Berita

Perjalanan perjuangan WTT di meja peradilan

By  | 

Yogyakarta – Selasa, 23 Juni 2015, warga pesisir Kulon Progo yang tergabung dalam organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT) terlihat bersemangat. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, yang diketuai oleh Indah Tri Haryanti, mengabulkan gugatan mereka. WTT menggugat SK Gubernur No. 68/KEP/2015 tentang Ijin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara, yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2015. SK Gubernur tersebut dianggap akan mengancam dan menggusur warga dari lahan pertanian dan pemukiman mereka.

Seperti diduga sebelumnya, atas putusan PTUN tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  menempuh upaya hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Karena perkara tersebut digolongkan sebagai perkara yang menyangkut “kepentingan umum” dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka pengajuan banding bisa langsung diteruskan ke tingkat kasasi di MA.

Melalui putusan dengan nomor register 456 K/TUN/2015, permohonan kasasi Gubernur DIY dikabulkan oleh MA pada tanggal 23 September 2015. Atas putusan ini, WTT tidak menyerah. WTT terus berjuang dengan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Rencana pendaftaran permohonan PK ini akan dilakukan pada Senin, 18 April 2016, di PTUN Yogyakarta. Terkait dengan rencana tersebut, Wiji, salah seorang pengurus WTT, pada Jumat (15/4) lalu mengatakan bahwa massa WTT akan turun ke kantor PTUN Yogyakarta bersama LBH Yogyakarta. Hal ini ditujukan agar PK yang mereka ajukan mendapatkan perhatian dari majelis hakim dan publik Yogyakarta secara luas.

Dengan merujuk pada UU Nomor 2 tahun 2012, pasal 7 ayat a, penggunaan istilah kepentingan umum ditegaskan harus diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun dalam kasus ini, jika melihat kembali Perda DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, tidak terdapat sedikitpun keterangan tentang rencana pembangunan bandar udara yang baru. Hal ini menegaskan kerancuan rujukan yang digunakan oleh Gubernur DIY dalam penerbitan Surat Keputusan IPL bandara.

Terkait kejanggalan putusan hakim kasasi MA tersebut, Satrio, pegiat LBH Yogyakarta, mengatakan bahwa dalam pengajuan PK akan diajukan dua hal pokok materi, yaitu: kekhilafan hakim kasasi dan kesalahan penerapan hukum. Menurutnya, kesalahan penerapan hukum oleh hakim kasasi dapat ditemukan dalam penggunaan lampiran Perda DIY Nomor 6/2013 tentang RPJMD 2012-2017 sebagai dasar pertimbangan putusan. Hal ini membuat hakim kasasi justru mengesampingkan aturan fundamental tentang tata ruang. “Padahal sudah dijelaskan di dalam PP Nomor 15/2010, tentang penyelenggaraan tata ruang, bahwa rencana RPJMD tidak bisa mendahului dan ditempatkan lebih tinggi dari RTRW”, tegasnya.

Satrio juga menambahkan, kekhilafan hakim yang lain dapat terlihat jelas, yaitu dengan mengabaikan fakta jika IPL yang diterbitkan telah melanggar aturan tata ruang. Hal ini belum lagi ditambah dengan sejumlah fakta lain, yakni terbitnya IPL Bandara Kulon Progo tidak yang didahului dengan AMDAL serta tidak memperhatikan fungsi kawasan lindung geologi pesisir Kulon Progo sebagai kawasan rawan bencana tsunami.

 Situs Sejarah yang Terancam Punah

Selain akan mengancam kawasan pertanian, sumber ekonomi, dan sejarah sosial lainnya, rencana pembangunan bandara Kulon Progo ini juga akan menghilangkan sejumlah situs cagar budaya.

Menurut Wiji, di dalam peta kawasan pembangunan bandara terdapat beberapa situs penting, yang selama ini memiliki fungsi sosial tertentu bagi masyarakat di sekitarnya. Misalnya, situs Gunung Lanang, atau sering disebut dengan nama Astana Jingga. Situs ini menurutnya, selain sebagai situs bersejarah peninggalan kebudayaan Hindu, juga dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pemantauan Pangeran Diponegoro terhadap musuh dalam melawan tentara Belanda. Situs ini, pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada malam bulan Suro, banyak dikunjungi oleh warga yang berasal dari berbagai daerah untuk “ngalap berkah”.

20160415_150139

Stupa Glagah

Tidak jauh dari Gunung Lanang juga terdapat makam Mbah Drajat. Mbah Drajat adalah orang yang dipercayai oleh masyarakat pesisir sebagai orang suci. Menurut cerita yang berkembang, Mbah Drajat adalah salah satu rekan seperjuangan Diponegoro dalam melawan tentara Belanda. Ia dikuburkan bersama kudanya setelah meninggal dalam satu peristiwa perang. Setiap pekan, masyarakat yang tinggal di sekitarnya kerap membersihkan lokasi makam Mbah Drajat. Karena jika tidak, muncul mitos bahwa rumah-rumah warga akan didatangi oleh ular. “Tapi ular-ular itu tidak menggigit, hanya mengingatkan saja, dan pada waktu tertentu banyak masyarakat melakukan doa bersama di lokasi makam. Tujuannya adalah agar Mbah Drajat diberi tempat yang mulia oleh Sang Pencipta”, ungkap Wiji.

Selain dua situs tersebut, masih terdapat dua situs lain yang terancam punah, yakni Stupa Glagah dan Candi Wisuda Panitisan. Bagi Wiji, rencana pembangunan bandara ini justru banyak mendatangkan petaka bagi masyarakat. “Bandara ini kepentingannya siapa sih?!”, pungkasnya. (Fandi)

Editor: Anto

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.