Berita

Solidaritas di pesisir Parangkusumo

By  | 

Sehari setelah beberapa warga pesisir Dusun Parangkusumo, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, mendapatkan surat tentang Pemberitahuan Penertiban[1], solidaritaspun kian berdatangan. Hal itu terlihat dari kian banyaknya rekan-rekan jaringan yang semakin lama semakin bertambah mendatangangi dua diantara rumah-rumah yang sudah ditentukan menjadi target penertiban dan pembongkaran.

Beberapa dari rekan jaringan ini diantaranya ialah warga yang juga sedang menghadapi persoalan serupa, dalam menghadang rezim penataan yang semakin brutal di Jogja ini. Diantaranya adalah warga Watu Kodok Gunung Kidul, warga pinggiran kali Code Paku Bangsa, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan pegiat Jogja Darurat Agraria (JDA).

Meski diancam dengan surat penertiban tersebut, warga Parangkusumo tetap menyatakan akan bertahan. Rutinitas harian warga juga tetap berjalan, termasuk aktivitas rutin Sanggar Belajar Kuncup Melati Mandiri.

Jelang sore, anak-anak usia TK hingga sekolah dasar satu persatu mendatangi sanggar belajar yang didirikan oleh Bu Kawit ini. Di tengah ancaman pembongkaran bangunan ini, anak-anak tetap belajar dengan suka cita. Walaupun sudah sejak Rabu, 31 Agustus beberapa warga mendapatkan surat pemberitahuan penertiban. Dalam surat itu disebutkan bahwa warga yang menempati tanah yang disebut dengan kawasan konservasi Gumuk Pasir, harus segera meninggalkan lahan serta rumah sejak tanggal 1 September 2016.

armp3

Foto Kegiatan Belajar di Sanggar Belajar Kuncup Melati Mandiri, Parangkusumo. Sumber: Primer

Warga diancam oleh Pemerintah DIY dan Kraton Ngayogyakarta dengan menggunakan regulasi berupa: UU Nomor 5 tahun 1990, Perda Nomor 4 Tahun 2015, Pergub Nomor 115 Tahun 2015, yang dianggap akan mengganggu kawasan ekosistem gumur pasir.

Sementara yang menjadi dasar dari pemberitahuan ini ialah surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor: 180/3557, tertanggal 12 April 2016 perihal Penanganan Gumuk Pasir di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan surat K.H.P Wahono Sartokriyo Kraton Ngayogyakarta Nomor: 120/W dan K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir.

Dengan alasan penertiban kawasan zona gumuk pasir inilah, pemukiman warga akan dibongkar, pohon ditebang dan tambak juga ditutup. Persoalan ini berawal sejak Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) berdiri secara resmi pada 12 September 2015 di Dusun Parang Kusumo, Desa Parangtritis, Bantul, Yogyakarta.

Sebelum menjadi PGSP, kawasan ini dikenal dengan Laboratorium Geospasial Parangtritis, didirikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2006.

Sejak awal pembangunannya, PGSP sudah menyimpan masalah, karena ijin pendiriannya didapat dari Sultan, bukan warga. Hingga seolah tanah yang dijadikan PGSP tersebut merupakan tanah berstatus Sultanaat Ground (SG). Padahal SG ataupun PAG sudah dihapus jika kita merujuk pada UUPA Diktum IV, Keppres Nomor 33 tahun 1984, dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984.

[1] surat atas nama Bupati Bantul, Nomor: 523/03700 tentang Pemberitahuan Penertiban yang meliputi: penutupan tambak, pembongkaran bangunan dan penebangan pohon.

2 Comments

  1. bintang

    Jumat September 2nd, 2016 at 08:01

    Pantai Watu Kodok ada di Kabupaten Gunungkidul 🙂

  2. bintang

    Jumat September 2nd, 2016 at 08:02

    Pantai Watu Kodok ada di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta 🙂

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *