Solidaritas

Solidaritas untuk Warga Parangkusumo dari Pesisir Kulon Progo

By  | 

Pernyataan Sikap

Panguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP)

“Mengecam Tindakan Penggusuran Paksa Warga Parangkusumo dan Menyerukan Persatuan Antar Warga”

Yogyakarta kembali berduka, hal itu salah satunya di tandai oleh tindakan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang melakukan penggusuran paksa di Parangkusumo pada Rabu, 14 Desember 2016. Penggusuran tersebut kini telah membuat warga pesisir Parangkusumo terlunta-lunta.

Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah DIY dengan dalih Sultanaat Ground (SG) dan pelestarian kawasan gumuk pasir yang menimpa warga Parangkusumo ini tak lain merupakan tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Selain itu juga mencerminkan tindakan yang tidak taat hukum. Mengapa?

Pertama, alasan pemerintah DIY menggusur demi kepentingan konservasi zona inti gumuk pasir seluas 141,15 ha tak lain mengandung motif tersembunyi untuk pengembangan dan pembangunan kawasan wisata mewah yang bernama Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP).

Kedua, dilihat lebih jauh, proyek pembangunan ini sebenarnya sejalan dengan pembangunan kota bandara di Kulon Progo dan pengembangan pariwisata di Gunung Kidul, yang merupakan agenda dari pembangunan sabuk ekonomi pesisir yang semakin hari semakin menunjukan wajah ketidak berpihakannya kepada rakyat.

Ketiga, jika alas hukum pendirian PGSP adalah dengan menggunakan bahwa kawasan tersebut adalah tanah SG, maka jelas PGSP berdiri di atas kawasan yang ilegal. Karena patut diketahui, bahwa SG-PAG sudah dinyatakan dihapus oleh HB IX melalui terbitnya Peraturan Pemerintah DIY Nomor 3 Tahun 1984 dan melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 yang memberlakukan sepenuhnya UUPA di Yogyakarta.

Terkait penggusuran Parangkusumo ini, merujuk pada Surat Gubernur DIY nomor 180//3557, tertanggal 12 April 2016, Perihal Pananganan Gumuk Pasir Di Kecamatan Kretek, Bantul, yang selanjutnya dijadikan landasan pengusuran, sebenarnya tidak dapat diberlakukan, karena sampai saat ini belum ada perda RDTL yang menetapkan wilayah gumuk pasir yang wajib dilindungi.

Kini menjadi jelas, Undang-undang Keistimewaan (UUK) telah dijadikan sebagai alat legitimasi baru dalam penguasaan atas tanah-tanah bekas swapraja: Sultanaat Ground (SG) dan Pakualamanaat Ground (PAG), yang akan dimuluskan lewat Perda Istimewa tentang Pertanahan.

Jauh sebelum penggusuran ini terjadi, pada tanggal 7 Desember 2016, sebanyak 33 KK warga Parangkusumo sebenarnya telah menunjukkan itikad baik. Mereka bersedia menghadiri undangan sosialisasi yang ditawarkan oleh pemerintah DIY di kantor Desa Parangtritis, Bantul. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Satpol PP melalui Hermawan menjanjikan relokasi untuk 28 KK. Bagi mereka yang berhak mendapatkan relokasi atau ganti rugi ini, dalam pertemuan tersebut dijanjikan bangunanĀ  milik warga tidak akan dibongkar sebelum lahan relokasi siap dibangun.

Akan tetapi, pemerintah mengkhianati janji yang dipaparkan saat sosialisasi tersebut. Sampai penggusuran ini terjadi, tidak ada bangunan relokasi yang dijanjikan kepada warga, bahkan ganti rugi bangunan pun tidak dibayar.

Akibatnya, saat ini dari sekitar 33 Kepala Keluarga (KK) di Parangkusumo dan Cemara Sewu, 22 KK memilih untuk pulang kampung dan 12 KK yang lain memilih untuk bertahan di tenda yang didirikan warga sendiri di atas reruntuhan bangunan yang digusur.

Dari 12 KK tersebut, 52 jiwa kini tinggal di tenda-tenda darurat: 3 orang balita, 15 orang anak-anak di bawah usia 18 tahun, 34 orangĀ  perempuan dan laki-laki dewasa dan lansia.

Patut untuk diingat, sebelum kasus Parangkusumo ini mencuat, kasus perampasan atas nama SG-PAG juga telah banyak terjadi di banyak tempat di DIY. Salah satunya adalah yang terjadi di lahan pertanian kami (pesisir Kulon Progo), yang diklaim sebagai tanah PAG. Para perampas ini, yang tak lain adalah keluarga Keraton sendiri, ingin mengubah lahan pertanian kami menjadi kawasan pertambangan pasir besi.

Dalam konteks lain, kami ingin menambahkan bahwa penggusuran ini juga telah turut berkontribusi dalam penghancuran semangat pendidikan anak-anak Parangkusumo, yang ditunjukkan dengan dirobohkannya sanggar belajar Kuncup Melati Mandiri, sebuah sanggar yang didirikan secara swadaya oleh warga.

Perampasan ruang hidup ini semakin menambah daftar panjang prestasi buruk pemerintah provinsi DIY.

Maka dari itu kami warga Panguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) menyatakan sikap:

  • Mengecam tindakan penggusuran yang dilakukakan oleh pemerintah DIY karena hak atas tanah adalah hak atas hidup
  • Cabut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) yang semakin hari semakin jelas menyengsarakan rakyat.
  • Tegakkan Hak Asasi Manusia dalam penanganan konflik agraria di DIY.
  • Mengajak semua warga DIY untuk bersatu dan bersolidaritas bersama dalam melawan segala bentuk tindakan penggusuran yang kami yakini akan terus berlanjut di berbagai tempat.

Salam solidaritas menembus batas dari kami warga pesisir Kulon Progo

Pesisir Kulon Progo, Yogyakarta, 18 Desember 2016

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *