Berikut ini rilis media menyikapi rencana penggusuran di Parangkusumo, Yogyakarta:

STOP PENGGUSURAN WARGA PARANGKUSUMO

Rabu, 31 Agustus 2016, Ibu Kawit dkk, warga pesisir Dusun Parangkusumo, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, mendapatkan sebuah surat atas nama Bupati Bantul, Nomor: 523/03700 tentang Pemberitahuan Penertiban yang meliputi: penutupan tambak, pembongkaran bangunan dan penebangan pohon.

Dalam isi surat ini dijelaskan bahwa Ibu Kawit dkk dianggap telah menempati kawasan konservasi Gumuk Pasir, yang harus dilindungi. Dengan demikian, Ibu Kawit dkk harus meninggalkan lahan dan rumah yang selama ini didiaminya, selambat-lambatnya pada 1 September 2016.

Surat ini diterbitkan dengan mendasarkan pada keputusan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 180/3557, tertanggal 12 April 2016 perihal Penanganan Gumuk Pasir di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dan surat K.H.P Wahono Sartokriyo Kraton Ngayogyakarta Nomor: 120/W dan K/VII/2016 tertanggal 27 Juli 2016, perihal Penertiban Zona Gumuk Pasir.

Surat ini selanjutnya ditembuskan kepada Komandan Kodim 0729 Bantul, Kapolres Bantul, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Asisten Pemerintahan Setda Bantul, Kepala Kesatuan Pol PP Bantul, Ka. Bagian Hukum, Camat Kretek, Danramil Kretek, Kapolsek Kretek, dan Lurah Parangtritis.

Dari mana pangkal persoalan ini bermula? Persoalan ini bermula, pasca diresmikannya Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) oleh Sri Sultan HB X pada 12 September 2015 yang berlokasi di Dusun Parang Kusumo, Desa Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Pasca peresmian PGSP tersebut, lokasi di mana Ibu Kawit dkk bermukim dianggap masuk ke dalam kawasan konservasi gumuk pasir.

Sebelumnya, kawasan PGSP ini dikenal dengan nama Laboratoium Geospasial Parangtritis, yang didirikan pada tahun 2006 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam pelaksanaannya, kawasan PGSP dibagi menjadi tiga zona. Zona pertama adalah kawasan inti, seluas 141 hektar, zona kedua adalah kawasan terbatas dengan luas 95 hektar, dan zona ketiga adalah kawasan penyangga seluas 111 hektar. Dalam acara peresmian tersebut, Sultan HB X menegaskan bahwa penetapan batas zona inti akan diikuti oleh pembersihan pemukiman dan pepohonan serta aktivitas lain yang dianggap dapat mengganggu pelestarian zona inti gumuk pasir. Dari sinilah cerita penggusuran terhadap Ibu Kawit dkk mulai semakin menguat. Dan dari sini juga manipulasi sejarah agraria di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) direproduksi ulang.

Alasannya, yakni: Pertama,  karena dari sejak awal, pendirian PGSP tidak dilengkapi dengan sosialisasi kepada penduduk. Kedua, terjadinya penggiringan opini bahwa lahan PGSP adalah tanah Sultanaat Ground (SG), sehingga dalam praktiknya pendirian PGSP secara langsung meminta ijin kepada Sultan, bukan kepada warga.

Jauh sebelum datangnya isu penggusuran terkait hadirnya PGSP, Ibu Kawit dkk juga sudah beberapa kali menerima ancaman penggusuran serupa dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Ibu Kawit dkk dianggap menempati lahan SG. Padahal, SG ataupun PAG sudah dihapuskan, merujuk pada UUPA Diktum IV, Keppres Nomor 33 tahun 1984, dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984.

Kini Ibu Kawit dkk diancam oleh Pemerintah DIY dan Kraton Ngayogyakarta dengan menggunakan regulasi berupa: UU Nomor 5 tahun 1990, Perda Nomor 4 Tahun 2015, Pergub Nomor 115 Tahun 2015, yang dianggap akan mengganggu kawasan ekosistem gumur pasir.

Oleh karena itu, demi terbebasnya provinsi DIY dari pembohongan publik, dan kekerasan agraria, Ibu Kawit dkk beserta warga Parangkusumo menyatakan:

  1. Mendesak pemerintah Provinsi DIY untuk menghentikan penggusuran terhadap warga pesisir Parangkusumo, yang telah dianggap menempati kawasan PGSP.
  2. Menolak legitimasi adanya SG dan PAG, karena SG dan PAG sudah dihapuskan sesuai dengan UUPA Diktum IV, Keppres Nomor 33 tahun 1984, dan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984.
  3. Menolak intervensi lembaga swasta (Keraton) dalam wilayah agraria di provinsi DIY.

 

Catatan isu terkait:

Gumuk pasir bagi warga Parangkusumo

Patok terpasang, warga pesisir Parangkusumo kembali terancam

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.