka segera memberi ruang untuk eksekutor bekerja.
“Begini saja Pak ya, kita tidak ingin berdebat, hari inilah kami ingin
melakukan action, mohon maaf Bapak, Ibu,” kata Agus Adriyanto salah satu perwakilan
AP kepada Yuyun. “Kami hanya menjalankan tugas negara,” lanjutnya.

Sofyan selaku warga dan pemuka agama di desa tersebut naik pitam. Ia
tidak terima dengan pernyataan AP yang tidak pantas diucapkan bagi
pejabat publik tersebut. Sendirian dengan lantangnya ia menyatakan bahwa
keberadaan bandara hanya akan menyengsarakan warga.

“Kalau bapak mau melaksanakan tugas, mau membunuh kami, silakan, bunuh
saja, saya lepas jaket saya, rumah ini dirobohkan, rumah saya dirobohkan
saya silakan. Lebih baik saya mati, silakan, kalau bapak demi kelancaran
proyek ini, mau merobohkan dan menghancurkan kehidupan kami,” tuturnya
diiringi isak tangis seraya memanjatkan doa.

1 Comment

  1. Pingback: Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif | PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.