Pembangunan Ratusan PLTU, Menuai Krisis di Indonesia

0
184

Indonesia masih akan terus dialiri listrik dengan pasokan energi fosil dari batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Gas Batu bara (PLTGB) akan semakin ekspansif mendominasi di Indonesia. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 yang dipublikasikan Kementerian ESDM Ditjen Ketenagalistrikan mencatat 54,6 persen dari bauran energi listrik nasional pada tahun 2025 ditarget akan berasal dari proses pembakaran batu bara. Mengutip pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat memantau PLTU Paiton di Probolinggo Jawa Timur di bulan Januari 2019 lalu membenarkan, “Kalau menurut saya 10 tahun ke depan PLTU kalau dari bauran energi itu sekitar 55% paling minim 50%. Jadi pasti masih menjadi andalan”.

Sementara itu Pemerintah Indonesia dalam laporan Nota Keuangan APBN 2019, telah membelanjakan subsidi listrik sebesar 26,4 persen di tahun 2019 dengan subsidi energi sebesar 71,3 persen. Laporan World Energi Outlook IEA (Internasional Energi Agency) mencatat Indonesia sebagai negara urutan 5 negara yang mengeluarkan anggaran terbesar menyubsidi konsumsi energi fosil sebesar USD 31.344.380 di tahun 2018. Subsidi ini mendukung operasional penyediaan listrik oleh PLN yang saat ini 60 persen pembangkitnya bersumber dari batu bara. Besarnya subsidi terkait konsumsi energi fosil ini ternyata harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia melalui alokasi APBN.

Padahal Kementerian Lingkungan Hidup Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim mempublikasikan bahwa Indonesia telah membuat komitmen  soal penurunan emisi melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target conditional (CM2). Senada dengan itu, sepertinya akses dana internasional seperti lebih menjadi motivasi daripada realisasinya. Dikutip dari website resmi KLHK, Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen penurunan emisi dalam realisasinya bertolak belakang dengan sikap ambisius memperbanyak PLTU.

PLTU dengan Batu bara murah ditanggung siapa.

Pembangunan PLTU yang semakin ekspansif ini masih dijustifikasi soal biaya pembelian batu bara yang menjadi pilihan termurah, meskipun sebenarnya harga batu bara juga fluktuatif. Namun ada biaya externality cost yang tidak pernah dihitung. Hindun Mulaika sebagai Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Southeast Asia dalam sebuah wawancara  (20/10/2019) mengatakan, “Ada dampak kerusakan lingkungan di sisi tambang dan PLTU, ada dampak kesehatan dari polusi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, itu tidak pernah dihitung sebagai externality cost. Karena jika dihitung sebenarnya PLTU bukan yang paling murah.” Ki Bagus Hadikusuma dari Divisi Simpul Belajar Jaringan Advokasi Tambang yang juga diwawancari (2/10/2019) menambahkan, bahwa akhirnya biaya pemulihan lingkungan dan pemulihan kesehatan menjadi ditanggung oleh masyarakat sendiri.

Batu bara murah ini didukung oleh regulasi yang lemah. Ada peraturan yang dipakai untuk mengendalikan potensi polusi dari pembangkit listrik tenaga termal, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Pemerintah dinilai masih lambat, karena setelah 10 tahun baru merevisi Permen LH No. 21 Tahun 2008 dengan Permen LHK No.15 Tahun 2019. Itupun masih belum memperketat kendali pada potensi polusi yang dihasilkan PLTU. Hindun Mulaika menegaskan, “Di saat negara lain sudah berani untuk menetapkan Baku Mutu Emisi (BME) seperti Oksida Sulfur (SOx), Oksida Nitrogen (NOx) pada angka 100 mg/Nm3 sampai 150 mg/Nm3 bahkan 2 digit di bawah100 mg/Nm3, Indonesia masih berkutat pada angka 500 mg/Nm3 dan 300 mg/Nm3.”

Jika regulasi untuk mengendalikan potensi polusi PLTU ini menetapkan angka maksimum yang sangat ketat tentu berpengaruh pada Air Pollution Control Technology yang cukup mahal harganya dan tentu untuk biaya pembakaran batu bara tidak lagi murah, biaya listrik yang ditanggung konsumen akan semakin mahal. Jika dibanding negara lain seperti Korea Selatan, Jepang dan China, angka kendali Baku Mutu Emisi (BME) Indonesia memang 3 kali sampai 15 kali lebih lemah.

Kebijakan Energi Nasional berwarna Oligarki.

Industri Energi dari PLTU seperti saudara kandung bagi Industri Ekstraktif tambang batu bara. Ki Bagus Hadikusuma dari JATAM mengatakan “Jika dilihat dari hulu sampai hilir, di PLTU ini ada Ekstraksi. Kebijakan industri batu bara masih sangat kental pada kebijakan energi nasional. Tidak hanya pebisnis saja yang sebenarnya berkepentingan. Pelaku-pelaku bisnis ini juga terkait aktifitas politik daerah dan politik nasional.”

Seperti kajian dan laporan JATAM yang juga dipublikasikan media menjelang Pilpres 2019, bahwa di 2 kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi ada nama-nama para pebisnis sekaligus politisi. Mereka yang terlibat dan memiliki bisnis tambang dan energi mendukung kubu Jokowi-Amin seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, Suadi Marasambessy, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie. Demikian juga di kubu Prabowo-Sandi selain Sandiaga Uno sendiri, mereka yang juga memiliki bisnis tambang dan energi seperti Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan.

Rilis #BersihkanIndonesia (19/10/2019) yang mencoba menyelidiki profil nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Amin mendapatkan keterkaitan mereka dengan bisnis kotor batu bara. Mengutip Ari Yogiawan selaku jurubicara #BersihkanIndonesia dari YLBHI mengatakan “Ini adalah bagi-bagi kekuasaan yang tidak saja berarti buruk bagi keseimbangan politik tapi juga menjadi ancaman berlanjutnya kerusakan lingkungan oleh industri batu bara”. Nama-nama yang dirilis dan penting menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan bisnis batu bara antara lain: Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartanto, Yusril Ilza Mahendra, Erick Tohir, Moeldoko, Sandiaga S Uno, Prabowo Subianto, Ryamizard Ryacudu dan Hary Tanoe. Saat berita ini dituliskan Airlangga Hartanto dan Prabowo Subianto seperti dilaporkan beberapa media (21/10/2019) telah diundang Jokowi ke istana diminta ikut masuk dalam kabinet Jokowi-Amin. Bahkan Prabowo telah mengabarkan dirinya diminta membantu presiden dalam terkait Pertahanan.

Akses kekuasaan melalui jalur politik dan sekaligus berperan sebagai pebisnis tentu tidak bisa diragukan bahwa mereka mampu mempengaruhi regulasi yang dibuat pemerintah. Jika melihat PLTU yang akan beroperasi dan akan berdiri terus bertambah, sementara listrik di Jawa-Bali saat ini mengalami surplus sampai 30 % seperti juga pernah disampaikan PLN Regional Bagian Barat, menjadi penting dilihat sebenarnya ini untuk kepentingan siapa. Dengan rencana RUPTL di wilayah Sumatera-Bali mendorong potensi kelebihan sampai 13 GW kapasitas dari pembangkit listrik yang akan terus dibangun secara ambisius. Hindun dari Greenpeace mengatakan “Pertumbuhan yang tidak sesuai dan over supply ini otomatis berpotensi menjadi sebuah kerugian negara, ini yang patut dipertanyakan, di saat pasarnya memang tidak membutuhkan supply fisik yang sebesar itu”.

2 Tahun lalu potensi kerugian ini sudah pernah diperingatkan oleh sebuah kejadian surat Menteri Keuangan yang bocor ke publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melayangkan suratnya dengan nomor S-781/MK.08/2017 yang diterbitkan 19 September 2017 kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang menyebut bahwa PT PLN memiliki potensi gagal bayar utang di masa depan. Sri Mulyani mengemukakan kekhawatirannya, mengingatkan PLN tengah menerima penugasan megaproyek 35 ribu Megawatt.

Surat yang diketahui publik dan ditujukan kepada Menteri BUMN dan ESDM ini ternyata mendapat tanggapan dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Bidang Kemaritiman yang juga pemilik 99,98% saham Grup PT Toba Sejahtra (perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan dalam bisnis pertambangan dan energi). Mengutip Detik Finance (29/9/2017) dia menegaskan pembangunan PLTU tetap berjalan. Luhut mengatakan, “Jadi sekarang yang bisa COD (commercial operation date) itu kira-kira 23.000 MW. Yang 13.000 MW itu semua under construction. Sehingga dengan begitu, enggak ada kelebihan listrik, tapi programnya jalan”.

Menurut Hindun dari Greenpeace, “jika ingin melihat akar masalahnya, ada kepentingan-kepentingan oligarki yang juga punya kepentingan infrastruktur dan salah satunya adalah proyek pembangkit. Dan kenapa ada kepentingan hasil batu bara nasional itu dijual untuk kepentingan pasar domestik. Karena mungkin ada penurunan yang cukup besar di pasar ekspor, karena sudah banyak negara-negara yang mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara.”

Pemerintah sejak 12 Maret 2018 telah membuat regulasi yang mengatur harga jual batu bara melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018. Ada kewajiban perusahaan batu bara menjual kepada produsen pembangkitan domestik sebanyak 25 % dari total produksi, dan memberikan harga sebesar USD 70-per metric ton untuk pembangkit PLN. Alih-alih kebijakan ini dibuat oleh Menteri ESDM yang memang berwenang menentukan harga listrik, dan kepentingan PLN yang menjaga pasokan input dan kepastian harga inputnya, regulasi ini juga seperti memberi jaminan pasar pada perusahaan tambang batu bara dengan semakin bertambah besarnya jumlah PLTU nanti di Indonesia.

Benih krisis yang masih diakali, bukan dihilangkan.

Rencana pembangunan PLTU secara masif ini berpotensi akan menuai krisis berkepanjangan pada negara, masyarakat dan lingkungan. Menguatnya kondisi oligarki berpengaruh pada tidak sehatnya penentuan kebijakan energi nasional, dan ini potensial berdampak pada ekonomi nasional. Selain itu sangat potensial berdampak buruk pada kondisi sosial dan lingkungan. Upaya pemerintah cenderung seperti tidak serius menangani pemicu krisis pada perubahan iklim. Menurut Hindun dari Greenpeace, “Tidak ada implementasi transisi energi fosil menjadi energi terbarukan. Paris Agreement (mengikat negara menahan kenaikan suhu global) mencapai kenaikan suhu dibawah 1,5 °C. Dan kita kita harus net zero (nol) karbon di 2050. Maka seharusnya tidak lagi ada PLTU. Harusnya ada injeksi energi terbarukan ketika masa lifetime-nya.”

PLTU baru di bulan Oktober 2019 ini akan beroperasi. PLTU yang digadang-gadang sebagai pembangkit pertama yang menggunakan teknologi boiler Ultra Super Critical (USC) yang dapat meningkatkan efisiensi pembangkit batu bara hingga 15% lebih tinggi. Mengutip media CNBCIndonesia (5/72019) saat peresmian dermaga batu bara PLTU Jawa 7, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Haryanto mengatakan, “Pengoperasian PLTU Jawa 7 ini akan menjadi kado untuk presiden yang akan dilantik pada Oktober juga.” PLTU yang di groundbreaking pada 5 Agustus 2017 oleh Presiden RI Joko Widodo ini diproyeksikan melakukan penghematan berasal dari efisiensi dan teknologi terbaru yang digunakan. Haryanto mengatakan jika sebelumnya harga biasanya 5-6 sen per-kWh sehingga sekarang 4,2 sen per kWh.

Menurut Hindun dari Greenpeace teknologi Ultra Super Critical ini tidak menyelesaikan masalah, hanya meningkatkan efisiensi, (fokus pada) efisiensi beli dan efisiensi bertingkat. Misalnya untuk sekian juta karbon yang dibakar menjadikan sekian jumlah karbon yang dihasilkan. Hal ini berbeda dengan komitmen negara lain yang benar meninggalkan pembakaran batu bara dengan bertransisi membangun energi terbarukan serta menutup atau tidak lagi membangun PLTU. Hindun menegaskan, “Jika ingin menjalankan semangat Paris Agreement bukan penurunan karbon yang diakal-akalin sendiri. Implementasi yang bobrok ini tidak sebaiknya terus-terusan seperti ini”.

Pembangunan PLTU ini nampaknya juga didukung oleh regulasi pada sektor hulu. Revisi UU Minerba 2019 cenderung memberikan keleluasaan pada pertambangan batu bara. Menurut Ki Bagus Hadikusuma dari JATAM, RUU Minerba cenderung memberikan insentif kepada pelaku usaha pertambangan, terintegrasi atau terkoneksinya PLTU dengan industri pengolahan, seperti PLTU mulut tambang akan memperbesar resiko krisis yang berlipat-lipat, salah satunya mengambil sumber air dari sungai.

Dalam kajian yang dipublikasi JATAM ada pasal yang masih saja melanggengkan ketergantungan pada batu bara. Pada Pasal 103 ayat 6 tertulis “Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri pengolahan dan terintegrasi peningkatan nilai tambah melalui pembangkit listrik tenaga uap batu bara, diberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang diatur oleh pasal 168”. Ada juga banyak pasal bermasalah lainnya, seperti Pasal 165 yang seharusnya mengatur sanksi pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah dan koruptif malah sengaja dihilangkan dalam draft RUU Minerba.

Ada juga peluang pasal yang dipakai mengkriminalisasi dan pemidanaan kepada penolak tambang yang tertuang pada Pasal 162 dan pasal 164. Bahkan pada pasal ini mencatatkan dapat dikenai pidana tambahan, mulai dari perampasan barang hingga membayar kerugian. Kajian JATAM juga mempublikasikan pada Pasal 169 B ayat 5 mencatatkan wilayah penunjang pertambangan di luar WIUPK dapat dimohonkan oleh pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebelum diberikannya IUPK oleh menteri dan tidak ada batasan dan kriteria wilayah penunjang pertambangan, sehingga dapat diduga sebagai keistimewaan bagi pemegang IUPK untuk mendapatkan konsesi tambahan.

Hindun dari Greenpeace kembali menegaskan draft RUU Minerba ini membuat hak suara dan space (ruang) warga semakin kecil, ini jelas berwatak otoritarian. Jika melihat PLTU beroperasi selama 30 tahun, maka selama 30 tahun atau masa lifetime-nya, itu akan terus menghasilkan emisi yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dan bukan hanya di wilayah PLTU, tapi masih ada PM.25 (sebuah partikel yang mampu menembus celah masker dan membahayakan saluran pernapasan manusia) yang penyebarannya bisa mencapai radius 100 KM. “Dampaknya, krisis ekologi akan semakin membesar”, tambah Ki Bagus Hadikusuma dari JATAM. Namun dia tetap optimis, peluang masyarakat masih selalu ada. Banyak potensi strategi melawan sumber krisis ini yang bisa dilakukan masyarakat di sekitar tambang dan  wilayah PLTU.

 

Ada banyak PLTU yang sedang dan akan dibangun, ada yang menuai persoalan konflik dengan masyarakat sekitar, persoalan pengelolaan sampai permasalahan korupsi. Selamatkanbumi mencoba menyajikan ulang data secara ringkas proyeksi program pembangunan PLTU mendatang. Ada sekitar 115 PLTU dicatatkan dalam data berikut, disarikan dari RUPTL 2019-2028, hasil kajian Greenpeace, kajian JATAM dan laporan media. Kumpulan data ini diolah sebagai introduksi yang akan dilaporkan setiap bulannya dari beberapa wilayah. Data ini nantinya akan diperbarui secara berkala sebagai dokumen interaktif yang bisa diklik dan bertambah, agar bisa menjadi informasi awal yang disorot publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.